BERITAUSUKABUMI.COM – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat resmi menggelar Pencanangan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) di kediaman Gubernur Jawa Barat, Lembur Pakuan, pada Minggu (21/6/2026).
Kegiatan ini menjadi langkah awal strategis dalam memperkuat basis data ekonomi daerah sebagai arah pembangunan jangka panjang.
Acara tersebut dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jawa Barat, kepala dinas dan badan di lingkungan Pemprov Jabar, para bupati/wali kota se-Jawa Barat, pimpinan lembaga, asosiasi pelaku usaha, serta Kepala BPS kabupaten/kota se-Jabar.
Dari BPS RI, hadir Wakil Kepala BPS RI Sonny Harry Budiutomo Harmadi, didampingi Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik (MIS) BPS RI Pudji Ismartini, serta Kepala BPS Jabar Margaretha Ari Anggorowati.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam sambutannya menegaskan bahwa data merupakan fondasi utama dalam merumuskan arah pembangunan.
Ia menilai, ketersediaan data yang akurat dan mutakhir menjadi kebutuhan mendesak dalam menyusun kebijakan yang tepat sasaran.
“Dari data itu kita bisa melihat mau ke mana kita pergi, dan apa yang harus dilakukan, rencana jangka panjang kita apa. Kelemahan kita hari ini, kita belum bisa mengakses data yang bersifat up to date,” ujar Dedi.
Sementara itu, Wakil Kepala BPS RI Sonny Harry Budiutomo Harmadi menekankan bahwa SE2026 akan menjadi instrumen penting dalam memetakan struktur dan pertumbuhan ekonomi secara lebih rinci.
Ia menyebut, sesuai arahan Presiden, Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen, yang salah satunya dapat dicapai melalui pemetaan mendalam hasil Sensus Ekonomi 2026.
“Bagaimana caranya? Dengan membedah hasil Sensus Ekonomi 2026. Kita lihat sektor mana yang biaya produksinya boros dan perlu efisiensi,” jelasnya.
Pencanangan SE2026 ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama oleh Gubernur Jabar, Wakil Kepala BPS RI, Forkopimda Jabar, kepala daerah se-Jawa Barat, kepala dinas/badan di lingkungan Pemprov Jabar, serta pimpinan lembaga dan asosiasi pelaku usaha.
Penandatanganan tersebut menjadi simbol penguatan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan untuk menyukseskan SE2026. Data yang dihasilkan diharapkan menjadi dasar perencanaan pembangunan ekonomi Jawa Barat yang lebih akurat, terukur, dan tepat sasaran.
