BERITA HARI INI

Usai Sidak Bupati, Parkir Liar di RSUD Palabuhanratu Mulai Disapu Bersih Dia Selalu Tersenyum, Kenangan Sahabat Andianyah Karyawan Alfamart Sukabumi yang Ditemukan Tewas Tergantung Diduga Tertekan Biaya Pernikahan, Karyawan Alfamart Kalibunder Sukabumi Pilih Gantung Diri Unjuk Rasa Massa SIMPUL, Ini Respon Ketua BAZNAS Kabupaten Sukabumi, Unang Sudarma Anggota DPRD Kota Sukabumi Dilaporkan Warga Atas Dugaan Bayar Perlengkapan Dapur dengan Cek Kosong

Penanganan laporan dugaan korupsi yang menyeret PT Alpindo Mitra Baja dan PT Bank BRI Syariah di Kota Sukabumi memasuki babak baru. Aliansi Masyarakat Pemerhati Hukum Republik Indonesia (AMPH RI) resmi melaporkan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Sukabumi ke Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) Kejaksaan Agung RI.

8 Mei 2026

AMPH RI Laporkan Kejari Kota Sukabumi ke Jamwas Kejagung Terkait Dugaan Korupsi di PT Alpindo Mitra Baja

BERITAUSUKABUMI.COM – Penanganan laporan […]

Aksi nyata ditunjukkan GARIS dengan menggelar unjuk rasa di depan Balai Kota Sukabumi, Selasa (5/5/2026). Ratusan massa turun ke jalan menyoroti lemahnya implementasi Perda yang selama ini dinilai hanya tajam di atas kertas.

5 Mei 2026

Perda Miras di Kota Sukabumi, GARIS Desak Penegakan Total, GAPPAKSI Usul Perda Direvisi

16 April 202616 April 2026

Dapur SPPG Pamuruyan Cibadak Berdiri di Lahan Sengketa, Ini Kata Korwil SPPG Sukabumi, Sandi Ibnu

16 April 2026

Klarifikasi PPK Pembangunan MUI Kabupaten Sukabumi Dipertanyakan, Laskar Fisabilillah Desak Audit Independen

8 April 20268 April 2026

Kerja Sama Wakaf Kembali Dipertanyakan, CCOCSC Sebut Ini Bukan Sekadar Kesalahan Administratif

Pemkab Sukabumi dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi menandatangani kerja sama bidang perdata dan tata usaha negara dalam Rapat Dinas Maret 2026 di Setda.

9 Maret 2026

Cegah Masalah Hukum, Pemkab Sukabumi Gandeng Kejari Awasi Penyelenggaraan Pemerintahan

Kejari Kabupaten Sukabumi menetapkan Kepala Desa Neglasari sebagai tersangka dugaan korupsi dana desa dan PBB tahun 2023–2024 dengan kerugian negara Rp394 juta.

5 Maret 2026

Kades Neglasari Lengkong Jadi Tersangka Korupsi Dana Desa, Negara Rugi Rp400 Juta

6 Februari 2026

Eks Hakim MK Arief Hidayat Ungkap Dampak Putusan MK 90 Batas Usia Capres-Cawapres

Ahli hukum menilai gugatan PMH terhadap Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki cacat formil dan berpotensi ditolak karena salah kewenangan.

31 Januari 202631 Januari 2026

Gugatan PMH ke Walikota Sukabumi Ayep Zaki Dinilai Lemah Hukum

AMPH RI mendesak Kejari Sukabumi mengusut dugaan korupsi pembiayaan Rp176,7 miliar oleh BRI Syariah kepada PT Alpindo Mitra Baja yang dinyatakan pailit.

29 Januari 2026

Dugaan Korupsi PT Alpindo Mitra Milik Ayep Zaki dan BRI Syariah, Kasus Lama Kini Diungkit Kembali

Usai Sidak Bupati, Parkir Liar di RSUD Palabuhanratu Mulai Disapu Bersih

Siska Junita Fitriani mengenang sosok Andi, karyawan Alfamart Kalibunder Sukabumi yang ditemukan meninggal dunia. Almarhum dikenal ceria, pekerja keras, dan peduli terhadap teman.

