BERITAUSUKABUMI.COM – BEM Nusantara Sukabumi Raya menyoroti tata kelola anggaran dan kualitas pelayanan di RSUD Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi.
Sorotan itu muncul setelah mahasiswa menemukan sejumlah persoalan di lapangan yang dinilai belum sebanding dengan besarnya anggaran miliaran rupiah yang dialokasikan melalui skema Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Koordinator Wilayah BEM Nusantara Jawa Barat Priangan Barat, Rahmadi L. Making, menilai rumah sakit rujukan utama masyarakat Sukabumi Selatan tersebut perlu membuka informasi secara transparan terkait penggunaan anggaran, khususnya pada sektor farmasi dan layanan penunjang kebersihan.
Berdasarkan Profil Kesehatan Kabupaten Sukabumi Tahun 2024, tingkat keterisian tempat tidur atau Bed Occupancy Rate (BOR) RSUD Palabuhanratu mencapai 84,4 persen. Angka itu lebih tinggi dibandingkan RSUD Sekarwangi yang berada di angka 73,7 persen.
Namun, RSUD Palabuhanratu hingga kini masih berstatus Rumah Sakit Tipe C dengan kapasitas 244 tempat tidur dan jumlah pasien keluar sebanyak 11.241 orang.
Sementara RSUD Sekarwangi yang telah berstatus Tipe B memiliki 365 tempat tidur dengan jumlah pasien keluar mencapai 32.824 orang.
Menurut Rahmadi, kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam meningkatkan kapasitas layanan kesehatan di wilayah selatan yang selama ini sangat bergantung pada RSUD Palabuhanratu.
“BOR RSUD Palabuhanratu sudah sangat tinggi, tetapi status rumah sakit dan kapasitas layanannya belum berkembang signifikan. Ini perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah,” ujar Rahmadi, Jumat (11/7/2026).
Ini Anggaran Farmasi Rp9,6 Miliar Jadi Sorotan
BEM Nusantara Sukabumi Raya mengaku menelusuri data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) Tahun Anggaran 2026. Dari penelusuran tersebut ditemukan sejumlah alokasi anggaran besar di RSUD Palabuhanratu.
Hasil penulurusan itu antara lain untuk belanja obat dan pembayaran utang farmasi Rp9,6 Miliar, Pengadaan alat kedokteran umum Rp6,3 Miliar, Bahan habis pakai farmasi, Rp3,0 Miliar , dan Jasa tenaga kebersihan sebesar Rp2,277 Miliar.
Meski anggaran farmasi mencapai Rp9,6 miliar, BEM Nusantara mengaku menerima informasi adanya pasien yang masih harus membeli sebagian obat di luar rumah sakit karena stok tidak tersedia di instalasi farmasi.
“Kami meminta manajemen RSUD Palabuhanratu menjelaskan secara terbuka mengapa kekosongan obat masih terjadi, padahal anggaran pengadaan farmasi sangat besar dan bahkan mencakup pembayaran utang farmasi,” kata Rahmadi.
Sorotan lain tertuju pada anggaran jasa tenaga kebersihan. Berdasarkan data SiRUP, RSUD Palabuhanratu menganggarkan Rp2,277 miliar untuk jasa kebersihan.
Angka itu lebih besar dibandingkan RSUD Sekarwangi yang menganggarkan sekitar Rp1,804 miliar, meski rumah sakit tersebut memiliki kapasitas lebih besar dan berstatus Tipe B.
Dalam observasi lapangan, BEM Nusantara menemukan beberapa bagian bangunan rumah sakit mengalami cat mengelupas, dinding lembap, dan diduga berjamur. Kondisi kebersihan lingkungan juga disebut masih perlu mendapat perhatian serius.
“Publik tentu berhak bertanya. Rumah sakit yang lebih besar dan sudah berstatus Tipe B memiliki anggaran kebersihan lebih kecil, sementara di RSUD Palabuhanratu kami masih menemukan dinding lembap, cat mengelupas, dan kondisi lingkungan yang perlu dibenahi,” ujar Rahmadi.
Selain fasilitas fisik dan farmasi, BEM Nusantara juga menyoroti layanan makanan pasien. Dalam pemantauan sebelumnya, mahasiswa menerima laporan adanya makanan pasien berupa sayur sop yang diduga ditemukan terdapat ulat.
Temuan tersebut dinilai menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap standar pelayanan pendukung di rumah sakit.
Rahmadi menegaskan kritik yang disampaikan bukan untuk menjatuhkan institusi pelayanan kesehatan, melainkan mendorong perbaikan tata kelola agar masyarakat Sukabumi Selatan mendapatkan layanan yang layak dan aman.
“Persoalan ini bukan sekadar soal besar kecilnya anggaran, tetapi soal efektivitas penggunaan anggaran dan kualitas pelayanan yang diterima masyarakat. Kami meminta adanya transparansi, evaluasi menyeluruh, dan audit terhadap sektor-sektor yang menjadi sorotan publik,” tegasnya.
