BERITAUSUKABUMI.COM-Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengusulkan program baru yang menuai perhatian publik. Ia mendorong penerima bantuan sosial (bansos) dari kalangan pria untuk menjalani vasektomi sebagai syarat memperoleh bantuan.
Langkah ini, menurutnya, merupakan upaya menekan laju pertumbuhan penduduk dan mengurangi angka kemiskinan di provinsi tersebut.
“Kemiskinan tidak bisa hanya diselesaikan dengan memberikan bantuan, tapi juga dengan mengatur jumlah kelahiran, terutama di keluarga-keluarga yang masih bergantung pada bantuan pemerintah,” ujar Dedi dalam pernyataannya, Kamis (1/5/2025).
Apa Itu Vasektomi?
Vasektomi adalah prosedur kontrasepsi permanen bagi pria dengan cara memotong atau menutup saluran sperma (vas deferens), sehingga sperma tidak keluar saat ejakulasi. Meski bersifat permanen, metode ini tidak mengganggu hormon atau fungsi seksual pria.
Dedi menegaskan, selama ini program Keluarga Berencana (KB) lebih banyak membebani perempuan. Dengan melibatkan pria melalui vasektomi, ia berharap terjadi pembagian tanggung jawab yang lebih seimbang dalam pengendalian kelahiran.
Dukungan dan Kontroversi
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mendukung inisiatif tersebut. BKKBN telah menyediakan layanan vasektomi gratis dan memberikan insentif berupa uang istirahat kepada peserta. Namun, kebijakan ini juga menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.
Sebagian pihak menyambut usulan tersebut sebagai terobosan yang berani dan inovatif dalam penanganan masalah kependudukan. Di sisi lain, kritik muncul dari kalangan yang menilai program ini terlalu mengintervensi hak pribadi.
Pandangan Pengamat
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Padjadjaran, Dr. Lestari Andayani, menilai bahwa kebijakan ini memiliki niat baik namun perlu dikaji lebih dalam dari aspek etika dan hukum.
“Memberikan syarat medis permanen untuk memperoleh bansos bisa menimbulkan kesan pemaksaan terselubung. Masyarakat penerima bantuan seringkali berada dalam posisi yang tidak bisa benar-benar memilih secara bebas,” ujar Lestari.
Ia menyarankan agar program ini tetap bersifat sukarela dan dibarengi dengan edukasi intensif tentang hak reproduksi dan kesehatan keluarga.
Tidak Ada Unsur Paksaan
Menanggapi kritik tersebut, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa program vasektomi bukan bersifat wajib, melainkan insentif bagi keluarga yang ingin merencanakan masa depan dengan lebih baik. “Kami tidak memaksa. Ini bagian dari program penguatan keluarga miskin agar lebih mandiri,” katanya.
Kebijakan ini menandai perubahan pendekatan dalam program pengendalian penduduk, dengan lebih melibatkan pria dalam peran aktif keluarga berencana.
Namun, pelaksanaannya tetap perlu memperhatikan aspek hak asasi manusia dan prinsip sukarela agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan.
