BERITAUSUKABUMI.COM – Nama Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mendadak ramai diperbincangkan setelah dikaitkan dengan kasus dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah diselidiki aparat penegak hukum.
Isu tersebut mencuat di media sosial usai beredarnya narasi yang menyebut adanya pihak-pihak tertentu yang diduga mengetahui atau terlibat dalam tata kelola program MBG di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN).
Dalam berbagai unggahan, muncul pula frasa “dua kolonel usulan AHY” yang kemudian memicu spekulasi luas di tengah masyarakat.
Namun hingga kini, belum ada keterangan resmi dari Kejaksaan Agung yang menyebut AHY terlibat dalam perkara tersebut.
Kasus ini berawal dari penyidikan dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis, salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Program yang mengelola anggaran besar untuk meningkatkan gizi masyarakat, khususnya pelajar, itu kini menjadi sorotan setelah sejumlah mantan pejabat Badan Gizi Nasional ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan penyimpangan yang terjadi pada periode 2025-2026.
Penetapan tersangka tersebut memicu perhatian publik karena MBG merupakan program unggulan pemerintah yang menyentuh jutaan penerima manfaat di seluruh Indonesia.
Perkembangan kasus semakin menarik perhatian setelah mantan Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya, menyatakan kesediaannya menjadi justice collaborator.
Melalui kuasa hukumnya, Sony disebut telah menyerahkan sejumlah informasi kepada penyidik terkait pihak-pihak yang dianggap mengetahui atau memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan program MBG.
Kuasa hukum Sony bahkan mengungkapkan bahwa lebih dari 20 nama telah disampaikan kepada penyidik untuk ditelusuri lebih lanjut.
Meski demikian, identitas nama-nama tersebut hingga kini belum pernah diumumkan secara resmi kepada publik.
Nama AHY mulai dikaitkan dengan kasus ini setelah beredarnya berbagai unggahan di media sosial yang menyinggung adanya “dua kolonel usulan AHY”.
Narasi tersebut kemudian berkembang menjadi berbagai spekulasi yang menghubungkan AHY dengan perkara dugaan korupsi MBG.
Padahal, hingga saat ini tidak ada dokumen resmi maupun pernyataan dari penyidik yang menyebut AHY sebagai pihak yang diperiksa, dimintai keterangan, ataupun ditetapkan sebagai tersangka.
Status AHY sebagai Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat membuat isu tersebut cepat menyedot perhatian publik.
Demokrat Tegaskan Tuduhan ke AHY di Kasus BGN Hoaks
Partai Demokrat akhirnya angkat bicara terkait beredarnya informasi yang mengaitkan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dengan dugaan kasus di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN).
Melalui pernyataan resmi yang ditandatangani Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, partai berlambang Mercy itu membantah tegas berbagai tuduhan yang menyebut adanya keterlibatan AHY dalam penunjukan atau dukungan terhadap pihak tertentu dalam program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Dalam pernyataannya, Demokrat menegaskan bahwa AHY sama sekali tidak mengenal sosok yang disebut bernama Sony Sonjaya.
Tak hanya itu, partai juga memastikan AHY tidak pernah bertemu maupun berkomunikasi dengan yang bersangkutan dalam bentuk apa pun.
“AHY tidak pernah mengusulkan, merekomendasikan, meminta bantuan, ataupun meminta dukungan kepada Saudara Sony Sonjaya terkait program SPPG maupun urusan lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung,” tegas Demokrat dalam poin klarifikasinya.
Partai Demokrat juga menyoroti penggunaan frasa “AHY” dalam unggahan tersebut yang dinilai tidak menjelaskan secara jelas siapa yang dimaksud.
Namun demikian, apabila yang dimaksud adalah Agus Harimurti Yudhoyono, Demokrat menegaskan bahwa pengaitan tersebut tidak memiliki dasar fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.
Bahkan, partai menyebut tuduhan mengenai “2 orang kolonel usulan AHY” sebagai bentuk fitnah apabila diarahkan kepada Ketua Umum Partai Demokrat.
“Hal tersebut dapat dipastikan sebagai fitnah dan sama sekali tidak mengandung kebenaran,” demikian bunyi pernyataan resmi Demokrat.
Meski membantah keras tuduhan tersebut, Partai Demokrat menegaskan tetap menghormati kebebasan pers dan mendukung kerja jurnalistik yang profesional.
Namun, Demokrat mengingatkan agar setiap informasi yang menyebut nama individu maupun institusi disampaikan secara akurat, berimbang, serta berdasarkan fakta yang telah terverifikasi.
Pernyataan resmi itu dikeluarkan di Jakarta pada 9 Juni 2026 dan menjadi sikap resmi Partai Demokrat dalam menanggapi isu yang menyeret nama AHY dalam polemik dugaan kasus di Badan Gizi Nasional.
