BERITA HARI INI

Sisakan Persoalan, Musda XII MUI Kabupaten Sukabumi Minta Dikaji Ulang 28 Paket Sabu Disita, Satres Narkoba Polres Sukabumi Tangkap Tiga Pelaku di Surade-Ciemas Terungkap, Kades Tamanjaya Diduga Terlibat Kasus Narkoba, Polisi Temukan Bong Saat Penggeledahan Kini Donasi Pakaian untuk Korban Kebakaran Kasepuhan Cipta Mulia Ditata Layaknya Toko, Donasi Pakaian Korban Kebakaran Ciptamulya Berserakan, Founder Desa Wisata Hanjeli Soroti Tata Kelola Bantuan

18 Agustus 202618 Agustus 2026

Sisakan Persoalan, Musda XII MUI Kabupaten Sukabumi Minta Dikaji Ulang

BERITAUSUKABUMI.COM-Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) […]

14 Agustus 2026

Jantung, Stroke hingga Infeksi Kini Ditangani Lebih Cepat, RSUD Sekarwangi Punya 4 Layanan Canggih

14 Agustus 2026

Bukan di Pendopo atau Setda, Asep Japar Lantik 327 Pejabat Sukabumi di Alun-Alun Gadobangkong

Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki mengajak masyarakat taat membayar pajak. Pemkot Sukabumi memperketat pengawasan terhadap wajib pajak yang menunggak hingga mengancam penutupan sementara tempat usaha.

7 Agustus 2026

Walikota Sukabumi Ayep Zaki Pajak untuk Rakyat, Penunggak Jangan Main-Main

6 Agustus 20266 Agustus 2026

Terungkap, Kades Tamanjaya Diduga Terlibat Kasus Narkoba, Polisi Temukan Bong Saat Penggeledahan

Wamendikdasmen RI menambah bantuan rehabilitasi menjadi 174 sekolah di Kabupaten Sukabumi serta mendorong percepatan penanganan Anak Tidak Sekolah melalui kolaborasi pemerintah.

5 Agustus 2026

174 Sekolah di Kabupaten Sukabumi Dapat Bantuan Rehabilitasi, Wamendikdasmen: SD Terima Alokasi Terbesar

Anggota DPRD Kota Sukabumi Abdul Kohar mengingatkan seluruh pihak agar tidak melakukan pemotongan maupun manipulasi data penerima bansos beras 30 kilogram. DPRD siap mengawasi penyaluran bantuan agar tepat sasaran.

5 Agustus 2026

DPRD Kota Sukabumi Ancam Tindak Oknum Pemotong Bansos Beras 30 Kilogram

5 Agustus 2026

Rapat Paripurna DPRD Sukabumi Ungkap Arah Perubahan APBD 2026, Belanja Daerah Tembus Rp4,23 Triliun

AKBP Benny Cahyadi resmi menjabat Kapolres Sukabumi menggantikan AKBP Samian. Dalam prosesi serah terima jabatan, AKBP Samian berpamitan dan menyampaikan permohonan maaf usai hampir dua tahun mengabdi.

30 Juli 2026

Pisah Sambut Kapolres Sukabumi , AKBP Samian Sampaikan Permohonan Maaf

30 Juli 2026

Putusan MK Soal Anggaran MBG Dinilai Setengah Hati, JPPI Desak Pemisahan Mulai 2027

Sisakan Persoalan, Musda XII MUI Kabupaten Sukabumi Minta Dikaji Ulang

28 Paket Sabu Disita, Satres Narkoba Polres Sukabumi Tangkap Tiga Pelaku di Surade-Ciemas

Terungkap, Kades Tamanjaya Diduga Terlibat Kasus Narkoba, Polisi Temukan Bong Saat Penggeledahan

Kini Donasi Pakaian untuk Korban Kebakaran Kasepuhan Cipta Mulia Ditata Layaknya Toko,

Founder Desa Wisata Hanjeli Hidayat Asep mengajak seluruh pihak mengelola bantuan pakaian bagi korban kebakaran Kasepuhan Ciptamulya secara rapi dan bermartabat agar tepat sasaran serta menjaga kehormatan penyintas.

Donasi Pakaian Korban Kebakaran Ciptamulya Berserakan, Founder Desa Wisata Hanjeli Soroti Tata Kelola Bantuan

Kebakaran hebat melanda Kampung Adat Ciptamulya, Cisolok, Kabupaten Sukabumi. Sebanyak 70 KK atau lebih dari 420 jiwa terdampak, dengan kerugian sementara ditaksir mencapai Rp2,5 miliar.

Kebakaran Kampung Adat Ciptamulya Sukabumi Hanguskan Puluhan Rumah, Kerugian Capai Rp2,5 Miliar

Korsleting Listrik Diduga Picu Kebakaran Hebat di Kasepuhan Cipta Mulya Sukabumi, 70 Rumah dan Imah Gede Ludes

Kebakaran melanda Kampung Adat Cipta Mulya, Desa Sirnaresmi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi. Sebanyak 70 rumah terbakar dan 420 warga terdampak. Camat Cisolok Okih Fajri Assidiq menyebut asesmen masih berlangsung.

