Kepala Desa atau kades yang akan maju pada Pilkada Kabupaten Sukabumi 2024 itu tidak melanggar aturan. Demikian ditegaskan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DMPD) Kabupaten Sukabumi, Gun Gun Gunardi.
“Kalau baru sebatas mendaftar ke partai politik itu tidak melanggar aturan yang ada. Kalau sudah ditetapkan oleh KPU sebagai calon, baru kepala desa yang maju di pilkada harus mengundurkan diri dari jabatan kepala desanya,”kata Gun Gun belum lama ini.
Kepala Desa atau kades yang akan maju pada Pilkada Kabupaten Sukabumi 2024 itu tidak melanggar aturan. Demikian ditegaskan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DMPD) Kabupaten Sukabumi, Gun Gun Gunardi.
“Kalau baru sebatas mendaftar ke partai politik itu tidak melanggar aturan yang ada. Kalau sudah ditetapkan oleh KPU sebagai calon, baru kepala desa yang maju di pilkada harus mengundurkan diri dari jabatan kepala desanya,”kata Gun Gun belum lama ini.
Pemerintah dan DPR RI sepakat perpanjang masa jabatan kepala desa (kades), dari enam tahun menjadi delapan tahun.
Bertambahnya masa jabatan kades itu disetujui DPR RI dan pemerintah, Senin (5/2/2024) malam.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Sukabumi, Gun Gun Gunardi mengingatkan kepala desa dan perangkat desa untuk tetap menjaga netralitas selama pelaksanaan Pemilu 2024.
Bupati Sukabumi Marwan Hamami memberi pesan kepada kades 71 terpilih saat membuka kegiatan pembinaan terhadap 71 kepala desa terpilih hasil Pilkades serentak siklus II gelombang II tahun 2023 di Hotel Sukabumi Indah, Kabupaten Sukabumi, Minggu, (12 /11/2023).
Marwan Hamami berpesan dan mengingatkan sejumlah hal kepada para kepala desa terpilih. Hal itu dimulai dari peneguhan niat menjadi kepala desa.
“Mulai hari ini kokohkan niat untuk membangun desa. Sebab ketika sudah terpilih dan dilantik, harus bisa mengerahkan pemikiran agar desa maju,” ujarnya.
Tahapan pelaksanaan Uji Kompetensi Bakal Calon Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Siklus II Gelombang II Tahun 2023, Kamis (31/08/23) dilakukan di Kampus STISIP Widyapuri Mandiri, Cisaat, Kabupaten Sukabumi.
Buntut transfer uang ke rekening salah satu Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang ada di Sukabumi, sebanyak 60 kepala desa (kades) di Kabupaten Sukabumi terpaksa menjalani pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Sukabumi.
Puluhan kades itu diperiksa Inspektorat Kabupaten Sukabumi setelah sebelumnya Laskar Pasundan Indonesia (LPI), melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Sukabumi, Kamis (28/7/2023) lalu.
BERITAUSUKABUMI.COM-Wakil Bupati Sukabumi Iyos […]
BERITAUSUKABUMI.COM-Saat ini di Kabupaten […]
BERITAUSUKABUMI.COM-Sejumlah kepala desa (kades) […]
BERITAUSUKABUMI.COM-Kepala Desa (Kades) Priangan […]
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.
https://trickut.com/mint-mobile-review-everything-you-need-to-know-and-is-it-worth-it/
