BERITAUSUKABUMI.COM – Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan menyatakan keprihatinannya terhadap semakin maraknya praktik judi online (judol) dan pinjaman online (pinjol) yang kini tidak hanya menyasar masyarakat umum, tetapi juga telah merambah kalangan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Keprihatinan tersebut disampaikan Erwan saat menerima kunjungan Anggota Ombudsman RI di Ruang Rapat Papandayan, Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat (3/7/2026).
Dalam pertemuan itu, Pemprov Jawa Barat dan Ombudsman RI membahas berbagai persoalan pelayanan publik, termasuk dampak sosial yang ditimbulkan oleh maraknya judi online dan pinjaman online.
Menurut Erwan, fenomena tersebut telah berkembang menjadi persoalan serius yang dapat memengaruhi integritas aparatur negara serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Yang sekarang menjadi perhatian kita adalah maraknya judi online dan pinjaman online,” ujar Erwan.
Ia menilai, keterkaitan antara judi online dan pinjaman online telah menciptakan lingkaran persoalan ekonomi yang sulit diputus.
Banyak korban yang terlilit utang akibat terus berusaha menutup kerugian dari aktivitas perjudian daring.
Erwan mengungkapkan, Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia menghadapi tantangan yang tidak ringan.
Praktik judi online kini telah menyasar hampir seluruh lapisan masyarakat, mulai dari warga biasa hingga kalangan pejabat, anggota TNI, Polri, bahkan ASN.
Dalam kesempatan tersebut, Erwan juga meminta dukungan Ombudsman RI agar turut memperkuat pengawasan terhadap tata kelola pemerintahan sekaligus mendorong pembinaan bagi aparatur yang terindikasi terlibat dalam praktik judi online.
Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga profesionalisme ASN sekaligus mencegah terjadinya maladministrasi dalam pelayanan publik.
Sementara itu, Anggota Ombudsman RI Maneger Nasution menegaskan bahwa keterlibatan aparatur negara dalam praktik judi online maupun pinjaman online bukan hanya persoalan hukum, melainkan juga menyangkut etika penyelenggara negara.
Menurutnya, aparatur pemerintah merupakan representasi negara yang seharusnya memberikan teladan kepada masyarakat. Karena itu, perilaku yang berpotensi merusak kepercayaan publik harus menjadi perhatian serius seluruh instansi pemerintah.
Ombudsman RI, kata Maneger, siap bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memperkuat pengawasan serta memperbaiki tata kelola pelayanan publik agar berjalan lebih akuntabel dan bebas dari praktik maladministrasi.
