BERITA HARI INI

Usai Sidak Bupati, Parkir Liar di RSUD Palabuhanratu Mulai Disapu Bersih Dia Selalu Tersenyum, Kenangan Sahabat Andianyah Karyawan Alfamart Sukabumi yang Ditemukan Tewas Tergantung Diduga Tertekan Biaya Pernikahan, Karyawan Alfamart Kalibunder Sukabumi Pilih Gantung Diri Unjuk Rasa Massa SIMPUL, Ini Respon Ketua BAZNAS Kabupaten Sukabumi, Unang Sudarma Anggota DPRD Kota Sukabumi Dilaporkan Warga Atas Dugaan Bayar Perlengkapan Dapur dengan Cek Kosong

6 Februari 2026

Eks Hakim MK Arief Hidayat Ungkap Dampak Putusan MK 90 Batas Usia Capres-Cawapres

BERITAUSUKABUMI.COM-Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi […]

Sejumlah mahasiswa dan guru honorer menggugat UU APBN 2026 ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan menyoroti masuknya anggaran Program Makan Bergizi Gratis ke dalam pos pendidikan yang dinilai berpotensi melanggar UUD 1945.

27 Januari 202627 Januari 2026

Anggaran Pendidikan “Habis” oleh Program Makan Gratis, Mahasiswa dan Guru Gugat ke MK

Ketentuan batas usia minimal 40 tahun bagi calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Aturan tersebut dinilai merugikan hak konstitusional warga negara, khususnya generasi muda yang memiliki kompetensi dan integritas.

23 Januari 2026

Batas Usia 40 Tahun Calon KPU–Bawaslu Digugat ke MK, Dinilai Diskriminatif bagi Anak Muda

Mahkamah Konstitusi (MK) resmi menolak seluruh permohonan uji materi terhadap Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), yang mengatur syarat pendidikan bagi calon presiden dan wakil presiden. Putusan dengan nomor perkara 87/PUU-XXIII/2025 itu dibacakan dalam sidang pleno di Ruang Sidang MK pada Selasa (17/6/2025). Permohonan ini diajukan oleh Hanter Oriko Siregar dan Horison Sibarani yang mengusulkan agar syarat pendidikan minimum bagi capres dan cawapres dinaikkan dari tamat pendidikan menengah (SMA atau sederajat) menjadi minimal lulusan strata satu (S-1). “Permohonan para pemohon ditolak seluruhnya,” tegas Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar putusan, didampingi delapan hakim konstitusi lainnya. Pertimbangan MK: Jangan Batasi Hak Konstitusional Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur menjelaskan, ketentuan Pasal 169 huruf r merupakan bagian dari syarat kumulatif yang diatur dalam UU Pemilu, dan selaras dengan Pasal 6 ayat (2) UUD 1945. Dalam konstitusi sendiri tidak terdapat batasan minimal pendidikan bagi capres maupun cawapres. Menurut Mahkamah, keinginan para pemohon justru bisa berdampak negatif terhadap hak konstitusional warga negara. Jika syarat pendidikan dinaikkan ke jenjang S-1, maka warga negara yang hanya tamat SMA tidak lagi punya kesempatan mencalonkan diri, meski memiliki kapasitas dan mendapat dukungan rakyat. “Permohonan ini dapat menyempitkan peluang partai politik untuk mengusung calon potensial yang mungkin hanya lulusan SMA namun memiliki pengalaman dan kemampuan,” ujar Ridwan. Tak Halangi Calon dengan Pendidikan Tinggi Mahkamah menegaskan bahwa aturan saat ini tidak membatasi partai politik mengusung calon dengan pendidikan tinggi. Artinya, meskipun syarat minimum adalah lulusan SMA atau sederajat, calon dengan latar belakang akademik lebih tinggi tetap bisa diajukan. Jika norma diubah menjadi lulusan S-1, justru sebaliknya, akan menghalangi kandidat dengan latar belakang pendidikan menengah yang mungkin memiliki rekam jejak luar biasa di bidang kepemimpinan. Negara Boleh Atur, Asal Tidak Diskriminatif Mahkamah juga menekankan bahwa negara tetap memiliki hak untuk menetapkan syarat tertentu sepanjang itu objektif, rasional, tidak diskriminatif, dan sesuai dengan nilai-nilai konstitusi. Selama syarat tersebut tidak menghalangi hak asasi, tidak bersifat diskriminatif, dan sesuai kebutuhan jabatan, maka aturan seperti Pasal 169 huruf r tetap dianggap konstitusional. Meski begitu, Mahkamah membuka ruang jika di kemudian hari pembentuk undang-undang (DPR dan Presiden) ingin merevisi syarat pendidikan tersebut sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan bangsa. Ada Pendapat Berbeda Dalam putusan ini, Ketua MK Suhartoyo menyampaikan pendapat berbeda (dissenting opinion). Ia beranggapan bahwa para pemohon seharusnya tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sehingga permohonannya tidak layak untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Oleh karena itu, menurutnya, seharusnya putusan berbunyi “permohonan tidak dapat diterima”. Latar Belakang Permohonan Dalam sidang sebelumnya pada 3 Juni 2025, pemohon Hanter Oriko Siregar berpendapat bahwa pendidikan tingkat SMA hanya memberikan pemahaman umum dan tidak cukup untuk memahami kompleksitas pemerintahan dan geopolitik global. Ia menilai presiden sebagai simbol negara harus memiliki wawasan luas, pemahaman tata kelola negara, dan kemampuan menganalisis isu-isu strategis nasional serta internasional. Dengan kewenangan presiden yang begitu besar, seperti mengajukan rancangan undang-undang, menurutnya diperlukan kemampuan intelektual yang lebih tinggi. Mereka pun meminta MK menyatakan bahwa Pasal 169 huruf r bertentangan dengan UUD 1945. Kesimpulan Dengan putusan ini, Mahkamah menegaskan bahwa lulusan SMA tetap sah untuk mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden. Syarat pendidikan yang lebih tinggi bisa diusulkan, tapi melalui jalur legislasi, bukan lewat jalur yudisial. Tag: mahkamah konstitusi, uji materi uu pemilu, syarat capres cawapres, pendidikan presiden, mk tolak uji materi, pasal 169 huruf r, hanter oriko siregar, horison sibarani, putusan mk 87/PUU-XXIII/2025, berita politik nasional, berita hukum terbaru Ask ChatGPT

