BERITAUSUKABUMI.COM–Proses seleksi pimpinan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kota Sukabumi kembali menjadi sorotan. Terlebih, menjelang penunjukan Kepala PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi yang baru pasca pencopotan Sani Santika Susena Prawirakoesoema dari Kepala PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi oleh Walikota Ayep Zaki.
Anggota DPRD Kota Sukabumi, Fraksi PKS, Danny Ramdhani, menyangsikan integritas dan transparansi dalam tahapan seleksi yang telah dilakukan. Ia menilai, proses yang seharusnya terbuka dan objektif justru menyisakan banyak tanda tanya dan hal akan terulang pola serupa dalam penunjukan.
“Seleksi pimpinan BUMD seharusnya dilakukan secara transparan, adil, dan berdasarkan merit. Namun faktanya, banyak kejanggalan yang patut dipertanyakan,” kata Danny dalam keterangannya, Selasa (22/7/2025).
Danny menyoroti dua dari tiga BUMD di Kota Sukabumi yang telah menjalani proses seleksi, yakni PD Waluya dan BPR Kota Sukabumi. Menurutnya, kedua proses tersebut tidak menunjukkan indikator transparansi yang memadai.
“PD Waluya, misalnya, apakah benar-benar ada seleksi terbuka? Siapa saja pesertanya, dan bagaimana prosesnya? Masyarakat tidak pernah tahu,” ujarnya.
Kritik juga diarahkan ke seleksi BPR Kota Sukabumi. Berdasarkan informasi yang diterimanya, kandidat dengan hasil terbaik justru tidak diajukan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Padahal, menurutnya, akan lebih obyektif jika dua atau tiga nama terbaik diserahkan agar OJK yang menentukan siapa yang paling layak.
“Kalau benar-benar terbuka, biarkan OJK yang memilih berdasarkan kualitas dan rekam jejak, bukan justru menyisihkan yang terbaik tanpa alasan yang jelas,” tegasnya.
Danny pun mengingatkan Wali Kota Sukabumi agar tidak hanya menyuarakan keterbukaan secara retoris di ruang publik, namun membuktikannya melalui tindakan nyata.
“Jangan lip service. Kenyataannya masih jauh dari panggang. Bahkan sering kali, yang ditunjuk masih berasal dari lingkaran yang sama,” katanya.
Menurut Danny, seleksi terbuka semestinya mengedepankan pendekatan teknokratik dan birokrasi profesional, bukan semata-mata pendekatan politis.
“Ini soal pelayanan publik, bukan bagi-bagi posisi. Harusnya disaring berdasarkan kompetensi dan integritas, bukan karena kedekatan,” tutupnya.