Kebakaran Kampung Adat Cipta Mulya Cisolok Sukabumi, 70 Rumah Hangus dan 420 Warga Terdampak

Dump Truck Muatan Tanah Tabrak Warung Nasi Padang, Motor dan Mobil di Lingkar Selatan Sukabumi

Warga Kecamatan Sagaranten, Kabupaten Sukabumi, digegerkan dengan penemuan sesosok kerangka manusia di kawasan perkebunan pohon jati milik PT IBP, Desa Sagaranten, pada Senin (13/7/2026).

Misteri Kerangka Manusia di Sagaranten Terungkap, Polres Sukabumi Tangkap Terduga Pelaku Pembunuhan

Kategori: HEADLINE

HEADLINE, Khasanah19 Juli 2025

Dari Pesantren untuk Negeri: Haul ke-75 KH Ahmad Sanusi Penuh Haru dan Teladan

BERITAUSUKABUMI.COM-Suasana khidmat kembali menyelimuti […]

Kabar duka menyelimuti keluarga besar Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan masyarakat luas. Kopral Kepala Partika Subagyo Lelono, yang lebih dikenal sebagai Kopral Bagyo, berpulang ke Rahmatullah di usia 61 tahun, Kamis (18/7/2025).

HEADLINE, Sosok18 Juli 2025

Kopral Bagyo, Sosok Tangguh TNI ‘Push-Up 21 Jam’, Tutup Usia di Usia 61 Tahun

BERITAUSUKABUMI.COM-Kabar duka menyelimuti keluarga […]

HEADLINE, Jabar, PERISTIWA18 Juli 2025

Euforia Pernikahan Putra Gubernur Dedi Mulyadi Berujung Duka

BERITAUSUKABUMI.COM-Acara makan gratis dalam […]

HEADLINE, Pemerintahan18 Juli 2025

Pemkab Sukabumi Rekonstruksi Jalan Caringin–Cidahu, Targetkan Jalan Kuat dan Nyaman

BERITAUSUKABUMI.COM-Pemerintah Kabupaten Sukabumi melalui […]

Meskipun telah diberhentikan dari jabatannya sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sukabumi, Prasetyo masih tetap menerima gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Namun, seluruh tunjangan jabatannya otomatis dihentikan.

HEADLINE, Hukum17 Juli 2025

Sudah jadi Tersangka Prasetyo Masih Dapat Gaji Meski Dicopot dari Jabatan Kepala DLH Kabupaten Sukabumi

BERITAUSUKABUMI.COM-Meskipun telah diberhentikan dari […]

Mahkamah Konstitusi (MK) resmi menolak seluruh permohonan uji materi terhadap Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), yang mengatur syarat pendidikan bagi calon presiden dan wakil presiden. Putusan dengan nomor perkara 87/PUU-XXIII/2025 itu dibacakan dalam sidang pleno di Ruang Sidang MK pada Selasa (17/6/2025). Permohonan ini diajukan oleh Hanter Oriko Siregar dan Horison Sibarani yang mengusulkan agar syarat pendidikan minimum bagi capres dan cawapres dinaikkan dari tamat pendidikan menengah (SMA atau sederajat) menjadi minimal lulusan strata satu (S-1). “Permohonan para pemohon ditolak seluruhnya,” tegas Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar putusan, didampingi delapan hakim konstitusi lainnya. Pertimbangan MK: Jangan Batasi Hak Konstitusional Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur menjelaskan, ketentuan Pasal 169 huruf r merupakan bagian dari syarat kumulatif yang diatur dalam UU Pemilu, dan selaras dengan Pasal 6 ayat (2) UUD 1945. Dalam konstitusi sendiri tidak terdapat batasan minimal pendidikan bagi capres maupun cawapres. Menurut Mahkamah, keinginan para pemohon justru bisa berdampak negatif terhadap hak konstitusional warga negara. Jika syarat pendidikan dinaikkan ke jenjang S-1, maka warga negara yang hanya tamat SMA tidak lagi punya kesempatan mencalonkan diri, meski memiliki kapasitas dan mendapat dukungan rakyat. “Permohonan ini dapat menyempitkan peluang partai politik untuk mengusung calon potensial yang mungkin hanya lulusan SMA namun memiliki pengalaman dan kemampuan,” ujar Ridwan. Tak Halangi Calon dengan Pendidikan Tinggi Mahkamah menegaskan bahwa aturan saat ini tidak membatasi partai politik mengusung calon dengan pendidikan tinggi. Artinya, meskipun syarat minimum adalah lulusan SMA atau sederajat, calon dengan latar belakang akademik lebih tinggi tetap bisa diajukan. Jika norma diubah menjadi lulusan S-1, justru sebaliknya, akan menghalangi kandidat dengan latar belakang pendidikan menengah yang mungkin memiliki rekam jejak luar biasa di bidang kepemimpinan. Negara Boleh Atur, Asal Tidak Diskriminatif Mahkamah juga menekankan bahwa negara tetap memiliki hak untuk menetapkan syarat tertentu sepanjang itu objektif, rasional, tidak diskriminatif, dan sesuai dengan nilai-nilai konstitusi. Selama syarat tersebut tidak menghalangi hak asasi, tidak bersifat diskriminatif, dan sesuai kebutuhan jabatan, maka aturan seperti Pasal 169 huruf r tetap dianggap konstitusional. Meski begitu, Mahkamah membuka ruang jika di kemudian hari pembentuk undang-undang (DPR dan Presiden) ingin merevisi syarat pendidikan tersebut sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan bangsa. Ada Pendapat Berbeda Dalam putusan ini, Ketua MK Suhartoyo menyampaikan pendapat berbeda (dissenting opinion). Ia beranggapan bahwa para pemohon seharusnya tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sehingga permohonannya tidak layak untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Oleh karena itu, menurutnya, seharusnya putusan berbunyi “permohonan tidak dapat diterima”. Latar Belakang Permohonan Dalam sidang sebelumnya pada 3 Juni 2025, pemohon Hanter Oriko Siregar berpendapat bahwa pendidikan tingkat SMA hanya memberikan pemahaman umum dan tidak cukup untuk memahami kompleksitas pemerintahan dan geopolitik global. Ia menilai presiden sebagai simbol negara harus memiliki wawasan luas, pemahaman tata kelola negara, dan kemampuan menganalisis isu-isu strategis nasional serta internasional. Dengan kewenangan presiden yang begitu besar, seperti mengajukan rancangan undang-undang, menurutnya diperlukan kemampuan intelektual yang lebih tinggi. Mereka pun meminta MK menyatakan bahwa Pasal 169 huruf r bertentangan dengan UUD 1945. Kesimpulan Dengan putusan ini, Mahkamah menegaskan bahwa lulusan SMA tetap sah untuk mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden. Syarat pendidikan yang lebih tinggi bisa diusulkan, tapi melalui jalur legislasi, bukan lewat jalur yudisial. Tag: mahkamah konstitusi, uji materi uu pemilu, syarat capres cawapres, pendidikan presiden, mk tolak uji materi, pasal 169 huruf r, hanter oriko siregar, horison sibarani, putusan mk 87/PUU-XXIII/2025, berita politik nasional, berita hukum terbaru Ask ChatGPT

