BERITAUSUKABUMI.C0M-Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Sukabumi menyebut jumlah penduduk atau orang miskin di Kota Sukabumi selama pandemi Covid-19 meninggi.
Di mana, banyak karyawan yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) seperti di jasa perhotelan dan usaha lainnya.
Bisnis kuliner dan resto yang selama jadi andalan bisnis warga Kota Sukabumi sebagai daerah utama perdagangan ini pun banyak yang mengalami penurunan pendapatan termasuk para pedagang kaki lima, jajanan anak – anak, karena sekolah pembelajaran melalui daring, dan jasa tranportasi seperti sopir angkot dan jasa ojek online yang sepi penumpang.
Data itu berpijak pada pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan dengan jumlah 25.420 jiwa pada tahun 2020 lalu. Dan ngka tersebut mengalami kenaikan sebesar 3.550 dari tahun sebelumnya yang berjumlah 21.870 jiwa.
Persentase penduduk miskin di Kota Sukabumi pada tahun 2020 tercatat sebesar 7,70 persen. Sedangkan untuk Garis Kemiskinan (GK) atau tingkat minimum pendapatan yang dianggap perlu dipenuhi untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi di Kota Sukabumi mengalami peningkatan sebesar 5,12 persen dari Rp 520.742 per kapita per bulan, menjadi Rp 547.415.
“Untuk jumlah penduduk kemiskinan kita menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS). Berdasarkan data tersebut angkanya mengalami kenaikan,”ujar Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial (Dinsos) Kota Sukabumi, Ageng Basuki disalin dari Radar Sukabumi.com
Ageng mengatakan untuk menekan jumlah penduduk miskin di Kota Sukabmi ada berbagai program yang digulirkan, baik oleh Pemerintah Pusat, Provinsi, juga Daerah. Seperti halnya dengan program PKH, BPNT, juga melalui pemberdayaan masyarakat untuk wira usaha seperti Kelompok Usaha Bersama (KUBE).
“Dari daerah kita lakukan program melalui pelatihan kewirausahan dengan pilar – pilar sosial seperti PSM dan karang taruna,”terangnya.
Ageng menambahkan, penanganan kemiskinan bukan hanya tugas dari Dinsos saja, tapi perlu kolaborasi dari berbagai unsur termasuk melibatkan dinas instansi lain seperti, Disdik, PUPR, Dinkes, Dalduk, dan lain sebagainya.
“Kita juga memiliki Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) yang ada di Bappeda,”tandasnya.
sumber : radarsukabumi
editor : Irwan Kurniawan
