BERITA HARI INI

Kemhan: Program SPPI Akan Dievaluasi Total Usai 5 Peserta Meninggal Dunia Lima Nyawa Melayang di Latsarmil Koperasi Merah Putih, Amnesty Desak Program Dihentikan Tepis Isu Massa di Lapdek Bayaran, Rafi Nasution Klaim Massa Hadir Atas Kesadaran dan Kepedulian “Digarap” di Kebun Cokelat, Siswi SD 10 Tahun di Warungkiara Diduga Jadi Korban Kekerasan Seksual Heri Gunawan : Jangan Klaim Atas Nama Rakyat, Petani dan UMKM Juga Merasakan Manfaat MBG

Tiga kader Muhammadiyah asal Sukabumi, yakni Andri Sumarna, Muhamad Fajri Nur Rizky, dan Rozak Daud, mengajukan uji materi terhadap Pasal 52A beserta Penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

9 Juni 2026

Penentuan Awal Ramadan dan Syawal Digugat, Kader Muhammadiyah Sukabumi Tempuh Jalur MK

BERITAUSUKABUMI.COM-Tiga kader Muhammadiyah asal […]

6 Februari 2026

Eks Hakim MK Arief Hidayat Ungkap Dampak Putusan MK 90 Batas Usia Capres-Cawapres

Sejumlah mahasiswa dan guru honorer menggugat UU APBN 2026 ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan menyoroti masuknya anggaran Program Makan Bergizi Gratis ke dalam pos pendidikan yang dinilai berpotensi melanggar UUD 1945.

27 Januari 202627 Januari 2026

Anggaran Pendidikan “Habis” oleh Program Makan Gratis, Mahasiswa dan Guru Gugat ke MK

Ketentuan batas usia minimal 40 tahun bagi calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Aturan tersebut dinilai merugikan hak konstitusional warga negara, khususnya generasi muda yang memiliki kompetensi dan integritas.

23 Januari 2026

Batas Usia 40 Tahun Calon KPU–Bawaslu Digugat ke MK, Dinilai Diskriminatif bagi Anak Muda

Mahkamah Konstitusi (MK) resmi menolak seluruh permohonan uji materi terhadap Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), yang mengatur syarat pendidikan bagi calon presiden dan wakil presiden. Putusan dengan nomor perkara 87/PUU-XXIII/2025 itu dibacakan dalam sidang pleno di Ruang Sidang MK pada Selasa (17/6/2025). Permohonan ini diajukan oleh Hanter Oriko Siregar dan Horison Sibarani yang mengusulkan agar syarat pendidikan minimum bagi capres dan cawapres dinaikkan dari tamat pendidikan menengah (SMA atau sederajat) menjadi minimal lulusan strata satu (S-1). “Permohonan para pemohon ditolak seluruhnya,” tegas Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar putusan, didampingi delapan hakim konstitusi lainnya. Pertimbangan MK: Jangan Batasi Hak Konstitusional Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur menjelaskan, ketentuan Pasal 169 huruf r merupakan bagian dari syarat kumulatif yang diatur dalam UU Pemilu, dan selaras dengan Pasal 6 ayat (2) UUD 1945. Dalam konstitusi sendiri tidak terdapat batasan minimal pendidikan bagi capres maupun cawapres. Menurut Mahkamah, keinginan para pemohon justru bisa berdampak negatif terhadap hak konstitusional warga negara. Jika syarat pendidikan dinaikkan ke jenjang S-1, maka warga negara yang hanya tamat SMA tidak lagi punya kesempatan mencalonkan diri, meski memiliki kapasitas dan mendapat dukungan rakyat. “Permohonan ini dapat menyempitkan peluang partai politik untuk mengusung calon potensial yang mungkin hanya lulusan SMA namun memiliki pengalaman dan kemampuan,” ujar Ridwan. Tak Halangi Calon dengan Pendidikan Tinggi Mahkamah menegaskan bahwa aturan saat ini tidak membatasi partai politik mengusung calon dengan pendidikan tinggi. Artinya, meskipun syarat minimum adalah lulusan SMA atau sederajat, calon dengan latar belakang akademik lebih tinggi tetap bisa diajukan. Jika norma diubah menjadi lulusan S-1, justru sebaliknya, akan menghalangi kandidat dengan latar belakang pendidikan menengah yang mungkin memiliki rekam jejak luar biasa di bidang kepemimpinan. Negara Boleh Atur, Asal Tidak Diskriminatif Mahkamah juga menekankan bahwa negara tetap memiliki hak untuk menetapkan syarat tertentu sepanjang itu objektif, rasional, tidak diskriminatif, dan sesuai dengan nilai-nilai konstitusi. Selama syarat tersebut tidak menghalangi hak asasi, tidak bersifat diskriminatif, dan sesuai kebutuhan jabatan, maka aturan seperti Pasal 169 huruf r tetap dianggap konstitusional. Meski begitu, Mahkamah membuka ruang jika di kemudian hari pembentuk undang-undang (DPR dan Presiden) ingin merevisi syarat pendidikan tersebut sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan bangsa. Ada Pendapat Berbeda Dalam putusan ini, Ketua MK Suhartoyo menyampaikan pendapat berbeda (dissenting opinion). Ia beranggapan bahwa para pemohon seharusnya tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sehingga permohonannya tidak layak untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Oleh karena itu, menurutnya, seharusnya putusan berbunyi “permohonan tidak dapat diterima”. Latar Belakang Permohonan Dalam sidang sebelumnya pada 3 Juni 2025, pemohon Hanter Oriko Siregar berpendapat bahwa pendidikan tingkat SMA hanya memberikan pemahaman umum dan tidak cukup untuk memahami kompleksitas pemerintahan dan geopolitik global. Ia menilai presiden sebagai simbol negara harus memiliki wawasan luas, pemahaman tata kelola negara, dan kemampuan menganalisis isu-isu strategis nasional serta internasional. Dengan kewenangan presiden yang begitu besar, seperti mengajukan rancangan undang-undang, menurutnya diperlukan kemampuan intelektual yang lebih tinggi. Mereka pun meminta MK menyatakan bahwa Pasal 169 huruf r bertentangan dengan UUD 1945. Kesimpulan Dengan putusan ini, Mahkamah menegaskan bahwa lulusan SMA tetap sah untuk mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden. Syarat pendidikan yang lebih tinggi bisa diusulkan, tapi melalui jalur legislasi, bukan lewat jalur yudisial. Tag: mahkamah konstitusi, uji materi uu pemilu, syarat capres cawapres, pendidikan presiden, mk tolak uji materi, pasal 169 huruf r, hanter oriko siregar, horison sibarani, putusan mk 87/PUU-XXIII/2025, berita politik nasional, berita hukum terbaru Ask ChatGPT

