BERITAUSUKABUMI.COM – Salah satu inisiator Aliansi Masyarakat Peduli Makan Bergizi Gratis (MBG), Sayyid Agil, menegaskan aksi damai yang digelar di Lapang Merdeka Kota Sukabumi bukan sekadar unjuk pendapat, melainkan kegiatan doa bersama dan istigasah untuk mendoakan Indonesia dan Presiden RI Prabowo Subianto serta mendukung keberlangsungan Program Makan Bergizi Gratis.
Menurut Sayyid, doa bersama tersebut digelar sebagai bentuk kepedulian masyarakat terhadap berbagai dinamika politik yang tengah dihadapi pemerintah, sekaligus sebagai dukungan agar program MBG tetap berjalan demi menjaga dampak ekonomi yang telah dirasakan masyarakat.
“Kami mengajak seluruh lapisan masyarakat yang peduli untuk bersama-sama berdoa bagi Presiden Prabowo Subianto agar diberikan kekuatan dalam menghadapi berbagai tekanan politik. Kami juga berdoa agar Program Makan Bergizi Gratis tetap berlanjut,” ujar Sayyid dalam keterangan kepada BERITAUSUKABUMI.COM, Selasa (23/6/2026).
Sayyid menilai penghentian program MBG berpotensi menimbulkan dampak luas terhadap berbagai sektor ekonomi.
Tidak hanya masyarakat penerima manfaat, sejumlah pelaku usaha lokal seperti petani, peternak, nelayan, relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hingga mitra penyedia bahan pangan dinilai akan terkena imbas apabila program tersebut dihentikan.
“Jika program ini berhenti, banyak sektor yang akan terdampak, mulai dari pertanian, perikanan, peternakan lokal hingga para relawan SPPG dan para mitra yang selama ini terlibat dalam pelaksanaannya,” katanya.
Sayyid juga meminta pihak-pihak yang memiliki pandangan berbeda terhadap Program Makan Bergizi Gratis agar melihat manfaat yang telah dirasakan masyarakat.
Menurutnya, kritik dan masukan merupakan hal yang wajar, namun pelanggaran hukum yang terjadi telah ditindak sesuai aturan.
Ia menyebut Badan Gizi Nasional (BGN) telah melakukan berbagai evaluasi serta pembenahan secara menyeluruh terhadap pelaksanaan program tersebut. Langkah perbaikan itu, kata dia, merupakan respons atas kritik dan masukan dari masyarakat.
“Kalau ada pelanggaran hukum tentu sudah ditindak tegas. BGN juga sudah melakukan perbaikan dan perubahan secara menyeluruh. Semua itu tidak lepas dari kritik dan masukan masyarakat,” pungkasnya.
