BERITAUSUKABUMI.COM-Founder Lingkar Kajian Kebangsaan, Dewex Sapta Anugrah, menilai wacana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto, merupakan langkah yang berpotensi mengingkari sejarah dan nilai-nilai demokrasi Indonesia.
Dalam pernyataan resminya, Dewex menegaskan bahwa rezim Orde Baru selama 32 tahun di bawah kepemimpinan Soeharto dibangun melalui kekuasaan yang sarat dengan sentimen politik dan represi terhadap kebebasan rakyat.
Dewex menilai, sejarah mencatat bahwa kekuasaan Soeharto lahir dari penyalahgunaan mandat Supersemar (Surat Perintah 11 Maret) yang diberikan oleh Presiden Sukarno saat itu.
“Kekuasaan yang diambil oleh Soeharto merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah Supersemar. Jika gelar pahlawan diberikan, itu sama saja dengan membenarkan praktik kekuasaan yang menindas demokrasi,” tegas Dewex dalam rilisnya yang diterima BERITAUSUKABUMI.COM, Selasa (28/10/2025).
Lebih lanjut, Dewex mengingatkan pemerintah agar tidak gegabah dalam memberikan gelar kepahlawanan, terlebih dalam situasi politik saat ini yang dinilai sarat kepentingan.
Dewex juga menyoroti langkah Kementerian yang dipimpin Fadli Zon yang tengah mengkaji ulang sejumlah catatan sejarah nasional sebagai hal yang berpotensi mengaburkan fakta sejarah.
Menurutnya, upaya “revisi sejarah” tersebut bisa menghapus ingatan publik terhadap peristiwa kelam di masa Orde Baru, seperti pelanggaran HAM dan tindakan represif terhadap kebebasan sipil.
“Kita khawatir, dengan alasan rekonsiliasi atau perbaikan sejarah, justru akan terjadi penguburan ingatan terhadap tragedi berdarah dan praktik kediktatoran masa lalu,” ujarnya.
Dewex juga menyinggung faktor kedekatan personal antara Presiden Prabowo Subianto dan Soeharto. Ia mengingatkan bahwa relasi keluarga tidak boleh mempengaruhi kebijakan negara, apalagi yang berkaitan dengan legitimasi sejarah.
“Publik tahu, Presiden saat ini adalah menantu Soeharto. Karena itu, pemerintah harus berhati-hati agar keputusan politik tidak dipengaruhi oleh hubungan personal. Memberi gelar pahlawan kepada Soeharto bisa menimbulkan kesan bahwa negara sedang berusaha melegitimasi masa lalu,” katanya.
Aktivis asal Sukabumi itu menegaskan, bangsa Indonesia harus belajar dari sejarah, bukan menghapusnya. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap kritis terhadap setiap upaya yang berpotensi memutarbalikkan fakta sejarah dan mencederai semangat reformasi.
