BERITAUSUKABUMI.COM-Pemerintah resmi menerapkan kebijakan transformasi budaya kerja dan efisiensi energi secara nasional mulai 1 April 2026.
Kebijakan ini mencakup pengaturan sistem kerja aparatur sipil negara (ASN), efisiensi anggaran, hingga pengendalian konsumsi energi.
Dalam keterangan resmi yang dirilis Sekretariat Kabinet, disebutkan bahwa kondisi ekonomi Indonesia saat ini berada dalam stabil dan kuat, dengan stok bahan bakar minyak (BBM) yang aman serta fiskal negara yang tetap terjaga.
Meski demikian, dinamika global dinilai menjadi momentum penting untuk mendorong penggunaan energi yang lebih bijak dan efisien.
Salah satu poin utama kebijakan ini adalah penerapan work from home (WFH) bagi ASN selama satu hari dalam sepekan, tepatnya setiap hari Jumat. Langkah ini juga dianjurkan untuk diikuti oleh sektor swasta.
Kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, mempercepat digitalisasi layanan, serta mengurangi mobilitas masyarakat yang berdampak pada konsumsi energi.
Namun demikian, pemerintah menegaskan bahwa sejumlah sektor tetap beroperasi normal dengan sistem work from office (WFO).
Sektor-sektor tersebut meliputi layanan publik seperti kesehatan, keamanan, dan kebersihan, serta sektor strategis seperti industri, energi, air, pangan, transportasi, logistik, dan keuangan. Kegiatan pendidikan juga tetap berlangsung secara tatap muka seperti biasa.
Di sisi lain, pemerintah juga melakukan langkah efisiensi besar-besaran, khususnya pada perjalanan dinas.
Perjalanan dinas dalam negeri dipangkas hingga 50 persen, sementara perjalanan luar negeri dikurangi hingga 70 persen.
Penggunaan kendaraan dinas juga dibatasi, dengan dorongan untuk beralih ke transportasi publik.
Tak hanya itu, pemerintah melakukan refocusing anggaran sebesar Rp121 hingga Rp130 triliun yang akan dialihkan ke berbagai program prioritas, termasuk upaya pemulihan di wilayah Sumatera.
Dalam upaya pengendalian konsumsi BBM subsidi, masyarakat diwajibkan menggunakan barcode melalui aplikasi MyPertamina, dengan pembatasan maksimal 50 liter per hari untuk kendaraan non-angkutan umum.
Meski demikian, pemerintah memastikan bahwa harga BBM, baik subsidi maupun non-subsidi, tidak mengalami perubahan.
Sementara itu, program Makan Bergizi Gratis juga mengalami penyesuaian. Program ini akan difokuskan selama lima hari dalam sepekan, kecuali bagi kelompok tertentu seperti penghuni asrama, wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta daerah dengan tingkat stunting tinggi.
Kebijakan ini diperkirakan mampu menghasilkan efisiensi hingga Rp20 triliun.
Pemerintah mengajak seluruh masyarakat dan pelaku usaha untuk mendukung kebijakan ini secara aktif.
“Sekali lagi, pemerintah mengajak seluruh masyarakat dan dunia usaha mari terus berpartisipasi dalam mendukung langkah-langkah transformasi budaya kerja ini, mari tetap tenang, mari tetap produktif, semua terkendali. Dan apa yang disampaikan di sini sifatnya dinamis, nanti apabila ada perubahan pasti akan disampaikan oleh pemerintah secara cepat,”kata Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Kebijakan ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam menjaga stabilitas nasional sekaligus mendorong efisiensi energi dan produktivitas di tengah tantangan global.
Sumber: Sekretariat Kabinet
