BERITA HARI INI

Tega, Jasad Bayi Terbungkus Paper Bag Ditemukan di Saluran Air Nagrak Sukabumi Tak Terima Keputusan Juri, Kontingen Kickboxing Sukabumi Terlibat Kericuhan di Porprov XV Jabar Nahas, Di Hari Pahlawan, Seorang Pelajar Tenggelam di Leuwi Bunder Sukabumi Dugaan Pelecehan Seksual Oknum DPRD Sukabumi Mencuat, Abdul Aziz Desak BK Segera Bertindak Hilang Kendali di Jalan Raya Palabuhan II Cikembar, Truk Towing Tabrak Warung Sate dan Rumah

Heri Mulyana legowo gagal lolos pencalonan Ketua Karang Taruna Kabupaten Sukabumi 2026. Ketua OC Muhamad Iqbal menyebut Heri siap mendukung kepengurusan baru.

14 November 202614 November 2026

Heri Mulyana Legowo Gagal jadi Calon Ketua Karang Taruna Sukabumi, Siap Dukung Ruslan Abdul Hakim

BERITAUSUKABUMI.COM – Meski dinyatakan […]

Heri Mulyana gagal lolos verifikasi calon Ketua Karang Taruna Kabupaten Sukabumi 2026 setelah dukungan Kecamatan Pabuaran dicabut. Ruslan Abdul Hakim menjadi calon tunggal dengan 30 rekomendasi.

14 November 2026

Ini Alasan Heri Mulyana Gagal jadi Calon Ketua Karang Taruna Kabupaten Sukabumi

13 November 202613 November 2026

Dari Januari Hingga Oktober 72 Ribu Lebih Pekerja Kena PHK, Jawa Barat Paling Terdampak Sepanjang 2026

Warga Nagrak Sukabumi digegerkan penemuan jasad bayi terbungkus paper bag di saluran air. Polisi menyelidiki asal-usul dan penyebab kematiannya.

13 November 2026

Tega, Jasad Bayi Terbungkus Paper Bag Ditemukan di Saluran Air Nagrak Sukabumi

Lugi Septiandi Herman mengundurkan diri dari keanggotaan Partai Demokrat dan DPRD Kabupaten Sukabumi. DPC Demokrat mengusulkan PAW karena alasan pemulihan kesehatan psikis.

12 November 2026

Lugi Septiandi Herman Pilih Mundur dari Kursi DPRD Sukabumi, Demokrat Langsung Proses PAW

Apel Akbar Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) se-Jawa Barat di Stadion Watubelah, Kabupaten Cirebon, Rabu (11/11/2026).

12 November 202612 November 2026

150 Ribu Linmas se-Jabar Bakal Diasuransikan, Ada Santunan Kecelakaan

Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), drh. Slamet, sebagai anggota Komisi VI DPR RI.

12 November 2026

F-KMP Sukabumi Sambut Penugasan Baru drh. Slamet di Komisi VI DPR RI, Dorong Perjuangan Koperasi Merah Putih

11 November 2026

Jejak Kaki Gibran di Sukabumi Sebelum Kabar Nyatakan Mundur dari Kursi Wakil Presiden

Dua anggota DPR RI Dapil Sukabumi, Iman Adinugraha dan Slamet, tercatat ikut mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat terkait wacana pemakzulan Wapres Gibran.

11 November 202612 November 2026

Iman Adinugraha dan Slamet Masuk Daftar Pengusul Pemakzulan Gibran, Empat Legislator Lainnya Absen

11 November 2026

Tak Terima Keputusan Juri, Kontingen Kickboxing Sukabumi Terlibat Kericuhan di Porprov XV Jabar

Warga Nagrak Sukabumi digegerkan penemuan jasad bayi terbungkus paper bag di saluran air. Polisi menyelidiki asal-usul dan penyebab kematiannya.

