BERITAUSUKABUMI.COM, SUKABUMI – Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi Masykur Alawi menegaskan penguatan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menjadi salah satu kunci menjaga keberlanjutan Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Sukabumi.
Langkah tersebut dibahas dalam Forum Komunikasi Bersama BPJS Kesehatan terkait implementasi strategi penguatan rekrutmen dan reaktivasi peserta untuk mendukung Universal Health Coverage (UHC) semester II 2026 di Kabupaten Sukabumi.
Rapat tersebut berlangsung di Grand Sulanjana, Kecamatan Sukabumi, Selasa (22/9/2026), dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi Ade Suryaman dan Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah V Jawa Barat Sawal Sami Tarigan
Menurut Masykur, strategi tersebut tidak hanya menyasar masyarakat yang belum terdaftar sebagai peserta JKN, tetapi juga mereka yang kepesertaannya sudah tidak aktif agar kembali mendapatkan perlindungan jaminan kesehatan sesuai ketentuan.
“Penguatan rekrutmen dan reaktivasi peserta menjadi bagian penting dalam memastikan masyarakat mendapatkan akses terhadap jaminan kesehatan,” ujar Masykur.
Ia menilai, keberhasilan penguatan UHC membutuhkan sinergi antara Pemkab Sukabumi, BPJS Kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, serta berbagai pihak terkait.
Kolaborasi tersebut dinilai penting agar persoalan kepesertaan dapat ditangani secara lebih efektif dan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan tetap terjamin.
Sekda Kabupaten Sukabumi Ade Suryaman mengatakan forum tersebut menjadi ruang penting untuk membahas berbagai persoalan sekaligus mencari solusi terkait keberlanjutan jaminan kesehatan masyarakat.
“Ini wadah koordinasi bersama BPJS yang luar biasa. Sejumlah hal berkaitan jaminan kesehatan bagi masyarakat kami bahas di sini,” ujar Ade Suryaman.
Menurut Ade, kondisi fiskal daerah yang masih menghadapi tekanan efisiensi membuat pemerintah harus mencari langkah strategis agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.
“Di tengah efisiensi yang lumayan besar, kami berharap ada solusi terbaik untuk meningkatkan kesehatan masyarakat,” katanya.
Ade menegaskan, keterbatasan anggaran tidak boleh mengurangi komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Karena itu, koordinasi dengan BPJS Kesehatan dinilai penting untuk memastikan keberlangsungan program jaminan kesehatan.
“Kami akan terus berusaha agar pelayanan maksimal, dan komitmen bersama BPJS terus berlanjut,” tegasnya.
BPJS: UHC Butuh Kolaborasi
Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah V Jawa Barat Sawal Sami Tarigan mengatakan forum komunikasi tersebut dapat menjadi ruang bersama untuk mencari solusi atas berbagai tantangan dalam mempertahankan keberlangsungan UHC.
Terlebih, program JKN menurutnya merupakan program yang melibatkan banyak pihak dan membutuhkan kolaborasi lintas sektor.
“Forum ini mempertemukan itu. Harapannya ada solusi, walaupun sama-sama tahu kondisi keuangan daerah. Kita bisa diskusikan dan beberapa masukan termasuk sharing pengalaman,” ungkap Sawal.
Sementara itu, Kepala Cabang BPJS Kesehatan Sukabumi Nora D. Manurung menegaskan bahwa program JKN merupakan tanggung jawab bersama seluruh ekosistem.
Menurutnya, JKN bukan sekadar program perlindungan sosial, melainkan program strategis negara yang membutuhkan dukungan berbagai pihak.
“Ekosistem yang terdiri dari pemerintah, pelaku usaha, peserta, media massa, dan akademisi ini merupakan penggerak JKN. Kolaborasi ekosistem ini diperlukan,” kata Nora.
Ia berharap kolaborasi tersebut dapat terus diperkuat sehingga akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan berkualitas dan merata dapat diwujudkan.
Secara nasional, BPJS Kesehatan mencatat jumlah peserta JKN telah mencapai lebih dari 284,3 juta peserta hingga 31 Juli 2026, dengan puluhan ribu fasilitas kesehatan yang mendukung pelayanan program tersebut.