Dia Selalu Tersenyum, Kenangan Sahabat Andianyah Karyawan Alfamart Sukabumi yang Ditemukan Tewas Tergantung

Diduga Tertekan Biaya Pernikahan, Karyawan Alfamart Kalibunder Sukabumi Pilih Gantung Diri

Unjuk Rasa Massa SIMPUL, Ini Respon Ketua BAZNAS Kabupaten Sukabumi, Unang Sudarma

Forum Warga Cibeureum (Forwacib) resmi melaporkan anggota DPRD Kota Sukabumi berinisial AW ke Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Sukabumi.

Anggota DPRD Kota Sukabumi Dilaporkan Warga Atas Dugaan Bayar Perlengkapan Dapur dengan Cek Kosong

Tol Bocimi KM 72 Lumpuh Total, Longsor Tutup Akses Parungkuda–Ciambar

GMNI Ungkap Hasil Pertemuan dengan Pimpinan Baznas Kabupaten Sukabumi

Balita di Gegerbitung Sukabumi Tewas Tercebur Lubang Septic Tank Proyek Koperasi Merah Putih

GMNI Sukabumi Raya Seret Dugaan Penyimpangan Dana Hibah Gedung MUI Sukabumi ke Kejaksaan

GMNI Sukabumi Raya Desak Afrizal Adhi P Mundur dari Baznas, Tuntut Evaluasi Bupati Sukabumi

Kategori: Hukum

HEADLINE, Hukum5 Agustus 2025

Delapan Tersangka Pengrusakan Villa di Cidahu Sukabumi Diserahkan ke Kejaksaan

BERITAUSUKABUMI.COM-Delapan orang tersangka dalam […]

Meski telah menyandang status tersangka, mantan Kepala Desa (Kades) Cikujang, Kecamatan Gunungguruh, Kabupaten Sukabumi, berinisial Heni, tetap menebar senyum saat digiring ke Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Sukabumi pada Senin, 28 Juli 2025. Dengan mengenakan rompi oranye khas tahanan, Heni tampak tenang meski kini harus mempertanggungjawabkan dugaan penyalahgunaan dana desa.

HEADLINE, Hukum29 Juli 2025

Heni Mulyani Tetap Tebar Senyum Meski Sudah Jadi Tersangka Korupsi Dana Desa

BERITAUSUKABUMI.COM-Meski telah menyandang status […]

Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Cibadak menjatuhkan vonis dua tahun penjara kepada Nurani (32), warga Kecamatan Sagaranten, Kabupaten Sukabumi, Rabu (23/7/2025). Ia dinyatakan bersalah membakar mobil ambulans milik Pemerintah Desa Cibaregbeg akibat dilanda api cemburu. Peristiwa ini terjadi pada Rabu, 12 Maret 2025, saat Nurani bersama adiknya mencari menu takjil di bulan Ramadan. Ketika melintas di depan kontrakan kekasihnya, DS, di Kampung Cikupa, telepon Nurani tak dijawab, hingga ia memutuskan untuk mengecek langsung. Amarahnya memuncak setelah mendapati ada seorang perempuan lain di kontrakan tersebut.

HEADLINE, Hukum24 Juli 202524 Juli 2025

Nurani Perempuan Asal Sagaranten Sukabumi Pembakar Mobil Ambulans Desa Divonis 2 Tahun Penjara

BERITAUSUKABUMI.COM-Majelis Hakim Pengadilan Negeri […]

Kasus dugaan korupsi di tubuh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sukabumi kembali mencuat ke permukaan. Setelah buron selama hampir satu bulan, tersangka berinisial D akhirnya berhasil diamankan oleh tim penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi. Penangkapan dilakukan di wilayah Bandung, Rabu dini hari (23/7/2025), setelah D beberapa kali mangkir dari panggilan pemeriksaan. Usai ditangkap, tersangka langsung digiring ke Lapas Kelas II Warungkiara untuk menjalani masa penahanan selama 20 hari ke depan sambil menunggu proses hukum lebih lanjut.

