Program ini menjadi gerakan kolaborasi lintas sektor dengan melibatkan dunia usaha, rumah sakit swasta, klinik, investor hingga masyarakat yang memiliki kemampuan finansial untuk ikut menjaga keberlangsungan pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu.
Melalui inovasi tersebut, Dinkes tidak hanya berupaya membantu masyarakat kurang mampu yang terdampak penonaktifan BPJS PBI, tetapi juga mendorong keterlibatan sektor swasta dalam pembiayaan pengobatan, pemenuhan fasilitas kesehatan hingga penguatan pelayanan Posyandu.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi, Masykur Alawi, mengatakan, inovasi HATI Bersemi lahir dari kondisi sektor kesehatan yang menghadapi berbagai tantangan.
Mulai dari penonaktifan kepesertaan BPJS dalam jumlah besar, keterbatasan keuangan daerah maupun APBN pemerintah pusat, hingga meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan kesehatan.
Masykur Alawi menyebutkan, jumlah kepesertaan BPJS Kesehatan yang dinonaktifkan di Kabupaten Sukabumi telah mencapai lebih dari 500 ribu peserta.
Kondisi tersebut mendorong Dinkes mencari alternatif agar pelayanan kesehatan tetap berjalan optimal, termasuk pemenuhan tenaga kesehatan, sarana prasarana, serta keberlanjutan cakupan Universal Health Coverage (UHC).
“Di tengah kondisi keuangan daerah maupun APBN saat ini, kita tidak bisa hanya mengandalkan Dinas Kesehatan, puskesmas, rumah sakit atau pemerintah saja. Saya ingin semua pihak memiliki tanggung jawab bersama,” ujar Masykur kepada BERITAUSUKABUMI.COM, Selasa (3/11/2026).
Rumah sakit swasta, klinik hingga optik didorong ikut membantu masyarakat kurang mampu, khususnya warga yang terdampak penonaktifan kepesertaan BPJS PBI.
Skema bantuan disesuaikan dengan jenis fasilitas kesehatan dan kebutuhan penerima manfaat. Klinik swasta diarahkan menjadi orang tua asuh bagi masyarakat kurang mampu yang tinggal di sekitar lokasi klinik.
Sementara rumah sakit swasta didorong membantu pasien yang membutuhkan pengobatan atau pelayanan medis secara rutin di rumah sakit tersebut.
Bantuan dapat diberikan melalui pembiayaan pengobatan maupun pembayaran kepesertaan BPJS Kesehatan.
Masykur mengungkapkan, langkah kolaborasi tersebut mulai menunjukkan hasil. Hingga saat ini, lebih dari 1.000 masyarakat di Kabupaten Sukabumi telah menerima manfaat dari program bantuan yang melibatkan sektor swasta.
“Memang belum bisa menjangkau seluruh masyarakat terdampak, tetapi setidaknya program ini bisa membantu warga yang membutuhkan. Sampai saat ini sudah lebih dari 1.000 orang yang mendapatkan manfaat,” jelasnya.
Selain membantu masyarakat terdampak penonaktifan BPJS PBI, HATI Bersemi juga diarahkan untuk mengatasi keterbatasan sarana dan prasarana kesehatan, terutama pengadaan alat kesehatan yang membutuhkan biaya besar.
Masykur mencontohkan kebutuhan alat kesehatan seperti CT Scan dan mesin hemodialisis yang membutuhkan investasi tidak sedikit.
Di tengah keterbatasan anggaran pemerintah, pengadaan peralatan tersebut tidak selalu bisa dilakukan melalui pembelian langsung menggunakan APBD.
Sebagai alternatif, Dinkes menawarkan skema kerja sama operasional atau Kerja Sama Operasi (KSO) dengan pihak ketiga.
Melalui mekanisme tersebut, kebutuhan peralatan medis diharapkan dapat terpenuhi melalui kerja sama tanpa sepenuhnya mengandalkan pembiayaan pemerintah.
Program HATI Bersemi juga menyasar penguatan pelayanan kesehatan di tingkat desa melalui konsep orang tua asuh Posyandu.
Menurut Masykur, Posyandu memiliki peran penting sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat. Namun, keterbatasan anggaran desa berdampak pada dukungan operasional, penyediaan sarana prasarana hingga insentif kader.
Karena itu, Dinkes mengajak pihak swasta maupun masyarakat yang memiliki kemampuan finansial untuk menjadi orang tua asuh Posyandu.
Melalui dukungan tersebut, kebutuhan operasional dan fasilitas Posyandu diharapkan dapat terbantu sehingga pelayanan kesehatan masyarakat di tingkat paling bawah tetap berjalan.
Buka Peluang Investor Bangun Rumah Sakit
Tak hanya itu, HATI Bersemi juga membuka peluang kerja sama dengan investor untuk mendukung pengembangan infrastruktur kesehatan, termasuk pembangunan rumah sakit baru.
Salah satu skema yang ditawarkan adalah BOT (Build, Operate, Transfer), yakni pola kerja sama ketika investor membiayai pembangunan sekaligus mengoperasikan fasilitas dalam jangka waktu sesuai perjanjian sebelum kemudian dialihkan kepada pemerintah daerah.
Dalam skema tersebut, pemerintah daerah terang Masykur Alawi dapat menyiapkan lahan sebagai salah satu bentuk dukungan terhadap investasi.
Masykur menjelaskan, HATI Bersemi merupakan inovasi yang dikembangkan sebagai bagian dari proyek perubahan dalam kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) yang diikutinya.
“Melalui gerakan ini, Dinkes dan tentu kita semua berharap persoalan kesehatan di Kabupaten Sukabumi tidak hanya menjadi beban pemerintah, tetapi menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat,”tandasnya.
