18 Tahun Mengendap, DPR Sahkan RUU Perampasan Aset

DPR RI resmi mengesahkan UU Perampasan Aset pada 19 November 2026 setelah 18 tahun pembahasan. Puan Maharani menegaskan proses legislasi berjalan sesuai mekanisme konstitusional.
Pengesahan RUU Perampasan aset (istimewa)

BERITAUSUKABUMI.COM – Setelah tertahan dalam proses legislasi selama 18 tahun, Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya akhirnya resmi disahkan menjadi Undang-Undang (UU).

Pengesahan tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (19/11/2026).

Keputusan ini menjadi babak baru dalam upaya memperkuat pemberantasan korupsi sekaligus memulihkan aset yang berasal dari tindak pidana.

Bacaan Lainnya

Ketua DPR RI, Puan Maharani, menegaskan bahwa pengesahan UU Perampasan Aset merupakan hasil proses legislasi yang berjalan melalui mekanisme konstitusional dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Puan, persetujuan terhadap regulasi tersebut bukan hasil desakan ataupun paksaan dari pihak mana pun.

Sebaliknya, keputusan itu merupakan hasil pembahasan panjang yang dilakukan DPR bersama pemerintah.

Puan menjelaskan, selama proses pembahasan, DPR telah melakukan penelitian, penelaahan, dan evaluasi secara menyeluruh.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan substansi aturan tidak tumpang tindih dengan regulasi lain serta tetap memberikan kepastian hukum.

Puan juga menekankan pentingnya pengawalan terhadap implementasi UU tersebut setelah disahkan.

Menurutnya, pelaksanaan aturan harus berjalan efektif, transparan, dan tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan serta kepastian hukum.

Pembahasan Libatkan Aspirasi Masyarakat

Sebelum disahkan dalam rapat paripurna, RUU Perampasan Aset telah menyelesaikan pembicaraan tingkat I bersama pemerintah pada 18 November 2026.

Anggota Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyampaikan proses pembahasan dilakukan secara terbuka dengan melibatkan berbagai masukan dari masyarakat.

Aspirasi publik diserap melalui sejumlah forum, kunjungan kerja, serta pembahasan sebanyak 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

Pelibatan berbagai pihak tersebut menjadi bagian dari upaya DPR memastikan setiap ketentuan dalam RUU dibahas secara komprehensif dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat.

“Pengesahan UU Perampasan Aset kini menjadi langkah penting dalam memperkuat instrumen hukum pemberantasan tindak pidana di Indonesia,”pungkasnya.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *