Legislatif

Fraksi PKS Apresiasi Lahirnya Perda Kabupaten Sukabumi Layak Anak

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi dan Pemerintah Kabupaten Sukabumi telah mengesahkan Raperda (rancangan peraturan daerah) tentang kabupaten layak anak menjadi Perda (peraturan daerah).

Dalam rancangan Perda ini, DPRD berkolaborasi dengan Dinas Sosial, dan DP3A (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak) kabupaten Sukabumi.

HEADLINE, Legislatif

Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi Desak Pencabutan Status UHC Dicabut

Menurut Hera, bagaimanapun situasinya masyarakat harus mendapatkan pelayanan kesehatan terbaik dari negara.”Kita semua harus mencari solusi mengingat dasar pencabutan UHC oleh BPJS tersebut adalah kurangnya keaktifan. Masyarakat yang mampu juga harus aktif membayar iuran BPJS Mandiri, jangan mengandalkan BPJS yang dibiayai dari APBD,”terang Hera usai Rapat Kerja Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi bersama pihak terkait perihal pencabutan UHC oleh BPJS Kesehatan di Ruang Rapat RSUD Sekarwangi, Cibadak Kabupaten Sukabumi, Rabu (8/5/2024).

Tidak Ada Pos Lagi.

Tidak ada laman yang di load.