BERITAUSUKABUMI.COM – Aksi demonstrasi jilid II yang digelar Aksi Bela Rakyat (AKBAR) 2626 di halaman Balai Kota Sukabumi, Jumat (26/6/2026), diwarnai penyerahan piagam bernada satir kepada Pemerintah Kota Sukabumi.
Piagam bertuliskan “Wali Kota Sukabumi sebagai Penguasa yang Sombong” itu diberikan sebagai bentuk protes atas tidak hadirnya wali kota menemui massa yang menyampaikan aspirasi.
Piagam tersebut diterima langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Sukabumi, Andang Tjahjandi, yang mewakili Wali Kota Sukabumi di tengah jalannya aksi unjuk rasa.
Bagi massa AKBAR 2626, ketidakhadiran Walikota Sukabumi, Ayep Zaki dan Wakilnya, Bobby Maulana itu bukan sekadar persoalan jadwal atau protokoler.
Mereka menilai sikap tersebut mencerminkan minimnya ruang komunikasi antara pemerintah dan masyarakat serta menunjukkan kurangnya kemauan untuk mendengarkan aspirasi publik secara langsung.
Dalam orasinya, salah seorang orator, Sah Arief, menegaskan bahwa jabatan publik bukanlah simbol kekuasaan yang membuat seorang pemimpin kebal terhadap kritik.
Menurutnya, semakin tinggi posisi seorang pejabat, semakin besar pula tanggung jawabnya untuk mendengar suara rakyat.
“Rakyat tidak menuntut untuk selalu dituruti. Rakyat hanya ingin didengar,” tegas Sah Arief di hadapan peserta aksi.
Ia menilai kritik seharusnya dipandang sebagai bagian penting dalam demokrasi, bukan dianggap sebagai ancaman atau gangguan terhadap jalannya pemerintahan.
Menurutnya, pemerintah selama ini lebih banyak menyampaikan berbagai capaian pembangunan, tetapi belum memberikan ruang yang cukup bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara terbuka.
Kondisi tersebut, kata dia, membuat demonstrasi menjadi salah satu cara warga menyampaikan kekecewaan ketika saluran komunikasi formal dinilai tidak berjalan efektif.
Sah Arief juga menyebut demokrasi hanya akan berjalan sehat apabila pemimpin bersedia hadir di tengah masyarakat, mendengar berbagai persoalan yang disampaikan, lalu meresponsnya melalui kebijakan yang berpihak kepada rakyat.
“Demokrasi hidup ketika pemimpin bersedia turun dari singgasananya, berdiri sejajar dengan rakyat, mendengar kemarahan mereka, lalu menjawabnya dengan kebijakan, bukan dengan keheningan,” ujarnya.
Menutup orasinya, ia menyampaikan bahwa ukuran kepemimpinan bukan terletak pada banyaknya pujian yang diterima, melainkan pada kesediaan menerima kritik.
“Sesungguhnya, penguasa tidak menjadi sombong ketika dikritik. Penguasa menjadi sombong ketika merasa tidak lagi perlu mendengar rakyat,” pungkasnya.
