BERITAUSUKABUMI.COM – Bupati Sukabumi […]
Proses kepengurusan penerbitan untuk mendapatkan Surat Kesesuaian Rencana Kabupaten (SKRK) dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (DPTR) Kabupaten Sukabumi, dinilai lambat dan sulit.
Akibatnya, sejumlah pengusaha atau investor yang ingin menanamkan investasinya di Kabupaten Sukabumi, mengeluh lantaran tidak adanya kepastian waktu dalam penerbitan SKRK dari DPTR Kabupaten Sukabumi.
Direktur RSUD Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, dr.Rika Mutiara meminta maaf terkait kegaduhan yang sempat viral soal pengumuman pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi tidak menerima pelayanan kesehatan bagi pasien yang dibiayai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukabumi.
Di mana, RSUD Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi sempat mengumumkan tidak menerima pelayanan kesehatan bagi pasien yang dibiayai APBD Kabupaten Sukabumi, setelah pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mencabut status Universal Health Coverage (UHC) atau program cakupan kesehatan semesta Non-Cut Off untuk bagi warga Kabupaten Sukabumi peserta BPJS katagori Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP).
Pertanggal 1 Mei 2024, Badan Penyenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mencabut status Universal Health Coverage (UHC) atau program cakupan kesehatan semesta Non-Cut Off untuk bagi warga Kabupaten Sukabumi peserta BPJS katagori Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP).
Informasi dicabutnya UHC Non-Cut Off bagi peserta BPJS katagori PBPU dan BP melalui program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKS-KIS) yang selama ini dibiayai APBD Pemerintah Kabupaten Sukabumi oleh pihak BPJS Kesehatan, sontak menimbulkan kegaduhan dikalangan masyarakat “kelas bawah”.
Kegaduhan bertambah manakala muncul selebaran berbentuk flayer di sejumlah WAG. Di mana pihak rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten Sukabumi tersebut mengumumkan jika terhitung tanggal 1 Mei 2024, tidak menerima pelayanan kesehatan pasien yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukabumi.
Warga kurang mampu di Kabupaten Sukabumi yang selama ini mengantungkan keringanan biaya kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKS-KIS), mulai Tanggal 1 Mei 2024, dipastikan tidak bisa lagi memanfaatkan program JKS-KIS.
Hal ini setelah, Badan Penyenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Kantor BPJS Kesehatan Sukabumi mencabut status Universal Health Coverage (UHC) atau program cakupan kesehatan semesta bagi kepesertaan BPJS katagori Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) yang selama ini dibiayai Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi.
Kepala Desa atau kades yang akan maju pada Pilkada Kabupaten Sukabumi 2024 itu tidak melanggar aturan. Demikian ditegaskan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DMPD) Kabupaten Sukabumi, Gun Gun Gunardi.
“Kalau baru sebatas mendaftar ke partai politik itu tidak melanggar aturan yang ada. Kalau sudah ditetapkan oleh KPU sebagai calon, baru kepala desa yang maju di pilkada harus mengundurkan diri dari jabatan kepala desanya,”kata Gun Gun belum lama ini.
BERITAUSUKABUMI.COM-Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat […]
Wakil Bupati Sukabumi H. Iyos Somantri menghadiri puncak peringatan hari otonomi daerah (Otda) XXVIII yang digelar di Balai Kota Surabaya, Jawa Timur, Kamis (25/4/2024).
Hari Otda tahun ini mengusung tema ” otonomi daerah berkelanjutan menuju ekonomi hijau dan lingkungan sehat”
Dalam kesempatan itu Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia, Muhammad Tito Karnavian. Menjadi inspektur upacara.
Diketahui Tahun 2024 ini, Prov Jabar menjadi salah satu dari lima provinsi berkinerja tinggi dengan skor EPPD mencapai 3,6485 karenanya Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menerima penghargaan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) dengan status Kinerja Tinggi dari Kementerian Dalam Negeri.
Di peringatan Hari Otonomi Daerah (OTDA) ke-28, sebanyak 64 desa di Kabupaten Sukabumi mendapat penghargaan Lencana Desa Mandiri 2023 dari Pemerintah Pusat.
Penyerahan pin atau Lencana Desa Mandiri 2023 diberikan langsung Bupati Sukabumi, Marwan Hamami di upacara peringatan OTDA ke-28 tingkat Kabupaten Sukabumi Tahun 2024, di Alun-alun Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Kamis (25//42024).
“Pemberian penghargaan kepada 64 desa tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Desa PDTT Nomor 175 Tahun 2023 tentang Pemberian Penghargaan Desa dengan Status Mandiri Tahun 2023 menganugerahkan Lencana Desa Mandiri yang diberikan kepada Kepala Desa atas komitmen dan kerja keras dalam mewujudkan Desa Mandiri,”ungkap Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakata dan Desa (DPMD) Kabupaten Sukabumi, Gun Gun Gunardi kepada BERITAUSUKABUMI.COM, Rabu (25/4/2024).
peringatan Hari Otonomi Daerah (OTDA) ke-28 tingkat Kabupaten Sukabumi Tahun 2024, di Alun-alun Palabuhanratu, Kamis, 25 April 2024.
BERITAUSUKABUMI.COM– Pemkab Sukabumi melalui […]
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.
https://trickut.com/mint-mobile-review-everything-you-need-to-know-and-is-it-worth-it/
