BERITAUSUKABUMI.COM – DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Sukabumi menyepakati tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dalam rapat paripurna pengambilan keputusan dan persetujuan bersama di Gedung DPRD Kabupaten Sukabumi, Senin (16/11/2026).
Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali. Tiga regulasi yang disepakati meliputi Raperda APBD Tahun Anggaran 2027, Raperda tentang Desa, serta perubahan keempat atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Bupati Sukabumi, Asep Japar, menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas sinergi serta kerja sama dalam menuntaskan pembahasan ketiga Raperda tersebut.
Menurutnya, Raperda tentang Desa memiliki peran strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa.
Regulasi ini mencakup pengaturan kewenangan desa, pengelolaan keuangan dan aset, pembangunan, hingga pemberdayaan masyarakat.
“Regulasi ini diharapkan mampu mendorong pelayanan publik yang lebih transparan, efektif, dan akuntabel,” ungkapnya.
Selain itu, perubahan keempat Perda Nomor 7 Tahun 2016 membawa perubahan penting pada struktur organisasi perangkat daerah, khususnya peningkatan tipologi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dari tipe C menjadi tipe A.
Peningkatan tipologi tersebut diarahkan untuk memperkuat pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pertanahan dan tata ruang, sekaligus meningkatkan kapasitas kelembagaan serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Sementara itu, persetujuan Raperda APBD Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2027 telah melalui proses evaluasi Gubernur Jawa Barat.
Penyempurnaan juga dilakukan melalui pembahasan bersama Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Bupati Asep Japar berharap, kesepakatan ketiga Raperda tersebut tidak hanya berhenti sebagai produk hukum, tetapi benar-benar diimplementasikan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Ia juga menegaskan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mendukung pembangunan daerah menuju Kabupaten Sukabumi yang Maju, Unggul, Berbudaya, dan Berkah (Mubarokah).
Sebagai penegasan atas kesepakatan tersebut, rapat paripurna ditutup dengan penandatanganan berita acara persetujuan bersama oleh Bupati Sukabumi dan pimpinan DPRD Kabupaten Sukabumi.
Persetujuan ini menjadi tahapan penting bagi ketiga Raperda untuk diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum ditetapkan dan diberlakukan.