HEADLINE, Hukum23 Juli 2025

Buron Satu Bulan Vendor Proyek Fiktif DLH Kabupaten Sukabumi Ditangkap Bandung

BERITAUSUKABUMI – Kasus dugaan […]

Aliansi Masyarakat Pemerhati Hukum (AMPH) Republik Indonesia secara resmi melaporkan dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan PT. Bank BRI Syariah dan PT. Alpindo Mitra Baja ke Kejaksaan Agung RI, Selasa (22/7/2025). Laporan ini menyangkut pemberian fasilitas pinjaman senilai kurang lebih Rp176,7 miliar yang diduga dilakukan tanpa proses appraisal yang objektif dan melanggar prinsip kehati-hatian perbankan.

HEADLINE, Hukum23 Juli 2025

Ada Dugaan Korupsi PT Alpindo Mitra Baja dan PT Bank BRI Syariah Dilaporkan ke Kejagung RI

BERITAUSUKABUMI.COM -Aliansi Masyarakat Pemerhati […]

Meskipun telah diberhentikan dari jabatannya sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sukabumi, Prasetyo masih tetap menerima gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Namun, seluruh tunjangan jabatannya otomatis dihentikan.

HEADLINE, Hukum17 Juli 2025

Sudah jadi Tersangka Prasetyo Masih Dapat Gaji Meski Dicopot dari Jabatan Kepala DLH Kabupaten Sukabumi

BERITAUSUKABUMI.COM-Meskipun telah diberhentikan dari […]

Mahkamah Konstitusi (MK) resmi menolak seluruh permohonan uji materi terhadap Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), yang mengatur syarat pendidikan bagi calon presiden dan wakil presiden. Putusan dengan nomor perkara 87/PUU-XXIII/2025 itu dibacakan dalam sidang pleno di Ruang Sidang MK pada Selasa (17/6/2025). Permohonan ini diajukan oleh Hanter Oriko Siregar dan Horison Sibarani yang mengusulkan agar syarat pendidikan minimum bagi capres dan cawapres dinaikkan dari tamat pendidikan menengah (SMA atau sederajat) menjadi minimal lulusan strata satu (S-1). “Permohonan para pemohon ditolak seluruhnya,” tegas Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar putusan, didampingi delapan hakim konstitusi lainnya. Pertimbangan MK: Jangan Batasi Hak Konstitusional Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur menjelaskan, ketentuan Pasal 169 huruf r merupakan bagian dari syarat kumulatif yang diatur dalam UU Pemilu, dan selaras dengan Pasal 6 ayat (2) UUD 1945. Dalam konstitusi sendiri tidak terdapat batasan minimal pendidikan bagi capres maupun cawapres. Menurut Mahkamah, keinginan para pemohon justru bisa berdampak negatif terhadap hak konstitusional warga negara. Jika syarat pendidikan dinaikkan ke jenjang S-1, maka warga negara yang hanya tamat SMA tidak lagi punya kesempatan mencalonkan diri, meski memiliki kapasitas dan mendapat dukungan rakyat. “Permohonan ini dapat menyempitkan peluang partai politik untuk mengusung calon potensial yang mungkin hanya lulusan SMA namun memiliki pengalaman dan kemampuan,” ujar Ridwan. Tak Halangi Calon dengan Pendidikan Tinggi Mahkamah menegaskan bahwa aturan saat ini tidak membatasi partai politik mengusung calon dengan pendidikan tinggi. Artinya, meskipun syarat minimum adalah lulusan SMA atau sederajat, calon dengan latar belakang akademik lebih tinggi tetap bisa diajukan. Jika norma diubah menjadi lulusan S-1, justru sebaliknya, akan menghalangi kandidat dengan latar belakang pendidikan menengah yang mungkin memiliki rekam jejak luar biasa di bidang kepemimpinan. Negara Boleh Atur, Asal Tidak Diskriminatif Mahkamah juga menekankan bahwa negara tetap memiliki hak untuk menetapkan syarat tertentu sepanjang itu objektif, rasional, tidak diskriminatif, dan sesuai dengan nilai-nilai konstitusi. Selama syarat tersebut tidak menghalangi hak asasi, tidak bersifat diskriminatif, dan sesuai kebutuhan jabatan, maka aturan seperti Pasal 169 huruf r tetap dianggap konstitusional. Meski begitu, Mahkamah membuka ruang jika di kemudian hari pembentuk undang-undang (DPR dan Presiden) ingin merevisi syarat pendidikan tersebut sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan bangsa. Ada Pendapat Berbeda Dalam putusan ini, Ketua MK Suhartoyo menyampaikan pendapat berbeda (dissenting opinion). Ia beranggapan bahwa para pemohon seharusnya tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sehingga permohonannya tidak layak untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Oleh karena itu, menurutnya, seharusnya putusan berbunyi “permohonan tidak dapat diterima”. Latar Belakang Permohonan Dalam sidang sebelumnya pada 3 Juni 2025, pemohon Hanter Oriko Siregar berpendapat bahwa pendidikan tingkat SMA hanya memberikan pemahaman umum dan tidak cukup untuk memahami kompleksitas pemerintahan dan geopolitik global. Ia menilai presiden sebagai simbol negara harus memiliki wawasan luas, pemahaman tata kelola negara, dan kemampuan menganalisis isu-isu strategis nasional serta internasional. Dengan kewenangan presiden yang begitu besar, seperti mengajukan rancangan undang-undang, menurutnya diperlukan kemampuan intelektual yang lebih tinggi. Mereka pun meminta MK menyatakan bahwa Pasal 169 huruf r bertentangan dengan UUD 1945. Kesimpulan Dengan putusan ini, Mahkamah menegaskan bahwa lulusan SMA tetap sah untuk mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden. Syarat pendidikan yang lebih tinggi bisa diusulkan, tapi melalui jalur legislasi, bukan lewat jalur yudisial. Tag: mahkamah konstitusi, uji materi uu pemilu, syarat capres cawapres, pendidikan presiden, mk tolak uji materi, pasal 169 huruf r, hanter oriko siregar, horison sibarani, putusan mk 87/PUU-XXIII/2025, berita politik nasional, berita hukum terbaru Ask ChatGPT

