BERITAUSUKABUMI.COM-Di tengah semakin sempitnya ruang fiskal skema pinjaman kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) mulai menjadi alternatif pembiayaan pembangunan oleh sejumlah pemerintah daerah.
Kementerian Keuangan mencatat hingga Februari 2026 sebanyak 26 hingga 27 pemerintah daerah telah mengajukan pinjaman ke PT SMI dengan nilai yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.
Bahkan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga telah mengumumkan rencana mengajukan pinjaman sekitar Rp2 triliun untuk mendukung pembangunan sejumlah proyek infrastruktur strategis.
Skema pembiayaan tersebut kini juga rencananya juga akan ditempuh Pemerintah Kota Sukabumi.
Pemkot Sukabumi melalui Walikota Ayep Zaki berencana mengajukan pinjaman daerah sebesar Rp240 miliar dengan tenor delapan tahun guna mempercepat pembangunan infrastruktur yang dinilai mendesak bagi masyarakat.
Rencana itu disampaikan Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki pada Rabu (22/7/2026). Menurutnya, pinjaman menjadi solusi agar pembangunan tidak hanya bergantung pada kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Kalau tahun ini pinjaman disetujui, maka Januari atau Februari 2027 pembangunan sudah bisa dimulai. Kami mengajukan pinjaman Rp240 miliar dengan tenor delapan tahun,” ujar Ayep.
Ayep Zaki menjelaskan, percepatan pembangunan akan didukung melalui kombinasi berbagai sumber pendanaan, mulai dari pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pendapatan Asli Daerah (PAD), hingga pinjaman daerah.
Dengan pola tersebut, proyek-proyek strategis diharapkan dapat direalisasikan lebih cepat tanpa harus menunggu kemampuan APBD.
Disalin dari kontan.co.id, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Askolani sebelumnya menjelaskan bahwa pinjaman daerah diajukan langsung kepada PT SMI sebagai alternatif pembiayaan proyek infrastruktur.
Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan pinjaman daerah umumnya digunakan untuk membangun jalan, jembatan, serta berbagai fasilitas publik.
“Skema tersebut menjadi salah satu solusi agar pembangunan tetap berjalan meski kemampuan fiskal daerah mengalami tekanan,”tandasnya.