17 Juli 2025

MK Tolak Uji Materi Soal Syarat Pendidikan Capres-Cawapres Minimal S1

6 Februari 20256 Februari 2025

MK Gugurkan Gugatan Sengketa Hasil Pilkada Kubu Iyos Soemantri-Zainul

Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi, mengumpulkan para kepala daerah terpilih se-Jawa Barat di kediaman pribadinya di Lembur Pakuan Subang, Rabu (29/1/2025). Calon Bupati-Wakil Bupati Sukabumi 2024, Asep Japar dan Andreas juga turut diundang. Padahal, hasil Pilkada di Kabupaten Sukabumi masih menunggu putusan final di Mahkamah Konstitusi atau MK setelah kubu Iyos Soemantri-Zainul menggugat hasil Pilkada Kabupaten Sukabumi ke MK.

29 Januari 2025

Belum Ada Putusan MK, Dedi Mulyadi Sudah Akui Asep Japar-Andreas Kepala Daerah Terpilih

Selaku pihak termohon, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukabumi, sudah menyiapkan semua bukti dokumen selama proses Pilkada Kabupaten Sukabumi 2024 untuk sidang lanjutan di Mahkamah Konstitusi (MK).

10 Januari 2025

KPU Kabupaten Sukabumi Sudah Siapkan Bukti Hadapi Sidang Sengketa Pilkada di MK

Sidang pertama sengketa Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Bupati-Wakil Bupati Pilkada Kabupaten Sukabumi 2024 resmi digelar Rabu (8/1/2025) di Mahkamah Konstitusi (MK). Perkara Nomor 235/PHPU.BUP-XXIII/2025 ini disidangkan perdana dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan di Gedung I MK. Sidang dimulai pukul 13.00 dan selesai pukul 15.30 WIB. Sidang dilaksanakan secara panel dan dipimpin langsung majelis hakim Ketua MK, Suhartoyo didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P Foekh dan Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah. Pihak Pemohon yakni kuasa hukum pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi, Iyos Soemantri-Zainul yang diwakili Saleh Hidayat dan Fery Gustaman. Sedangkan, pihak Termohon ialah Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) Kabupaten Sukabumi dan Pihak Terkait ialah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Nomor Urut 2 Asep Japar dan Andreas.

