BERITAUSUKABUMI.COM-Perbedaan sikap antara dua kader Muhamadiyah Sukabumi mencuat menjelang aksi damai Aliansi Masyarakat Peduli Makan Bergizi Gratis (MBG) yang akan digelar di Lapang Merdeka, Kota Sukabumi, Rabu (24/6/2026) besok.
Dua kader Pemuda Muhammadiyah Sukabumi yang selama selalu seiring, selaras dan seirama dalam menyikapi berbagai persoalan, kini dalam urusan MBG, mendadak berbeda haluan dan pandangan.
Ketua PD Pemuda Muhamadiyah Sukabumi yang juga Koordinator Aksi Damai Aliansi Masyarakat Peduli Makan Bergizi Gratis, Yandra Utama Santosa mendukung mendukung penuh keberlanjutan program MBG.
Sedangkan Ketua Majelis Hukum dan HAM PD Muhammadiyah Sukabumi, Rozak Daud menilai dukungan program MBG tetap dipertahankan secara masif pasca-kasus korupsi patut dipertanyakan.
Yandra Utama Santosa, menegaskan selama ini program MBG merupakan kebijakan yang telah memberikan manfaat bagi jutaan anak Indonesia sekaligus menciptakan dampak ekonomi yang luas.
Menurutnya, program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut telah menyerap lebih dari satu juta tenaga kerja dan membuka pasar bagi hasil pertanian serta bahan baku dari masyarakat.
“Jadi sangat disayangkan kalau ada pihak yang mendesak Program MBG ini dihentikan. Program MBG telah memberikan asupan gizi bagi puluhan juta anak sebagai generasi penerus menuju Indonesia Emas. Program mulia Presiden Prabowo ini harus didukung,”kata Yandra kepada BERITAUSUKABUMI.COM, Selasa (23/6/2026).
Yandra mengakui dan tak memungkiri di program MBG ada kepentingan bisnis. Sebab, banyak vendor ataupun mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah mengeluarkan investasi besar untuk membangun dapur MBG. Bahkan, sebagian di antaranya masih memiliki kewajiban cicilan kepada perbankan.
Karena itu, Yandra meminta pihak yang menolak program MBG untuk memahami kondisi para mitra yang sejak awal ingin membantu pemerintah menjalankan program tersebut.
“Kalau ada sisi bisnis dalam program ini, itu hal yang wajar. Kami juga siap berdialog dengan pihak yang kontra agar ada saling memahami,” ujarnya.
Dengan kepengurusan baru Badan Gizi Nasional (BGN), berikut aturan-aturan ketat yang dikeluarkan BGN, menurut Yandra hal itu merupakan komitmen pemerintah terbuka akan masukan kritikan dari masyarakat.
“BGN dengan ketua dan wakil ketua yang baru, termasuk aturan-aturan ketat yang baru saat ini merupakan bentuk keterbukaan akan perubahan sebuah sistem tata kelola program MBG agar lebih baik dan tepat sasaran, dan kami menyambut baik, siap melaksanakan akan hal itu,”
Di sisi lain, Rozak Daud, menilai polemik MBG sebenarnya sudah muncul sejak awal pelaksanaan program. Berbagai kajian dan kritik, kata dia, telah disampaikan, namun program tetap berjalan karena merupakan kebijakan negara.
Rozak mempertanyakan munculnya gerakan yang mendukung keberlanjutan MBG setelah Kepala BGN dan sejumlah pejabat utama ditangkap dalam kasus dugaan korupsi.
“Aneh, setelah kepala BGN dan pejabat utamanya ditangkap, justru muncul aksi-aksi tandingan yang mendukung agar MBG tetap berjalan,” kata Pentolan Fraksi Rakyat ini.
Menurutnya, hak dasar warga negara sebagaimana diatur dalam UUD 1945 meliputi hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, pendidikan, pelayanan kesehatan, serta pelayanan umum yang memadai.
“Kewajiban orang tua adalah memberi makan kepada anak-anaknya. Itu yang paling penting,” ujarnya.
Rozak menilai penangkapan pejabat BGN menunjukkan bahwa persoalan dalam program MBG tidak hanya dilakukan oleh oknum, tetapi terdapat potensi penyimpangan yang telah terdeteksi sejak awal.
Ia menduga, masifnya dukungan terhadap program MBG setelah terungkapnya kasus korupsi tidak semata-mata didorong oleh kepentingan pemenuhan gizi masyarakat.
“Dengan berbagai gerakan yang masif mendukung MBG tetap berjalan setelah penangkapan pejabat BGN, kita jadi menduga bahwa yang dipertahankan bukan soal makan bergizinya, tetapi potensi bisnisnya. Pihak yang memiliki kepentingan ekonomi tentu akan berupaya mempertahankan usahanya,” tegasnya.
Perbedaan pandangan dua kader Pemuda Muhammadiyah tersebut memperlihatkan bahwa Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya memunculkan perdebatan mengenai manfaatnya bagi masyarakat, tetapi juga soal tata kelola dan potensi kepentingan ekonomi di balik pelaksanaannya.
