BERITAUSUKABUMI.COM-Anggota Komisi I DPRD Kota Sukabumi, Suhud Jaya Kusuma, melontarkan kritik keras terhadap Walikota Sukabumi, Ayep Zaki yang dinilai tidak melibatkan legislatif, khususnya Komisi I, dalam proses mutasi dan rotasi pejabat eselon II yang belum lama ini dilaksanakan.
Politikus Partai Golkar itu menilai ketidakterlibatan Komisi I yang secara teknis membidangi urusan pemerintahan merupakan bentuk pengabaian terhadap prinsip kemitraan antara eksekutif dan legislatif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
“Kami tidak dilibatkan sejak awal, mulai dari pembentukan panitia seleksi (Pansel), proses seleksi, hingga pelantikan. Padahal undang-undang menegaskan bahwa jalannya pemerintahan adalah hasil kerja sama antara eksekutif dan DPRD,” ujar Suhud kepada wartawan, Jumat (11/7/2025).
Suhud mengakui bahwa mutasi merupakan hak prerogatif wali kota. Namun, ia menekankan pentingnya mengedepankan transparansi, akuntabilitas, serta memperhatikan integritas dan kompetensi pejabat yang diangkat.
“Kami bukan mencari posisi atau mencampuri hak eksekutif. Tapi kami menyoroti aspek akuntabilitas dan fungsi pengawasan. Komisi I, sebagai mitra strategis dalam bidang pemerintahan, seharusnya diberi ruang untuk memberikan masukan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Suhud juga menyayangkan ketidakhadiran perwakilan Komisi I dalam prosesi pelantikan pejabat eselon II. Ia menyebut, kehadiran Ketua Komisi I bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk penguatan terhadap prinsip good governance.
Suhud menegaskan bahwa DPRD tidak berupaya mengambil alih kewenangan eksekutif. Namun, pelibatan Komisi terkait merupakan bentuk kemitraan sehat untuk memperkuat tata kelola pemerintahan.
“Kalau Pemerintah Kota ingin membangun pemerintahan yang terbuka dan kolaboratif, jangan abaikan DPRD. Ini bukan soal kekuasaan, tapi soal prinsip transparansi dan sinergi,” tandasnya.