8 Januari 2025

Sidang Pertama Sengketa Pilkada Kabupaten Sukabumi, Pemohon Minta Hakim MK Diskualifikasi Kemenangan Asep Japar-Andreas

Kemenangan pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Sukabmi Nomor Urut 2, Asep Japar-Andreas di di Pilkada Kabupaten Sukabumi 2024 sudah sah secara hukum. Untuk itu, gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan tim kuasa hukum pasangan nomor urut 01 ke Mahkamah Konstitusi (MK) tidak memenuhi syarat formil. “KPU Kabupaten Sukabumi telah menetapkan pasangan Asep Japar dan Andreas sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada 6 Desember 2024. Proses ini sudah sesuai aturan, termasuk dihadiri saksi dari kedua pasangan calon,” ujar Muhammad Rafi’i Nasution, kuasa hukum Asep Japar-Andreas, Sabtu (14/12/2024).

14 Desember 202414 Desember 2024

Kuasa Hukum Asep Japar-Andreas Nilai Gugatan PHPU Tim Hukum Iyos-Zainul ke MK Tidak Penuhi Syarat Formil

Ketua dan Komisioner KPU Kabupaten Sukabumi menjalani sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik (KEPP) oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, pada Rabu (11/12/2024).

12 Desember 2024

Komisioner KPU Kabupaten Sukabumi Benarkan Telah Jalani Sidang Pemeriksaan oleh DKPP

Usai Sidak Bupati, Parkir Liar di RSUD Palabuhanratu Mulai Disapu Bersih

Siska Junita Fitriani mengenang sosok Andi, karyawan Alfamart Kalibunder Sukabumi yang ditemukan meninggal dunia. Almarhum dikenal ceria, pekerja keras, dan peduli terhadap teman.

Dia Selalu Tersenyum, Kenangan Sahabat Andianyah Karyawan Alfamart Sukabumi yang Ditemukan Tewas Tergantung

Diduga Tertekan Biaya Pernikahan, Karyawan Alfamart Kalibunder Sukabumi Pilih Gantung Diri

Unjuk Rasa Massa SIMPUL, Ini Respon Ketua BAZNAS Kabupaten Sukabumi, Unang Sudarma

Forum Warga Cibeureum (Forwacib) resmi melaporkan anggota DPRD Kota Sukabumi berinisial AW ke Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Sukabumi.

Anggota DPRD Kota Sukabumi Dilaporkan Warga Atas Dugaan Bayar Perlengkapan Dapur dengan Cek Kosong

Tol Bocimi KM 72 Lumpuh Total, Longsor Tutup Akses Parungkuda–Ciambar

GMNI Ungkap Hasil Pertemuan dengan Pimpinan Baznas Kabupaten Sukabumi

Balita di Gegerbitung Sukabumi Tewas Tercebur Lubang Septic Tank Proyek Koperasi Merah Putih

GMNI Sukabumi Raya Seret Dugaan Penyimpangan Dana Hibah Gedung MUI Sukabumi ke Kejaksaan

GMNI Sukabumi Raya Desak Afrizal Adhi P Mundur dari Baznas, Tuntut Evaluasi Bupati Sukabumi

Tag: Mahkamah Konstitusi

Hukum6 Februari 2026

Eks Hakim MK Arief Hidayat Ungkap Dampak Putusan MK 90 Batas Usia Capres-Cawapres

BERITAUSUKABUMI.COM-Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi […]

Sejumlah mahasiswa dan guru honorer menggugat UU APBN 2026 ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan menyoroti masuknya anggaran Program Makan Bergizi Gratis ke dalam pos pendidikan yang dinilai berpotensi melanggar UUD 1945.

HEADLINE, Nasional27 Januari 202627 Januari 2026

Anggaran Pendidikan “Habis” oleh Program Makan Gratis, Mahasiswa dan Guru Gugat ke MK

BERITAUSUKABUMI.COM-Sejumlah mahasiswa dan guru […]

Ketentuan batas usia minimal 40 tahun bagi calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Aturan tersebut dinilai merugikan hak konstitusional warga negara, khususnya generasi muda yang memiliki kompetensi dan integritas.

HEADLINE, Politik, Sukabumi Nyolok23 Januari 2026

Batas Usia 40 Tahun Calon KPU–Bawaslu Digugat ke MK, Dinilai Diskriminatif bagi Anak Muda

BERITAUSUKABUMI.COM-Ketentuan batas usia minimal […]