Tega, Jasad Bayi Terbungkus Paper Bag Ditemukan di Saluran Air Nagrak Sukabumi

Tak Terima Keputusan Juri, Kontingen Kickboxing Sukabumi Terlibat Kericuhan di Porprov XV Jabar

Pelajar 17 tahun asal Waluran meninggal dunia setelah diduga tenggelam saat berenang di Sungai Cipamarangan, kawasan wisata Leuwi Bunder, Surade, Sukabumi.

Nahas, Di Hari Pahlawan, Seorang Pelajar Tenggelam di Leuwi Bunder Sukabumi

Abdul Aziz bin Jindan mendesak Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Sukabumi segera memanggil anggota dewan berinisial LG terkait dugaan pelecehan seksual sesama jenis.

Dugaan Pelecehan Seksual Oknum DPRD Sukabumi Mencuat, Abdul Aziz Desak BK Segera Bertindak

Hilang Kendali di Jalan Raya Palabuhan II Cikembar, Truk Towing Tabrak Warung Sate dan Rumah

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) Kabupaten Sukabumi melaksanakan penanganan pohon tumbang di Jalan Gunung Sumping, Citepus, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Kamis (5/11/2026) malam.

Jangan Tunggu Ada Korban, DPKP Sukabumi Minta Warga Segera Laporkan Jika ada Pohon Rawan Tumbang

Pemerintah Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, menggelar simulasi gempa bumi dan tsunami di kawasan Pantai Karanghawu, Jumat (6/11/2026).

Waspada Ancaman Tsunami, 250 Orang Ikuti Simulasi Bencana di Pantai Karanghawu

12 Ribu Botol Miras dan Hampir 1 Kg Sabu Dimusnahkan Polres Sukabumi

Polisi menggerebek sekretariat Karang Taruna Unit 9 di Kelurahan Benteng, Kota Sukabumi. Sebanyak 89 botol miras oplosan disita, ketua Karang Taruna meminta maaf dan menyiapkan investigasi internal.

Ironis, Sekretariat Karang Taruna Kota Sukabumi Jadi Tempat Peredaran Botol Miras Oplosan

Mantan Istri Gubernur Jawa Barat Atalia Soroti Penggeledahan Pesantren di Sukoharjo

Kategori: HEADLINE

Karier Sani Santika Susena Prawirakoesoema sebagai Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bumi Wibawa (TBW) Kota Sukabumi berakhir lebih cepat dari masa jabatannya. Ia resmi diberhentikan dari jabatannya pada 15 Juli 2025, setelah hampir dua tahun memimpin perusahaan daerah tersebut.

HEADLINE, Pemerintahan20 Juli 2025

Nasib Tragis Karir Direktur PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi, Diangkat Achmad Fahmi Dicopot Ayep Zaki

BERITAUSUKABUMI.COM-Nasib Direktur Perusahaan Daerah […]

HEADLINE, Khasanah19 Juli 2025

Dari Pesantren untuk Negeri: Haul ke-75 KH Ahmad Sanusi Penuh Haru dan Teladan

BERITAUSUKABUMI.COM-Suasana khidmat kembali menyelimuti […]

Kabar duka menyelimuti keluarga besar Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan masyarakat luas. Kopral Kepala Partika Subagyo Lelono, yang lebih dikenal sebagai Kopral Bagyo, berpulang ke Rahmatullah di usia 61 tahun, Kamis (18/7/2025).

HEADLINE, Sosok18 Juli 2025

Kopral Bagyo, Sosok Tangguh TNI ‘Push-Up 21 Jam’, Tutup Usia di Usia 61 Tahun

BERITAUSUKABUMI.COM-Kabar duka menyelimuti keluarga […]

HEADLINE, Jabar, PERISTIWA18 Juli 2025

Euforia Pernikahan Putra Gubernur Dedi Mulyadi Berujung Duka

BERITAUSUKABUMI.COM-Acara makan gratis dalam […]

HEADLINE, Pemerintahan18 Juli 2025

Pemkab Sukabumi Rekonstruksi Jalan Caringin–Cidahu, Targetkan Jalan Kuat dan Nyaman

BERITAUSUKABUMI.COM-Pemerintah Kabupaten Sukabumi melalui […]

Meskipun telah diberhentikan dari jabatannya sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sukabumi, Prasetyo masih tetap menerima gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Namun, seluruh tunjangan jabatannya otomatis dihentikan.

HEADLINE, Hukum17 Juli 2025

Sudah jadi Tersangka Prasetyo Masih Dapat Gaji Meski Dicopot dari Jabatan Kepala DLH Kabupaten Sukabumi

BERITAUSUKABUMI.COM-Meskipun telah diberhentikan dari […]

Mahkamah Konstitusi (MK) resmi menolak seluruh permohonan uji materi terhadap Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), yang mengatur syarat pendidikan bagi calon presiden dan wakil presiden. Putusan dengan nomor perkara 87/PUU-XXIII/2025 itu dibacakan dalam sidang pleno di Ruang Sidang MK pada Selasa (17/6/2025). Permohonan ini diajukan oleh Hanter Oriko Siregar dan Horison Sibarani yang mengusulkan agar syarat pendidikan minimum bagi capres dan cawapres dinaikkan dari tamat pendidikan menengah (SMA atau sederajat) menjadi minimal lulusan strata satu (S-1). “Permohonan para pemohon ditolak seluruhnya,” tegas Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar putusan, didampingi delapan hakim konstitusi lainnya. Pertimbangan MK: Jangan Batasi Hak Konstitusional Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur menjelaskan, ketentuan Pasal 169 huruf r merupakan bagian dari syarat kumulatif yang diatur dalam UU Pemilu, dan selaras dengan Pasal 6 ayat (2) UUD 1945. Dalam konstitusi sendiri tidak terdapat batasan minimal pendidikan bagi capres maupun cawapres. Menurut Mahkamah, keinginan para pemohon justru bisa berdampak negatif terhadap hak konstitusional warga negara. Jika syarat pendidikan dinaikkan ke jenjang S-1, maka warga negara yang hanya tamat SMA tidak lagi punya kesempatan mencalonkan diri, meski memiliki kapasitas dan mendapat dukungan rakyat. “Permohonan ini dapat menyempitkan peluang partai politik untuk mengusung calon potensial yang mungkin hanya lulusan SMA namun memiliki pengalaman dan kemampuan,” ujar Ridwan. Tak Halangi Calon dengan Pendidikan Tinggi Mahkamah menegaskan bahwa aturan saat ini tidak membatasi partai politik mengusung calon dengan pendidikan tinggi. Artinya, meskipun syarat minimum adalah lulusan SMA atau sederajat, calon dengan latar belakang akademik lebih tinggi tetap bisa diajukan. Jika norma diubah menjadi lulusan S-1, justru sebaliknya, akan menghalangi kandidat dengan latar belakang pendidikan menengah yang mungkin memiliki rekam jejak luar biasa di bidang kepemimpinan. Negara Boleh Atur, Asal Tidak Diskriminatif Mahkamah juga menekankan bahwa negara tetap memiliki hak untuk menetapkan syarat tertentu sepanjang itu objektif, rasional, tidak diskriminatif, dan sesuai dengan nilai-nilai konstitusi. Selama syarat tersebut tidak menghalangi hak asasi, tidak bersifat diskriminatif, dan sesuai kebutuhan jabatan, maka aturan seperti Pasal 169 huruf r tetap dianggap konstitusional. Meski begitu, Mahkamah membuka ruang jika di kemudian hari pembentuk undang-undang (DPR dan Presiden) ingin merevisi syarat pendidikan tersebut sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan bangsa. Ada Pendapat Berbeda Dalam putusan ini, Ketua MK Suhartoyo menyampaikan pendapat berbeda (dissenting opinion). Ia beranggapan bahwa para pemohon seharusnya tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sehingga permohonannya tidak layak untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Oleh karena itu, menurutnya, seharusnya putusan berbunyi “permohonan tidak dapat diterima”. Latar Belakang Permohonan Dalam sidang sebelumnya pada 3 Juni 2025, pemohon Hanter Oriko Siregar berpendapat bahwa pendidikan tingkat SMA hanya memberikan pemahaman umum dan tidak cukup untuk memahami kompleksitas pemerintahan dan geopolitik global. Ia menilai presiden sebagai simbol negara harus memiliki wawasan luas, pemahaman tata kelola negara, dan kemampuan menganalisis isu-isu strategis nasional serta internasional. Dengan kewenangan presiden yang begitu besar, seperti mengajukan rancangan undang-undang, menurutnya diperlukan kemampuan intelektual yang lebih tinggi. Mereka pun meminta MK menyatakan bahwa Pasal 169 huruf r bertentangan dengan UUD 1945. Kesimpulan Dengan putusan ini, Mahkamah menegaskan bahwa lulusan SMA tetap sah untuk mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden. Syarat pendidikan yang lebih tinggi bisa diusulkan, tapi melalui jalur legislasi, bukan lewat jalur yudisial. Tag: mahkamah konstitusi, uji materi uu pemilu, syarat capres cawapres, pendidikan presiden, mk tolak uji materi, pasal 169 huruf r, hanter oriko siregar, horison sibarani, putusan mk 87/PUU-XXIII/2025, berita politik nasional, berita hukum terbaru Ask ChatGPT

