BERITAUSUKABUMI.COM – Pemerintah Kabupaten Sukabumi kembali menorehkan prestasi membanggakan di bidang tata kelola keuangan. Untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut, Pemkab Sukabumi berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Opini tertinggi dalam audit laporan keuangan tersebut diterima langsung oleh Bupati Sukabumi, H. Asep Japar, saat penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat di Auditorium Lantai 5 Kantor BPK RI Perwakilan Jawa Barat, Bandung, Selasa (9/6/2026).
Pencapaian ini menjadi bukti konsistensi Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam menjaga tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Penyerahan LHP merupakan bagian dari agenda tahunan BPK RI Perwakilan Jawa Barat dalam melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah di seluruh wilayah Jawa Barat.
Pelaksana Harian (Plh) Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Barat, Dedi Supriadi, mengapresiasi seluruh pemerintah daerah yang berhasil menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan baik.
“Pencapaian ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang tertib, transparan, dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan,” ujarnya.
Meski demikian, Dedi menegaskan bahwa raihan opini WTP tidak boleh membuat pemerintah daerah berpuas diri.
Menurutnya, perbaikan sistem pengelolaan keuangan harus terus dilakukan, termasuk menindaklanjuti berbagai rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.
Dalam kegiatan tersebut, Bupati Sukabumi didampingi Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi H. Ade Suryaman, Inspektur Kabupaten Sukabumi, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).
Raihan opini WTP ke-12 ini sekaligus memperkuat komitmen Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.
