BERITAUSUKABUMI.COM-Program unggulan kesehatan satu desa satu dokter yang dijanjikan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Asep Japar–Andreas mulai menjadi sorotan publik.
Menjelang satu tahun pemerintahan, realisasi program tersebut dinilai belum dirasakan secara luas oleh masyarakat desa.
Salah satu sorotan datang dari Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sukabumi Raya, Aris Gunawan.
Aris Gunawan menilai janji kampanye tersebut perlu diukur secara konkret melalui kehadiran dokter yang benar-benar menetap atau rutin memberikan layanan di desa.
“Janji satu desa satu dokter jangan hanya dimaknai sebagai wacana. Publik menunggu bukti nyata di lapangan, terutama di desa-desa yang masih kesulitan mengakses layanan kesehatan,” ujar Aris Gunawan kepada BERITAUSUKABUMI.COM, Senin (19/1/2026)
Menurutnya, sektor kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang tidak bisa ditunda. Karena itu, ia menilai pemerintah daerah perlu menyampaikan progres program secara terbuka agar tidak menimbulkan persepsi janji politik yang mandek.
“Kalau memang dilaksanakan bertahap, maka pemerintah harus transparan. Desa mana saja yang sudah, skemanya seperti apa, dan target waktunya kapan,” tegasnya.
“Program ini sejak awal disampaikan langsung oleh Asep Japar saat debat publik. Maka wajar jika masyarakat menagih realisasinya. Kesehatan tidak boleh hanya jadi jargon,” tambah Aris Gunawan.
Menanggapi sorotan tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi, Masykur Alawi, menegaskan bahwa program unggulan kesehatan satu desa satu dokter sejatinya sudah mulai direalisasikan secara bertahap, meski belum dapat diterapkan secara menyeluruh.
“Sudah terealisasi secara bertahap. Program satu desa satu dokter memang tidak bisa dilaksanakan sekaligus. Tapi secara bertahap sudah berjalan, melalui penguatan peran dokter puskesmas, penempatan tenaga medis di wilayah prioritas, serta optimalisasi layanan kesehatan di desa,” kata Masykur Alawi.
Ia menjelaskan, keterbatasan jumlah tenaga dokter menjadi tantangan utama, sehingga pelaksanaan dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan kondisi sumber daya manusia dan anggaran daerah.
Dinas Kesehatan juga terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat serta Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk mendorong pemerataan tenaga dokter.
Diketahui, pada masa kampanye Pilkada 2024 lalu, Asep Japar secara terbuka menyampaikan komitmennya menghadirkan layanan kesehatan hingga ke tingkat desa.
Komitmen tersebut sejalan dengan visi pembangunan Kabupaten Sukabumi MUBARAKAH (Maju, Unggul, Berbudaya, dan Berkah).
Dalam debat publik kala itu, Asep Japar menegaskan bahwa seluruh kebijakan harus berbasis kebutuhan masyarakat.
“Jika kami dipercaya masyarakat, kami akan ciptakan satu desa satu sarjana, dan satu desa satu dokter,” ucap Asep Japar.
Hingga kini, realisasi program tersebut masih menjadi perhatian publik. Pemerataan dokter di desa-desa menjadi salah satu tolok ukur penting bagi pemerintahan Asep Japar–Andreas dalam membuktikan konsistensi antara janji kampanye dan implementasi kebijakan.
