KDM Tegaskan Gerakan Rereongan Poe Ibu Murni Bersifat Sukarela dan Berbasis Gotong Royong

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa Gerakan Rereongan Poe Ibu bukanlah pungutan wajib, melainkan gerakan sukarela berbasis gotong royong dan nilai kearifan lokal Sunda. Melalui inisiatif ini, masyarakat diajak untuk saling membantu sesama warga yang membutuhkan, terutama mereka yang kesulitan biaya transportasi atau akomodasi saat berobat. KDM juga mendorong para kepala daerah dan ASN untuk aktif melayani serta menolong masyarakat secara langsung di lingkungannya.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi

BERITAUSUKABUMI.COM – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa Gerakan Rereongan Sapoe Sarebu atau Poe Ibu bukanlah program pungutan, melainkan gerakan sosial berbasis gotong royong dan nilai kearifan lokal Sunda silih asah, silih asih, silih asuh.

Dedi Mulyadi, yang akrab disapa KDM, menampik anggapan adanya kebijakan pemerintah provinsi untuk mengumpulkan dana Rp1.000 per orang dari masyarakat, termasuk dari pelajar, pekerja, maupun Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Tidak ada kebijakan gubernur untuk menarik uang dari masyarakat. Yang ada hanyalah ajakan moral untuk memperkuat solidaritas sosial,” ujar KDM melalui akun media sosialnya, @dedimulyadi71.

Bacaan Lainnya

Ia menjelaskan, banyak warga yang masih kesulitan membiayai kebutuhan transportasi atau akomodasi ketika berobat ke rumah sakit, meskipun biaya layanan kesehatan kini digratiskan.

“Masih ada warga yang tidak punya ongkos ke rumah sakit, tidak punya biaya untuk menunggu keluarga yang dirawat, bahkan kesulitan bolak-balik kemoterapi dari Cirebon ke Jakarta,” ungkapnya.

Melihat kondisi tersebut, KDM mengusulkan agar masyarakat memperkuat rasa kepedulian sosial di lingkungan masing-masing. Ia menyarankan pembentukan pengelola dana sukarela di tingkat RT yang bertugas menampung sumbangan masyarakat sebesar Rp1.000 per hari, mirip dengan tradisi beas jimpitan.

“Kalau ada warga yang sakit dan butuh biaya untuk ke rumah sakit, dana itu bisa digunakan membantu. Pengelolanya wajib melaporkan penggunaannya setiap bulan kepada para penyumbang,” jelas KDM.

Menurutnya, sistem ini mudah diterapkan karena hampir setiap RT dan RW kini sudah memiliki grup WhatsApp sebagai sarana komunikasi.

Selain itu, KDM juga mengimbau para bupati dan wali kota di Jawa Barat agar menggerakkan ASN di wilayahnya untuk lebih tanggap terhadap warga yang membutuhkan bantuan.

“Kalau ada masyarakat yang datang mengadu ke rumah dinas, layani dengan baik. Bahkan ketika ada anak yang tidak punya sepatu untuk sekolah, ASN bisa langsung membantu,” tegasnya.

Gerakan Rereongan Poe Ibu diharapkan menjadi langkah nyata memperkuat solidaritas sosial masyarakat Jawa Barat melalui semangat gotong royong dan kepedulian antarwarga.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *