BERITAUSUKABUMI.COM-Tidak terasa 100 hari kepemimpinan Walikota-Wakil Walikota Sukabumi, Ayep Zaki dan Bobby Maulana memimpin Kota Sukabumi sudah didepan mata.
Kata 100 hari kerja sebuah angka simbolik yang sering dijadikan penanda awal, bukan karena 100 hari cukup untuk menyelesaikan segalanya, tetapi karena masyarakat menantikan tanda-tanda arah dan warna dari kepemimpinan baru ini.
Namun, sejauh ini, geliat perubahan yang dijanjikan belum benar-benar terasa. Janji kampanye yang dahulu digaungkan, kini seperti menunggu tempat untuk berpijak.
Salah satu penyebab utama adalah belum diselesaikannya pembahasan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dokumen krusial yang seharusnya menjadi kompas arah pembangunan lima tahun ke depan. Tanpa RPJMD, sulit menagih janji, karena arah pun masih samar.
Lebih dari itu, sampai hari ini, belum terlihat adanya blueprint yang komprehensif tentang strategi pengentasan kemiskinan.
Bagaimana bisa bicara soal kesejahteraan warga jika arah pengurangan kemiskinan pun belum jelas? Roadmap peningkatan taraf hidup seharusnya menjadi prioritas mutlak bukan catatan kaki.
Persoalan-persoalan mendasar seperti kebersihan, ketertiban, dan kenyamanan (K3) juga belum tertangani optimal.Warga mulai resah dengan kembalinya PKL di berbagai titik, pengelolaan sampah yang masih amburadul, dan ketidaknyamanan sosial lainnya.
Ini bukan sekadar isu estetika kota, tapi soal bagaimana pemerintah hadir dan memberi rasa aman serta nyaman pada warganya.
Etika birokrasi dan kepatuhan terhadap regulasi pun menjadi sorotan. Proses pengangkatan tim percepatan pembangunan, dewan pengawas BLUD, hingga penggunaan dana lapdek (laptop pendidikan) menimbulkan pertanyaan besar.
Terlebih dengan banyaknya sumber daya manusia dari luar kota yang direkrut, sementara potensi lokal tak diberi tempat semestinya. Bukankah pembangunan seharusnya berpijak pada kekuatan dan karakter lokal?
Skema peminjaman daerah untuk proyek-proyek seperti penerangan jalan umum (PJU) juga harus dipertimbangkan secara matang, bukan hanya dari sisi teknis, tapi juga dari aspek keberlanjutan fiskal. Kita tak ingin meninggalkan beban keuangan yang memberatkan pemerintahan mendatang.
Tentu, tidak semua perlu dikritik. Upaya pemerintah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) layak mendapat apresiasi.
Namun perlu diingat, keberanian menaikkan target pajak dan retribusi harus sejalan dengan asas keadilan dan kemampuan masyarakat untuk menanggungnya.
Yang juga penting adalah membangun kolaborasi sejati. Pemerintah daerah dan DPRD harus bersinergi, bukan berkompetisi.
Ketegangan internal hanya akan memperlambat laju pembangunan. Kolaborasi adalah ruh dari pemerintahan yang sehat dan sinergitas adalah nafasnya.
Akhir kata, 100 hari kerja memang bukan waktu yang cukup untuk menilai sepenuhnya keberhasilan atau kegagalan.
Namun ia cukup untuk memberi sinyal apakah pemerintahan ini berjalan ke arah yang benar atau justru mulai kehilangan arah. Kritik kami bukanlah serangan, melainkan bentuk cinta terhadap kota ini.
Mari kita kawal bersama, bukan untuk menghakimi, tapi untuk memperbaiki. Kita percaya, kritik yang dibarengi niat baik dan ruang dialog adalah jalan terbaik untuk membawa Sukabumi melangkah maju. Bukan sekadar bergerak tapi benar-benar menuju perubahan.