HEADLINE, Hukum17 Juli 2025

MK Tolak Uji Materi Soal Syarat Pendidikan Capres-Cawapres Minimal S1

BERITAUSUKABUMI.COM-Mahkamah Konstitusi (MK) resmi […]

Ketegangan kembali mencuat di Kampung Cibolang, Desa Citepus, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, terkait keberadaan bangunan mencurigakan yang dihuni warga negara asing (WNA) asal Korea Selatan. Setelah sebelumnya sempat digerebek pada 8 Mei 2025, bangunan itu kembali disambangi petugas Imigrasi Kelas I Sukabumi pada Selasa, 15 Juli 2025. Namun, pemeriksaan kali ini kembali menemui jalan buntu. WNA Korea yang berada di dalam bangunan memilih mengurung diri dan menolak keluar saat petugas hendak melakukan pemeriksaan.

HEADLINE, PERISTIWA, Sukabumi16 Juli 202516 Juli 2025

WNA Korea Ngumpet di Bangunan Misterius Cibolang, Petugas Imigrasi Gagal Periksa

WNA Korea Ngumpet di […]

HEADLINE, Nasional15 Juli 2025

Pemerataan Layanan JKN Kian Nyata, BPJS Kesehatan Hadir hingga Pelosok Negeri

BERITAUSUKABUMI.COM–BPJS Kesehatan terus memperluas […]

Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, Ade Suryaman, menyampaikan keprihatinan atas penetapan dan penahanan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sukabumi, Prasetyo sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi. “Kami tentu sangat prihatin. Tapi untuk urusan pelayanan di DLH, akan segera ditunjuk pelaksana harian. Ada sekretaris di sana, nanti kami bicarakan dengan Pak Bupati siapa yang ditugaskan untuk memimpin sementara,” kata Ade kepada wartawan, Selasa (15/7/2025) lewat sambungan telepon watshap.

HEADLINE, Pemerintahan15 Juli 2025

Kepala DLH Kabupaten Sukabumi Ditahan, Sekda Ade Pastikan Pelayanan Sampah Tak Terganggu

BERITAUSUKABUMI.COM -Sekretaris Daerah Kabupaten […]

Kepala DLH Kabupaten Sukabumi, Prasetyo sempat mangkir dari tiga kali panggilan pemeriksaan, dengan alasan sakit namun setelah dicek Kesehatan di RSUD Sekarwangi Cibadak, kondisi dinyatakan sehat dijemput paksa Kamis (26/6/2025).

HEADLINE, Hukum15 Juli 202515 Juli 2025

Drama Penetapan Kadis DLH Kabupaten Sukabumi, Prasetyo Sebelum Resmi Ditahan

BERITAUSUKABUMI.COM – Prasetyo, Kepala […]

«
1
…
73
74
75
76
77
…
380
»

Tidak Ada Pos Lagi.

Tidak ada laman yang di load.