BERITAUSUKABUMI.COM – Ketua Umum Insan GibranSukabumi, Dace Arisandi angkat bicara menyusul kabar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto di tengah polemik keabsahan dokumen pendidikannya.
Dace Arisandi menegaskan, pihaknya akan menerima dan menghormati apa pun keputusan yang diambil Gibran.
Namun, jika pengunduran diri tersebut berujung pada pemberhentian melalui proses pemakzulan, ia memperingatkan potensi munculnya reaksi besar dari para pendukung Gibran.
Menurutnya, Gibran harus diberikan kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui mekanisme hukum, termasuk melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
“Puluhan juta pengagum Gibran berpotensi turun ke Jakarta apabila Mas Wapred Gibran diberhentikan melalui proses pemakzulan,”tegas Dace kepada BERITAUSUKABUMI.COM, Selasa (10/11/2026).
Pernyataan ini tegas Dace disampaikan sebagai bentuk sikap dan dukungan Insan Gibran Sukabumi terhadap Wakil Presiden di tengah dinamika politik dan hukum yang berkembang.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan, Gibran dan Presiden Prabowo menggelar pertemuan selama sekitar 2,5 jam di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Gibran disebut menyampaikan keinginan untuk mengundurkan diri di tengah dinamika yang berkembang.
“Di dalam pembicaraan, Bapak Wapres menyatakan niat mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang,” kata Prasetyo kepada awak media.
Namun, Prasetyo meluruskan informasi yang menyebut Presiden Prabowo menolak permintaan tersebut. Menurutnya, tidak benar Presiden menyampaikan penolakan terhadap keinginan Gibran.
Ia menjelaskan, Prabowo justru memberikan sejumlah saran kepada Gibran. Dalam kesempatan yang sama, Gibran juga meminta waktu untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
“Bapak Wapres memohon diberikan kesempatan membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki lewat PTUN,” ujar Prasetyo dalam keterangannya kepada wartawan.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menilai putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perkara tersebut telah memiliki kekuatan hukum final.
Yusril juga berpandangan tidak tersedia lagi upaya hukum yang dapat ditempuh terhadap kedua putusan tersebut.
Ia menjelaskan Gibran tidak dapat mengajukan banding karena bukan merupakan tergugat intervensi dalam perkara yang dimaksud.
Di tengah perbedaan pandangan tersebut, keinginan Gibran untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui PTUN kembali menjadi perhatian.
Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada langkah hukum yang benar-benar ditempuh serta keputusan dan penjelasan resmi dari pihak-pihak terkait.
Publik pun menantikan kejelasan persoalan ini agar polemik mengenai dokumen pendidikan Wakil Presiden tidak berkembang menjadi spekulasi politik yang semakin luas.
