BERITAUSUKABUMI.COM-Akhir-akhir ini kasus dugaan korupsi terkait markup dana iklan di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk atau biasa lebih dikenal dengan Bank BJB terus menggelinding ke publik.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi pun sudah angkat bicara. Ini sekaitan dengan pengunduran diri Direktur Utama BJB, Yuddy Renaldi, pada awal Maret 2025 lalu.
Dugaan penyimpangan ini mencuat setelah ditemukan indikasi penggelembungan biaya iklan yang merugikan keuangan negara hingga Rp200 miliar.
Berikut adalah kronologi lengkap kasus tersebut.
Periode 2021-2023: Alokasi Dana Iklan
Bank BJB mengalokasikan dana promosi dan iklan mencapai Rp1,15 triliun dalam kurun waktu 2021 hingga 2023. Dari jumlah tersebut, Rp820,6 miliar dialokasikan untuk promosi umum dan produk bank, dengan Rp801,5 miliar dikelola oleh Divisi Corporate Secretary (Corsec). Sebagian besar dana ini, sekitar Rp341,8 miliar, digunakan untuk kerja sama dengan enam agensi periklanan.
Maret 2024: Temuan Awal oleh BPK
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan pada Maret 2024 yang mencatat adanya indikasi penggelembungan biaya dalam penempatan iklan. Biaya yang seharusnya hanya Rp200 juta per tayang dinaikkan menjadi Rp400 juta, sehingga diduga terjadi markup yang mencapai Rp200 miliar selama periode 2021-2023.
September 2024: Penyelidikan oleh KPK
Berdasarkan temuan BPK, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai menyelidiki dugaan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa iklan di Bank BJB. Pada pertengahan September 2024, KPK mengumumkan bahwa kasus ini telah naik ke tahap penyidikan dan menetapkan lima tersangka, termasuk dua pejabat internal Bank BJB dan tiga pihak swasta. Salah satu tersangka diduga adalah Direktur Utama Bank BJB, Yuddy Renaldi.
Respons Bursa Efek Indonesia (BEI) dan OJK
Bursa Efek Indonesia (BEI) meminta klarifikasi dari manajemen Bank BJB terkait latar belakang kasus, daftar tersangka, serta dampak material terhadap perusahaan. Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa pihaknya menunggu perkembangan penyelidikan yang dilakukan KPK dan terus memantau kasus ini.
Januari 2025: Keterlibatan Enam Perusahaan Agensi
Pada awal 2025, KPK menemukan bahwa enam perusahaan agensi periklanan diduga terlibat dalam penggelembungan dana iklan Bank BJB. Perusahaan-perusahaan ini bekerja sama dengan oknum di Bank BJB untuk menaikkan biaya iklan secara signifikan, sehingga menimbulkan kerugian negara yang besar.
Desakan Transparansi Publik
Berbagai pihak mendesak KPK untuk bersikap transparan dalam penanganan kasus ini. Akademisi dan praktisi hukum menekankan pentingnya mengumumkan identitas para tersangka serta memastikan proses hukum berjalan tanpa intervensi.
Maret 2025: Direktur Utama Mengundurkan Diri
Hingga Maret 2025, penyidikan oleh KPK masih berlangsung. Publik menantikan perkembangan lebih lanjut mengenai proses hukum terhadap para tersangka serta langkah-langkah yang akan diambil untuk memulihkan kerugian negara akibat kasus ini.
Disalin dari jabarprovgoid, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menanggapi pengunduran diri Dirut bank bjb, Yuddy Renaldi tersebut. Ia memastikan seluruh kegiatan usaha tetap berjalan normal
Pengunduran diri ini akan diputuskan dalam RUPST sesuai aturan yang berlaku. Dedi menegaskan seleksi dirut baru harus independen tanpa intervensi politik.
“Ada 4 kriteria utama calon dirut baru, 1. Merampingkan struktur manajemen. 2. Membenahi SDM agar lebih profesional. 3 Menekan biaya operasional yang tinggi . 4. Mengurangi jumlah kantor cabang yang berlebihan. Orang yang sanggup memenuhi keempat hal ini bisa menjadi direktur utama. Jika tidak, lebih baik jangan,” tegas Dedi.
sumber : trenasia.com