HEADLINE, Hukum17 Juli 2025

MK Tolak Uji Materi Soal Syarat Pendidikan Capres-Cawapres Minimal S1

BERITAUSUKABUMI.COM-Mahkamah Konstitusi (MK) resmi […]

Kepala DLH Kabupaten Sukabumi, Prasetyo sempat mangkir dari tiga kali panggilan pemeriksaan, dengan alasan sakit namun setelah dicek Kesehatan di RSUD Sekarwangi Cibadak, kondisi dinyatakan sehat dijemput paksa Kamis (26/6/2025).

HEADLINE, Hukum15 Juli 202515 Juli 2025

Drama Penetapan Kadis DLH Kabupaten Sukabumi, Prasetyo Sebelum Resmi Ditahan

BERITAUSUKABUMI.COM – Prasetyo, Kepala […]

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong adanya pelarangan penggunaan masker atau penutup wajah bagi para tersangka kasus tindak pidana korupsi saat proses penangkapan dan penahanan.

HEADLINE, Hukum11 Juli 2025

Biar Malu KPK Minta Wajah Koruptor Tidak Pakai Masker Saat Ditangkap

BERITAUSUKABUMI.COM-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) […]

Dalam upaya memperkuat kepastian hukum dan menciptakan iklim investasi yang kondusif di Kabupaten Sukabumi, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Sukabumi menggelar kegiatan Penerangan Hukum bertema "Mendukung Investasi dan Kepastian Hukum", Rabu (9/7/2025), bertempat di Aula Kejari Kabupaten Sukabumi.

HEADLINE, Hukum10 Juli 2025

Lindungi Pengusaha, Kejari Sukabumi Tekankan Pentingnya Kepastian Hukum dalam Investasi

BERITAUSUKABUMI.COM – Dalam upaya […]

«
1
…
3
4
5
6
7
…
24
»

Tidak Ada Pos Lagi.

Tidak ada laman yang di load.

https://trickut.com/mint-mobile-review-everything-you-need-to-know-and-is-it-worth-it/