BERITAUSUKABUMI.COM-Kepastian masyarakat Kota Sukabumi dalam memperoleh pelayanan kesehatan menjadi perhatian serius Komisi III DPRD Kota Sukabumi.
Persoalan tersebut mencuat dalam Hearing Dialog yang mempertemukan legislatif dengan sejumlah perangkat daerah serta BPJS Kesehatan, Selasa (15/9/2026).
Hearing yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Sukabumi itu tidak hanya membahas persoalan kepesertaan BPJS, tetapi juga menyoroti kemampuan pemerintah daerah dalam menjamin pembiayaan kesehatan bagi masyarakat.
Anggota Komisi III DPRD Kota Sukabumi dari Fraksi PPP, Fajar Kontara, meminta persoalan tersebut tidak dilihat semata-mata dari sisi teknis penganggaran atau status kepesertaan UHC dan non-UHC.
Menurut Fajar, masyarakat memiliki kebutuhan yang sangat jelas ketika berhadapan dengan persoalan kesehatan: memperoleh pengobatan dan pelayanan hingga kondisi mereka tertangani.
“Masyarakat mah enggak tahu anggaran enggak ada. Masyarakat mah enggak tahu UHC atau non-UHC. Masyarakat mah yang pengin tahunya, pas sakit jadi cageur (sembuh), diobatan,” kata Fajar.
Ia menilai pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan kebutuhan dasar tersebut dapat terpenuhi. Jika terdapat kendala pembiayaan, persoalan itu semestinya menjadi bahan pencarian solusi bersama antarinstansi.
“Ini kan PR kita semua, tanggung jawab kita semua sebagai pemerintah,” ujarnya.
Pertanyakan Pengelolaan Anggaran
Dalam kesempatan tersebut, Fajar juga meminta penjelasan mengenai kondisi anggaran jaminan kesehatan. Ia mengaitkan persoalan tersebut dengan penerimaan daerah yang disebut mengalami peningkatan.
“Tadi bilang anggaran enggak ada, bukankah PAD naik teu? Naik sebenarnya. Tapi anggaran enggak ada, ke mana caritana?” ucapnya.
Pertanyaan tersebut menunjukkan adanya perhatian DPRD terhadap sinkronisasi antara kemampuan fiskal daerah dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya sektor kesehatan.
Fajar menegaskan, pembiayaan kesehatan tidak seharusnya ditempatkan sebagai persoalan yang bisa dikesampingkan karena menyangkut kepentingan warga secara langsung.
“Jadi untuk jaminan kesehatan mah jangan dianggap main-main. Ini tugas kita semua, Bu, Pak di sini,” tegasnya.
Perbedaan Respons Antarinstansi Ikut Disorot
Hearing juga berkembang pada persoalan koordinasi antarorganisasi perangkat daerah. Fajar mengaku menangkap adanya perbedaan respons antara Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan ketika pembahasan jaminan kesehatan berlangsung.
“Saya sempat ngelihat juga Pak Kadis Dinsos agak sedikit gimana gitu pada saat pernyataan dari Bu Kadis Dinkes. Seakan tidak singkron,” ungkapnya.
Meski demikian, Fajar tidak langsung menyimpulkan penyebabnya. Ia menyebut kemungkinan adanya miskomunikasi dan meminta persoalan koordinasi tersebut menjadi pekerjaan bersama untuk segera dibenahi.
“Mungkin ada miskomunikasi atau seperti apa. Jadi, ya, sekarang tugas kita, PR kita semua,” katanya.
Minta Hearing Berujung Solusi
Sejumlah lembaga mengikuti pembahasan tersebut, antara lain BPKPD, Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, BPS dan BPJS Kesehatan.
Keterlibatan banyak instansi dinilai penting karena persoalan jaminan kesehatan tidak berdiri sendiri. Di dalamnya terdapat aspek pendataan, kepesertaan, penganggaran hingga pelayanan kepada masyarakat.
Fajar berharap pembahasan di DPRD tidak berhenti pada persoalan istilah maupun administrasi. Menurutnya, yang jauh lebih penting adalah memastikan warga mendapatkan kepastian ketika membutuhkan layanan kesehatan.
Ia juga mengingatkan agar tidak ada masyarakat yang akhirnya kesulitan memperoleh pengobatan hanya karena persoalan pembiayaan atau koordinasi antarinstansi.
Bagi masyarakat, kata Fajar, persoalan kesehatan merupakan kebutuhan yang sifatnya mendesak. Karena itu, pemerintah daerah bersama seluruh pihak terkait dituntut memiliki langkah yang jelas agar pelayanan kesehatan dapat tetap diakses masyarakat ketika dibutuhkan.