HEADLINE, Hukum17 Juli 2025

MK Tolak Uji Materi Soal Syarat Pendidikan Capres-Cawapres Minimal S1

BERITAUSUKABUMI.COM-Mahkamah Konstitusi (MK) resmi […]

Ketegangan kembali mencuat di Kampung Cibolang, Desa Citepus, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, terkait keberadaan bangunan mencurigakan yang dihuni warga negara asing (WNA) asal Korea Selatan. Setelah sebelumnya sempat digerebek pada 8 Mei 2025, bangunan itu kembali disambangi petugas Imigrasi Kelas I Sukabumi pada Selasa, 15 Juli 2025. Namun, pemeriksaan kali ini kembali menemui jalan buntu. WNA Korea yang berada di dalam bangunan memilih mengurung diri dan menolak keluar saat petugas hendak melakukan pemeriksaan.

HEADLINE, PERISTIWA, Sukabumi16 Juli 202516 Juli 2025

WNA Korea Ngumpet di Bangunan Misterius Cibolang, Petugas Imigrasi Gagal Periksa

WNA Korea Ngumpet di […]

HEADLINE, Nasional15 Juli 2025

Pemerataan Layanan JKN Kian Nyata, BPJS Kesehatan Hadir hingga Pelosok Negeri

BERITAUSUKABUMI.COM–BPJS Kesehatan terus memperluas […]

Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, Ade Suryaman, menyampaikan keprihatinan atas penetapan dan penahanan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sukabumi, Prasetyo sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi. “Kami tentu sangat prihatin. Tapi untuk urusan pelayanan di DLH, akan segera ditunjuk pelaksana harian. Ada sekretaris di sana, nanti kami bicarakan dengan Pak Bupati siapa yang ditugaskan untuk memimpin sementara,” kata Ade kepada wartawan, Selasa (15/7/2025) lewat sambungan telepon watshap.

HEADLINE, Pemerintahan15 Juli 2025

Kepala DLH Kabupaten Sukabumi Ditahan, Sekda Ade Pastikan Pelayanan Sampah Tak Terganggu

BERITAUSUKABUMI.COM -Sekretaris Daerah Kabupaten […]

«
1
…
89
90
91
92
93
…
396
»

Tidak Ada Pos Lagi.

Tidak ada laman yang di load.