HEADLINE, Pemerintahan

Warga Mengeluh PJU di Jalan Pelabuhan 2 Kota Sukabumi Banyak yang Tidak Berfungsi

Masyarakat dan pengguna jalan di sekitar Jalan Pelabuhan 2 Kelurahan Cikondang Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi, mengeluh. Mereka mengeluh terkait tidak adanya lampu penerangan jalan atau PJU.

Selain tidak adanya PJU, PJU yang adapun sebagian banyak yang sudah tidak berfungsi di waktu malam hari. Akibatnya saat akan melintas di jalan tersebut harus ekstra hati-hati.

HEADLINE, Pemerintahan

UHC Non Cut Off Dicabut Ini Penjelasan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sukabumi

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Sukabumi, Dwi Surini memberi penjelasan perihal pencabutan UHC Non Cut Off bagi peserta BPJS katagori PBPU dan BP melalui program JKS-KIS yang selama ini dibiayai APBN dan APBD Pemerintah Kabupaten Sukabumi.

Dalam siaran pers yang diterima Redaksi BERITAUSUKABUMI.COM, Kamis (9/5/2024), Dwi Surini menuturkan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) hadir untuk menjamin kebutuhan pelayanan kesehatan penduduk Indonesia.

HEADLINE, Pemerintahan, Sukabumi

Kepala BPJS Kesehatan Sukabumi Dilempar Botol Air Mineral

Rapat Kerja Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi dengan sejumlah instansi terkait untuk membahas pencabutan status Universal Health Coverage (UHC) Non-Cut Off PBPU/BP Pemda Kabupaten Sukabumi, sempat diwarnai insiden pelemparan botol air mineral yang ditujukan ke Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Sukabumi, Dwi Surini.

Informasi yang berhasil dihimpun BERITAUSUKABUMI.COM, insiden pelemparan botol air mineral yang ditujukan ke Kepala BPJS Kesehatan Dwi Surini dilakukan Ketua Fraksi PPP DPRD Kabupaten Sukabumi, Andri Hidayana saat Andri mengikuti Rapat Kerja Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi dengan sejumlah instansi terkait di Ruang Rapat RSUD Sekarwangi Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Rabu (8/5/2024).

Hukum, Pemerintahan

Gugatan MP Law Firm Ditolak PTUN Bandung, LBH DKR Desak Polres Sukabumi Tetapkan Tersangka

Gugatan MP Law Firm yang sudah ditolak PTUN Bandung, harus dijadikan dasar dan sandaran hukum bagi Polres Sukabumi untuk menindaklanjuti Laporan Pengaduan Masyarakat atau Lapdumas yang dilakukan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sukabumi.

“Sejak awal kasus skandal bantuan hukum desa bergulir, saya sudah berpendapat dan menyatakan bahwa MoU oleh MP Law Firm dan 85 Pemerintah Desa terkait Bantuan Hukum Desa itu adalah Prematur dan Melanggar Hukum yakni Melanggar Undang-undang Nomor 16 tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum,”kata Direktur Lembaga Bantuan Hukum DKR Sukabumi, Saleh Hidayat, Minggu (4/5/2024).

HEADLINE, Pemerintahan, Sukabumi

Turun ke Jalan , GMNI Sukabumi Raya Masih Prihatin Masalah Buruh dan Pendidikan di Sukabumi

Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sukabumi Raya menggelar refleksi aksi dalam momuntem Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) dan Hari Buruh Internasional 2024.

Refleksi aksi momuntem Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) dan Hari Buruh Internasional 2024 GMNI Sukabumi Raya dipusatkan di Tugu Adipura Kota Sukabumi, Jumat (3/5/2024).

Pemerintahan

Bangunan RSUD Palabuhanratu Akan Diperluas, Masyarakat Diminta Beri Saran dan Masukan

Bangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi rencananya akan mengalami perluasan.

Untuk kebutuhan analis dampak lingkungan, UPTD RSUD Palabuhanratu sebagai pemrakarsa rencana perluasan bangunan RSUD Palabuhanratu dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sukabumi, membuka ruang saran dan masukan dari masyarakat.

UPTD RSUD Palabuhanratu DLH Kabupaten Sukabumi, membuka ruang saran dan masukan dari masyarakat khususnya masyarakat yang terkena dampak, pemerhati lingkungan dan masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Analis Mengenai Dampak Lingkungan atau AMDAL yang akan dilakukan.

Tidak Ada Pos Lagi.

Tidak ada laman yang di load.