BERITAUSUKABUMI.COM-Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi, Ferry Supriadi, menegaskan komitmennya untuk terus mengawal program Universal Health Coverage (UHC) agar manfaat layanan kesehatan benar-benar dirasakan masyarakat hingga ke pelosok daerah.
Ferry menyoroti masih adanya warga yang mengalami kendala saat berobat akibat status kepesertaan BPJS Kesehatan yang nonaktif.
“Jangan sampai masyarakat datang berobat dalam kondisi sakit, tetapi justru terkendala karena status BPJS-nya nonaktif. Ini yang harus dicegah bersama. Pemerintah harus hadir memberikan solusi cepat dan tepat,” tegas Ferry usai pembahasan Implementasi Strategi Penguatan Rekrutmen dan Reaktivasi Peserta untuk UHC Semester I Tahun 2026 di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Sukabumi, Jumat (8/5/2026).
Menurutnya, persoalan administrasi kepesertaan BPJS tidak boleh menjadi penghambat masyarakat dalam mendapatkan hak pelayanan kesehatan.
Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah bersama BPJS Kesehatan untuk memperluas sosialisasi serta pelayanan reaktivasi kepesertaan hingga tingkat desa dan kecamatan.
“Komisi IV DPRD mendukung penuh langkah Pemkab Sukabumi dan BPJS Kesehatan dalam memperkuat UHC. Namun yang paling penting adalah implementasinya benar-benar dirasakan masyarakat,” tambahnya.
Melalui penguatan sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan BPJS Kesehatan, diharapkan cakupan layanan kesehatan semesta di Kabupaten Sukabumi terus meningkat dan mampu mendorong kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
Ditempat yang sama, Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, Ade Suryaman mengatakan upaya Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam memperkuat cakupan Universal Health Coverage (UHC) terus mendapat perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk DPRD Kabupaten Sukabumi.
Penguatan rekrutmen dan reaktivasi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dinilai menjadi langkah penting agar tidak ada lagi masyarakat yang kesulitan mengakses layanan kesehatan.
“Kita ingin memastikan tidak ada lagi warga yang kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan hanya karena persoalan administrasi atau kepesertaan yang tidak aktif. Karena itu, kolaborasi antara Pemkab Sukabumi dan BPJS Kesehatan harus semakin diperkuat,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sukabumi, Nora D. Manurung, menyebut reaktivasi peserta menjadi salah satu kunci utama dalam meningkatkan capaian UHC di Kabupaten Sukabumi.
“Program JKN bukan hanya soal pelayanan kesehatan, tetapi juga bentuk perlindungan sosial yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan,” ungkap Nora.
