Angka tersebut menjadi sinyal kuat bahwa tekanan terhadap pasar tenaga kerja masih berlangsung. Dari puluhan ribu pekerja yang kehilangan pekerjaan, Jawa Barat menempati posisi teratas sebagai provinsi dengan jumlah PHK terbanyak.
Berdasarkan data Satu Data Kementerian Ketenagakerjaan, jumlah pekerja yang terkena PHK di Jawa Barat mencapai 14.695 orang. Posisi berikutnya ditempati Banten dengan 8.649 pekerja.
Dominasi Jawa Barat dalam daftar tersebut patut menjadi perhatian. Dengan jumlah 14.695 pekerja, provinsi ini menyumbang sekitar 20,3 persen dari total PHK nasional yang tercatat selama sepuluh bulan pertama 2026.
Sementara itu, Banten menyumbang sekitar 12 persen dari keseluruhan angka PHK nasional.
Juni Jadi Bulan dengan PHK Tertinggi
Jika dilihat berdasarkan periode bulanan, Juni 2026 menjadi bulan dengan jumlah PHK tertinggi, yakni mencapai 10.439 pekerja.
Angka tersebut disusul Mei 2026 dengan 9.612 pekerja. Tingginya angka PHK dalam dua bulan tersebut menunjukkan bahwa tekanan terhadap pekerja tidak terjadi secara merata sepanjang tahun.
Namun, data tersebut masih berpotensi mengalami perubahan, khususnya untuk catatan PHK dalam enam bulan terakhir.
Pasalnya, pekerja yang mengalami PHK memiliki waktu hingga enam bulan sejak tanggal pemutusan hubungan kerja untuk mengajukan klaim program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
Dengan demikian, angka PHK yang tercatat saat ini belum tentu menjadi angka final. Masih ada kemungkinan penambahan laporan seiring masuknya pengajuan klaim dari pekerja yang kehilangan pekerjaan.
Jawa Barat Perlu Menjadi Perhatian
Tingginya angka PHK di Jawa Barat menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah, terutama dalam menjaga stabilitas pasar kerja dan melindungi pekerja yang terdampak.
Di tengah kondisi tersebut, upaya memperluas kesempatan kerja, memperkuat investasi yang menyerap tenaga kerja, serta meningkatkan keterampilan pekerja menjadi pekerjaan yang tidak bisa ditunda.
Persoalan PHK bukan sekadar angka statistik. Di balik 72.336 pekerja yang kehilangan pekerjaan, terdapat persoalan keberlangsungan ekonomi keluarga, daya beli masyarakat, hingga kepastian masa depan para pekerja.
Karena itu, data PHK perlu menjadi bahan evaluasi bersama, baik bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun dunia usaha, agar persoalan kehilangan pekerjaan tidak terus membebani masyarakat.
Sumber: Satu Data Kementerian Ketenagakerjaan
