BERITAUSUKABUMI.COM-Pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Agrinas mengambil langkah strategis dengan memutuskan mengimpor sebanyak 105.000 unit kendaraan niaga jenis pikap dan truk dari India.
Kebijakan ini dilakukan sebagai bagian dari dukungan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Jumlah tersebut disebut hampir setara dengan total penjualan kendaraan pikap di pasar domestik sepanjang 2025.
Secara rinci, sebanyak 35.000 unit Mahindra Scorpio Pick Up dipasok oleh Mahindra & Mahindra Ltd.. Sementara 70.000 unit lainnya disuplai oleh Tata Motors, yang terdiri dari 35.000 unit Tata Yodha Pick Up dan 35.000 unit truk ringan Ultra T.7.
CEO Divisi Otomotif Mahindra & Mahindra Ltd, Nalinikanth Gollagunta, menyatakan pesanan 35.000 unit Scorpio tersebut menjadi ekspor terbesar dalam sejarah perusahaan, bahkan melampaui total ekspor Mahindra pada tahun fiskal 2025.
“Kami menantikan kerja sama ini dan mendukung koperasi Indonesia melalui kemitraan kami dengan Agrinas Pangan Nusantara,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (19/2/2026).
Melalui kemitraan tersebut, Mahindra bersama Agrinas akan menyediakan kendaraan niaga yang dirancang tangguh untuk mendukung operasional koperasi desa, khususnya dalam distribusi hasil pertanian dari petani ke pasar.
Mahindra Scorpio Pick Up Double Cabin sendiri diproduksi di fasilitas Nashik, India. Kendaraan ini dibekali mesin turbo diesel 2,2 liter mHawk dengan transmisi manual enam percepatan dan dirancang untuk kebutuhan sektor produktif seperti pertanian, konstruksi, dan logistik di berbagai kondisi medan.
Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, membenarkan pengadaan kendaraan tersebut untuk program Koperasi Merah Putih. Ia menyebutkan sebagian unit telah tiba di Indonesia, namun belum merinci jumlahnya.
Target 80.000 Koperasi hingga 2026
Program Koperasi Merah Putih merupakan inisiatif pemerintah untuk memperkuat ekonomi desa. Pemerintah menargetkan pembangunan sekitar 80.000 koperasi di seluruh Indonesia, dengan 30.000 unit di antaranya ditargetkan terbangun hingga pertengahan 2026.
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7 Tahun 2026, sebanyak 58 persen atau Rp34,57 triliun dari total Dana Desa 2026 sebesar Rp60,57 triliun dialokasikan untuk implementasi program tersebut. Sementara sisa anggaran reguler untuk program pembangunan desa lainnya sekitar Rp25 triliun.
Industri Otomotif Nasional Sedang Lesu
Di sisi lain, keputusan impor kendaraan ini muncul ketika industri otomotif dalam negeri sedang mengalami tren penurunan penjualan.
Berdasarkan data yang dihimpun dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), distribusi kendaraan dari pabrik ke dealer (wholesales) dalam beberapa periode terakhir menunjukkan penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.
Kondisi ini tidak lepas dari dinamika ekonomi global yang memengaruhi sektor pembiayaan dan konsumsi domestik.
Tingginya suku bunga serta ketidakpastian pasar menjadi faktor utama yang membuat masyarakat menunda pembelian kendaraan baru.
Ke depan, efektivitas penggunaan armada impor tersebut dalam mendukung aktivitas ekonomi desa akan menjadi indikator penting keberhasilan program ini dalam memperkuat sektor koperasi berbasis komunitas di Indonesia.
sumber : dari berbagai sumber
