BERITAUSUKABUMI.COM – Rencana aksi damai yang akan digelar Aliansi Masyarakat Peduli Makan Bergizi Gratis (MBG) di Lapang Merdeka atau Lapdek Kota Sukabumi, pada Rabu, 24 Juni 2026, mendapat sorotan dari Pentolan Fraksi Rakyat, Rozak Daud.
Aksi tersebut diketahui mengusung tuntutan agar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap dilanjutkan dan tidak dihentikan.
Menanggapi hal itu, Rozak Daud menilai hak dasar warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 harus menjadi prioritas utama negara.
Menurutnya, pemenuhan hak atas pekerjaan, pendidikan, layanan kesehatan, serta pelayanan publik yang layak merupakan tanggung jawab yang lebih mendasar.
“Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, mendapatkan pendidikan dan pengajaran, serta memperoleh fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan umum yang memadai. Itu yang paling penting. Sementara kewajiban orang tua adalah memberikan makan kepada anak-anaknya,” kata Rozak, kepada BERITAUSUKABUMI.COM, Senin (22/6/2026).
Rozak menegaskan, kontroversi Program Makan Bergizi Gratis sebenarnya sudah muncul sejak awal pelaksanaannya.
Berbagai kalangan, kata dia, sempat menyampaikan kritik dan kajian terkait potensi persoalan dalam program tersebut. Namun, program tetap berjalan karena merupakan kebijakan pemerintah yang bersifat nasional.
“Penolakan terhadap MBG bukan baru sekarang. Dari awal sudah ada berbagai kajian dan analisa yang mengingatkan soal potensi masalah, tetapi program tetap dijalankan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti munculnya berbagai gerakan yang mendukung keberlanjutan Program MBG justru setelah mencuatnya kasus dugaan korupsi yang menyeret sejumlah pejabat Badan Gizi Nasional (BGN).
Menurut Rozak, penangkapan sejumlah pejabat tersebut menunjukkan bahwa persoalan dalam program MBG bukan semata disebabkan oleh tindakan individu tertentu.
“Ketika pejabat utama BGN ditangkap, itu menandakan ada persoalan yang sudah muncul sejak awal. Potensi korupsi dan konflik kepentingan sebenarnya sudah terdeteksi, tetapi karena banyak pihak dari berbagai sektor yang menikmati proyek ini, persoalan tersebut seolah dianggap biasa,” katanya.
Rozak bahkan mempertanyakan motif di balik maraknya gerakan yang mendukung keberlangsungan Program Makan Bergizi Gratis pasca terungkapnya kasus dugaan korupsi.
Menurutnya, dukungan yang muncul secara masif dikhawatirkan tidak semata-mata didorong oleh kepentingan pemenuhan gizi masyarakat, melainkan adanya kepentingan ekonomi dari pihak-pihak yang selama ini mendapatkan manfaat dari program tersebut.
“Dengan munculnya berbagai gerakan yang begitu masif setelah kasus korupsi mencuat, publik bisa saja menduga bahwa yang dipertahankan bukan hanya soal makan bergizi, tetapi juga potensi bisnis yang ada di dalamnya.
Mereka yang memiliki kepentingan ekonomi tentu akan berupaya mempertahankan usahanya,” ujarnya.
