BERITAUSUKABUMI.COM – Bupati Sukabumi, Asep Japar, blak-blakan menyampaikan keluhan langsung didepan Menteri Kelautan dan Perikanan (KP), Sakti Wahyu Trenggono, terkait kondisi keuangan daerah yang terdampak kebijakan efisiensi anggaran.
Pemangkasan anggaran untuk Kabupaten Sukabumi sendiri ungkap Asep Japar pada tahun 2026 ini nilainya hampir mencapai Rp1 triliun.
Di mana menurut Asep Japar nilai tersebut berpotensi menghambat dukungan pemerintah daerah terhadap pembangunan infrastruktur di masyarakat, termasuk sektor perikanan dan nelayan.
Keluhan tersebut disampaikan Asep Japar saat memberikan sambutan dalam agenda Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan di Ciwaru, Kabupaten Sukabumi, Rabu (4/11/2026).
Di hadapan Menteri KP, Asep Japar mengungkapkan bahwa Kabupaten Sukabumi memiliki hampir 10.000 nelayan yang membutuhkan perhatian dan dukungan berkelanjutan dari pemerintah.
Menurutnya, keterbatasan anggaran daerah membuat pemerintah kabupaten membutuhkan dukungan lebih besar dari pemerintah pusat, khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan.
“Kasihan para nelayan Sukabumi yang jumlahnya hampir 10.000 nelayan. Dari mana lagi kalau misalkan tidak dibantu dengan Kementerian Kelautan? Apalagi kondisi anggaran tahun 2026 luar biasa untuk Kabupaten Sukabumi, hampir Rp1 triliun efisiensinya,” ujar Asep Japar.
Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sukabumi itu berharap Kementerian KP tidak mengurangi dukungan terhadap pengembangan sektor kelautan dan perikanan di daerah.
Asep Japar ingin para nelayan Sukabumi mendapatkan bantuan yang mampu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan mereka.
“Mudah-mudahan Pak Menteri tidak bosan-bosan memberikan dukungan dan sumbangan untuk Kabupaten Sukabumi,” ucapnya.
Menteri KP Siapkan Anggaran Rp700 Miliar
Menanggapi keluhan tersebut, Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono justru menyampaikan rencana dukungan besar dari pemerintah pusat melalui program pengembangan budidaya ikan air tawar.
Namun, Sakti meminta Pemerintah Kabupaten Sukabumi menyiapkan lahan agar program tersebut dapat segera direalisasikan.
Sakti berharap pemerintah daerah bisa bersinergi dengan kementerian sehingga program yang telah dirancang benar-benar berjalan.
Sakti menjelaskan, program budidaya tematik atau budidaya darat merupakan bagian dari program Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat sektor perikanan air tawar.
Dalam rencana tersebut, setiap desa di Kabupaten Sukabumi diminta menyiapkan lahan sekitar 1.000 meter persegi. Dengan jumlah 386 desa dan kelurahan, program ini berpotensi dikembangkan di ratusan titik.
“Presiden Prabowo punya program pengembangan budidaya tematik atau budidaya darat untuk air tawar. Di setiap desa, saya tanya sama beliau, Pak Bupati, tolong 386 desa-kelurahan di Kabupaten Sukabumi itu dicarikan setiap desanya 1.000 meter saja. Nanti kita bangunkan di situ. Akan diturunkan anggaran tidak kurang dari Rp700 miliar di Kabupaten Sukabumi,” ungkap Sakti.
Ia menegaskan, keberhasilan program tersebut tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran pemerintah pusat, tetapi juga kesiapan pemerintah daerah dalam menyediakan lahan serta mengelola fasilitas budidaya yang dibangun.
Sakti menyebut program budidaya ikan air tawar tersebut memiliki potensi ekonomi yang cukup besar bagi masyarakat Sukabumi.
Jika dikembangkan di 386 titik, program itu diperkirakan membutuhkan sekitar 700 hingga 800 tenaga kerja.
Selain membuka lapangan pekerjaan, kegiatan budidaya tersebut ditargetkan mampu menghasilkan nilai ekonomi tidak kurang dari Rp300 miliar setiap tahun.
Hasil produksi ikan nantinya dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan protein masyarakat, baik pasar lokal maupun ekspor.
“Di situ dibutuhkan, kalau 386 titik pembangunan budidaya ikan air tawar, dibutuhkan hampir 800-an orang yang akan direkrut. Dan itu akan menghasilkan tidak kurang dari Rp300 miliar setiap tahun,” jelasnya.
Sakti menegaskan, anggaran yang dikucurkan pemerintah pusat harus memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, pemerintah daerah diharapkan mampu mengawal pelaksanaan program agar tidak berhenti sebatas pembangunan infrastruktur.
“Program tersebut diharapkan menjadi salah satu penggerak ekonomi baru di Kabupaten Sukabumi, sekaligus memperkuat kemandirian masyarakat melalui sektor perikanan dan budidaya ikan air tawar,”tandasnya.