17 Juli 2025

MK Tolak Uji Materi Soal Syarat Pendidikan Capres-Cawapres Minimal S1

6 Februari 20256 Februari 2025

MK Gugurkan Gugatan Sengketa Hasil Pilkada Kubu Iyos Soemantri-Zainul

Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi, mengumpulkan para kepala daerah terpilih se-Jawa Barat di kediaman pribadinya di Lembur Pakuan Subang, Rabu (29/1/2025). Calon Bupati-Wakil Bupati Sukabumi 2024, Asep Japar dan Andreas juga turut diundang. Padahal, hasil Pilkada di Kabupaten Sukabumi masih menunggu putusan final di Mahkamah Konstitusi atau MK setelah kubu Iyos Soemantri-Zainul menggugat hasil Pilkada Kabupaten Sukabumi ke MK.

29 Januari 2025

Belum Ada Putusan MK, Dedi Mulyadi Sudah Akui Asep Japar-Andreas Kepala Daerah Terpilih

Selaku pihak termohon, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukabumi, sudah menyiapkan semua bukti dokumen selama proses Pilkada Kabupaten Sukabumi 2024 untuk sidang lanjutan di Mahkamah Konstitusi (MK).

10 Januari 2025

KPU Kabupaten Sukabumi Sudah Siapkan Bukti Hadapi Sidang Sengketa Pilkada di MK

Sidang pertama sengketa Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Bupati-Wakil Bupati Pilkada Kabupaten Sukabumi 2024 resmi digelar Rabu (8/1/2025) di Mahkamah Konstitusi (MK). Perkara Nomor 235/PHPU.BUP-XXIII/2025 ini disidangkan perdana dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan di Gedung I MK. Sidang dimulai pukul 13.00 dan selesai pukul 15.30 WIB. Sidang dilaksanakan secara panel dan dipimpin langsung majelis hakim Ketua MK, Suhartoyo didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P Foekh dan Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah. Pihak Pemohon yakni kuasa hukum pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi, Iyos Soemantri-Zainul yang diwakili Saleh Hidayat dan Fery Gustaman. Sedangkan, pihak Termohon ialah Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) Kabupaten Sukabumi dan Pihak Terkait ialah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Nomor Urut 2 Asep Japar dan Andreas.

8 Januari 2025

Sidang Pertama Sengketa Pilkada Kabupaten Sukabumi, Pemohon Minta Hakim MK Diskualifikasi Kemenangan Asep Japar-Andreas

Kemenangan pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Sukabmi Nomor Urut 2, Asep Japar-Andreas di di Pilkada Kabupaten Sukabumi 2024 sudah sah secara hukum. Untuk itu, gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan tim kuasa hukum pasangan nomor urut 01 ke Mahkamah Konstitusi (MK) tidak memenuhi syarat formil. “KPU Kabupaten Sukabumi telah menetapkan pasangan Asep Japar dan Andreas sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada 6 Desember 2024. Proses ini sudah sesuai aturan, termasuk dihadiri saksi dari kedua pasangan calon,” ujar Muhammad Rafi’i Nasution, kuasa hukum Asep Japar-Andreas, Sabtu (14/12/2024).