Mahkamah Konstitusi (MK) resmi menolak seluruh permohonan uji materi terhadap Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), yang mengatur syarat pendidikan bagi calon presiden dan wakil presiden. Putusan dengan nomor perkara 87/PUU-XXIII/2025 itu dibacakan dalam sidang pleno di Ruang Sidang MK pada Selasa (17/6/2025). Permohonan ini diajukan oleh Hanter Oriko Siregar dan Horison Sibarani yang mengusulkan agar syarat pendidikan minimum bagi capres dan cawapres dinaikkan dari tamat pendidikan menengah (SMA atau sederajat) menjadi minimal lulusan strata satu (S-1). “Permohonan para pemohon ditolak seluruhnya,” tegas Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar putusan, didampingi delapan hakim konstitusi lainnya. Pertimbangan MK: Jangan Batasi Hak Konstitusional Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur menjelaskan, ketentuan Pasal 169 huruf r merupakan bagian dari syarat kumulatif yang diatur dalam UU Pemilu, dan selaras dengan Pasal 6 ayat (2) UUD 1945. Dalam konstitusi sendiri tidak terdapat batasan minimal pendidikan bagi capres maupun cawapres. Menurut Mahkamah, keinginan para pemohon justru bisa berdampak negatif terhadap hak konstitusional warga negara. Jika syarat pendidikan dinaikkan ke jenjang S-1, maka warga negara yang hanya tamat SMA tidak lagi punya kesempatan mencalonkan diri, meski memiliki kapasitas dan mendapat dukungan rakyat. “Permohonan ini dapat menyempitkan peluang partai politik untuk mengusung calon potensial yang mungkin hanya lulusan SMA namun memiliki pengalaman dan kemampuan,” ujar Ridwan. Tak Halangi Calon dengan Pendidikan Tinggi Mahkamah menegaskan bahwa aturan saat ini tidak membatasi partai politik mengusung calon dengan pendidikan tinggi. Artinya, meskipun syarat minimum adalah lulusan SMA atau sederajat, calon dengan latar belakang akademik lebih tinggi tetap bisa diajukan. Jika norma diubah menjadi lulusan S-1, justru sebaliknya, akan menghalangi kandidat dengan latar belakang pendidikan menengah yang mungkin memiliki rekam jejak luar biasa di bidang kepemimpinan. Negara Boleh Atur, Asal Tidak Diskriminatif Mahkamah juga menekankan bahwa negara tetap memiliki hak untuk menetapkan syarat tertentu sepanjang itu objektif, rasional, tidak diskriminatif, dan sesuai dengan nilai-nilai konstitusi. Selama syarat tersebut tidak menghalangi hak asasi, tidak bersifat diskriminatif, dan sesuai kebutuhan jabatan, maka aturan seperti Pasal 169 huruf r tetap dianggap konstitusional. Meski begitu, Mahkamah membuka ruang jika di kemudian hari pembentuk undang-undang (DPR dan Presiden) ingin merevisi syarat pendidikan tersebut sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan bangsa. Ada Pendapat Berbeda Dalam putusan ini, Ketua MK Suhartoyo menyampaikan pendapat berbeda (dissenting opinion). Ia beranggapan bahwa para pemohon seharusnya tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sehingga permohonannya tidak layak untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Oleh karena itu, menurutnya, seharusnya putusan berbunyi “permohonan tidak dapat diterima”. Latar Belakang Permohonan Dalam sidang sebelumnya pada 3 Juni 2025, pemohon Hanter Oriko Siregar berpendapat bahwa pendidikan tingkat SMA hanya memberikan pemahaman umum dan tidak cukup untuk memahami kompleksitas pemerintahan dan geopolitik global. Ia menilai presiden sebagai simbol negara harus memiliki wawasan luas, pemahaman tata kelola negara, dan kemampuan menganalisis isu-isu strategis nasional serta internasional. Dengan kewenangan presiden yang begitu besar, seperti mengajukan rancangan undang-undang, menurutnya diperlukan kemampuan intelektual yang lebih tinggi. Mereka pun meminta MK menyatakan bahwa Pasal 169 huruf r bertentangan dengan UUD 1945. Kesimpulan Dengan putusan ini, Mahkamah menegaskan bahwa lulusan SMA tetap sah untuk mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden. Syarat pendidikan yang lebih tinggi bisa diusulkan, tapi melalui jalur legislasi, bukan lewat jalur yudisial. Tag: mahkamah konstitusi, uji materi uu pemilu, syarat capres cawapres, pendidikan presiden, mk tolak uji materi, pasal 169 huruf r, hanter oriko siregar, horison sibarani, putusan mk 87/PUU-XXIII/2025, berita politik nasional, berita hukum terbaru Ask ChatGPT

HEADLINE, Hukum17 Juli 2025

MK Tolak Uji Materi Soal Syarat Pendidikan Capres-Cawapres Minimal S1

BERITAUSUKABUMI.COM-Mahkamah Konstitusi (MK) resmi […]