14 Desember 202414 Desember 2024

Kuasa Hukum Asep Japar-Andreas Nilai Gugatan PHPU Tim Hukum Iyos-Zainul ke MK Tidak Penuhi Syarat Formil

Kemhan: Program SPPI Akan Dievaluasi Total Usai 5 Peserta Meninggal Dunia

Diklat Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) untuk program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP)

Lima Nyawa Melayang di Latsarmil Koperasi Merah Putih, Amnesty Desak Program Dihentikan

Rafi'i Nasution membantah isu massa bayaran dalam aksi dukungan Program MBG di Sukabumi. Program dinilai menggerakkan ekonomi rakyat, DPRD tampung aspirasi.

Tepis Isu Massa di Lapdek Bayaran, Rafi Nasution Klaim Massa Hadir Atas Kesadaran dan Kepedulian

Aparat kepolisian tengah mendalami kasus dugaan kekerasan seksual terhadap seorang siswi sekolah dasar (SD) berusia 10 tahun di Kecamatan Warungkiara, Kabupaten Sukabumi. Peristiwa yang mengundang keprihatinan warga tersebut diduga melibatkan tiga anak yang masih sebaya dengan korban.

“Digarap” di Kebun Cokelat, Siswi SD 10 Tahun di Warungkiara Diduga Jadi Korban Kekerasan Seksual

Anggota DPR RI Heri Gunawan menegaskan bahwa kebebasan berpendapat merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang harus dihormati. Namun, ia mengingatkan agar kritik yang berkembang di ruang publik tetap berada dalam koridor etika dan tidak menjurus pada penghinaan terhadap pribadi seseorang, termasuk kepala negara.

Heri Gunawan : Jangan Klaim Atas Nama Rakyat, Petani dan UMKM Juga Merasakan Manfaat MBG

Aliansi Peduli MBG Sukabumi Gelar Doa Bersama di Lapang Merdeka untuk Indonesia dan Prabowo

Modus Baru Penyelundupan Sabu ke Lapas Nyomplong Sukabumi, Disembunyikan di Dalam Bakso

Dua kader Pemuda Muhammadiyah memiliki pandangan berbeda terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tengah mencuatnya kasus dugaan korupsi yang menyeret sejumlah pejabat Badan Gizi Nasional (BGN). Yandra Utama Santosa mendukung keberlanjutan program tersebut, sedangkan Rozak Daud menilai dukungan yang muncul secara masif pasca-kasus korupsi patut dipertanyakan.

Pro-Kontra MBG Pecah di Kalangan Pemuda Muhammadiyah, Yandra dan Rozak Beda Pandangan

Data terbaru kesehatan mental di Jawa Barat menunjukkan fakta mengkhawatirkan. Kabupaten Sukabumi tercatat sebagai daerah dengan jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terbanyak kedua di provinsi tersebut pada tahun 2025, setelah Bogor.

Sukabumi Catat 3.930 ODGJ, Urutan Kedua di Jawa Barat 2025 di Bawah Bogor

Flayer Aksi Damai Dukung Program MBG Beredar di WAG, Diajak Turun ke Lapang Merdeka Sukabumi

Tag: Mahkamah Konstitusi

Ketua dan Komisioner KPU Kabupaten Sukabumi menjalani sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik (KEPP) oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, pada Rabu (11/12/2024).

HEADLINE, Politik12 Desember 2024

Komisioner KPU Kabupaten Sukabumi Benarkan Telah Jalani Sidang Pemeriksaan oleh DKPP

beritausukabumi.com-Ketua dan Komisioner KPU […]

TIM Kuasa Hukum Iyos-Zainul rencanannya akan mengajukan sengketa Pilkada Kabupaten Sukabumi ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Saat ini Tim Iyos-Zainul telah resmi mendaftar Laporan Pengaduan tentang Pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistemik dan masif (TSM) pada proses Pilkada kabupaten Sukabumi.

HEADLINE, Hukum, Sukabumi Nyolok9 Desember 20249 Desember 2024

Tim Hukum Iyos-Zainul Akan Ajukan Sengketa Pilkada ke Mahkamah Konstitusi

beritausukabumi.com-TIM Kuasa Hukum Iyos-Zainul […]

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Achmad Baidowi mengatakan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 atau RUU Pilkada akan disetujui pada pembicaraan tingkat II untuk disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna pada Kamis (22/8).

Hukum, Politik21 Agustus 2024

Tuai Kecaman Publik RUU Pilkada Akan Disahkan Kamis Besok

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Achmad Baidowi mengatakan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 atau RUU Pilkada akan disetujui pada pembicaraan tingkat II untuk disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna pada Kamis (22/8).

«
1
2

Tidak Ada Pos Lagi.

Tidak ada laman yang di load.