HEADLINE, Sukabumi Nyolok6 Februari 20256 Februari 2025

MK Gugurkan Gugatan Sengketa Hasil Pilkada Kubu Iyos Soemantri-Zainul

beritausukabumi.com-Mahkamah Konstitusi (MK) telah […]

Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi, mengumpulkan para kepala daerah terpilih se-Jawa Barat di kediaman pribadinya di Lembur Pakuan Subang, Rabu (29/1/2025). Calon Bupati-Wakil Bupati Sukabumi 2024, Asep Japar dan Andreas juga turut diundang. Padahal, hasil Pilkada di Kabupaten Sukabumi masih menunggu putusan final di Mahkamah Konstitusi atau MK setelah kubu Iyos Soemantri-Zainul menggugat hasil Pilkada Kabupaten Sukabumi ke MK.

HEADLINE, Sukabumi Nyolok29 Januari 2025

Belum Ada Putusan MK, Dedi Mulyadi Sudah Akui Asep Japar-Andreas Kepala Daerah Terpilih

beritausukabumi.com-Gubernur Jawa Barat terpilih, […]

Selaku pihak termohon, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukabumi, sudah menyiapkan semua bukti dokumen selama proses Pilkada Kabupaten Sukabumi 2024 untuk sidang lanjutan di Mahkamah Konstitusi (MK).

HEADLINE, Sukabumi Nyolok10 Januari 2025

KPU Kabupaten Sukabumi Sudah Siapkan Bukti Hadapi Sidang Sengketa Pilkada di MK

beritausukabumi.com-Selaku pihak termohon, Ketua […]

Sidang pertama sengketa Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Bupati-Wakil Bupati Pilkada Kabupaten Sukabumi 2024 resmi digelar Rabu (8/1/2025) di Mahkamah Konstitusi (MK). Perkara Nomor 235/PHPU.BUP-XXIII/2025 ini disidangkan perdana dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan di Gedung I MK. Sidang dimulai pukul 13.00 dan selesai pukul 15.30 WIB. Sidang dilaksanakan secara panel dan dipimpin langsung majelis hakim Ketua MK, Suhartoyo didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P Foekh dan Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah. Pihak Pemohon yakni kuasa hukum pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi, Iyos Soemantri-Zainul yang diwakili Saleh Hidayat dan Fery Gustaman. Sedangkan, pihak Termohon ialah Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) Kabupaten Sukabumi dan Pihak Terkait ialah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Nomor Urut 2 Asep Japar dan Andreas.

HEADLINE, Sukabumi Nyolok8 Januari 2025

Sidang Pertama Sengketa Pilkada Kabupaten Sukabumi, Pemohon Minta Hakim MK Diskualifikasi Kemenangan Asep Japar-Andreas

beritausukabumi.com-Pihak Pemohon yakni kuasa […]

Kemenangan pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Sukabmi Nomor Urut 2, Asep Japar-Andreas di di Pilkada Kabupaten Sukabumi 2024 sudah sah secara hukum. Untuk itu, gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan tim kuasa hukum pasangan nomor urut 01 ke Mahkamah Konstitusi (MK) tidak memenuhi syarat formil. “KPU Kabupaten Sukabumi telah menetapkan pasangan Asep Japar dan Andreas sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada 6 Desember 2024. Proses ini sudah sesuai aturan, termasuk dihadiri saksi dari kedua pasangan calon,” ujar Muhammad Rafi’i Nasution, kuasa hukum Asep Japar-Andreas, Sabtu (14/12/2024).

HEADLINE, Sukabumi Nyolok14 Desember 202414 Desember 2024

Kuasa Hukum Asep Japar-Andreas Nilai Gugatan PHPU Tim Hukum Iyos-Zainul ke MK Tidak Penuhi Syarat Formil

beritausukabumi.com-Kemenangan pasangan Calon Bupati-Wakil […]

Ketua dan Komisioner KPU Kabupaten Sukabumi menjalani sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik (KEPP) oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, pada Rabu (11/12/2024).

HEADLINE, Politik12 Desember 2024

Komisioner KPU Kabupaten Sukabumi Benarkan Telah Jalani Sidang Pemeriksaan oleh DKPP

beritausukabumi.com-Ketua dan Komisioner KPU […]

1
2
»

Tidak Ada Pos Lagi.

Tidak ada laman yang di load.

https://trickut.com/mint-mobile-review-everything-you-need-to-know-and-is-it-worth-it/