BERITAUSUKABUMI.COM-Anggota DPR RI, Iman Adinugraha, menggelar pertemuan hangat bersama Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, di Sukabumi, belum lama ini.
Topik yang mereka angkat bukan topi biasa, tapi topik soal pemberantasan praktik pungutan liar (pungli) di sektor rekrutmen tenaga kerja yang sampai saat ini masih jadi sebuah masalah kronis yang menghantui para pencari kerja, khususnya generasi muda di Sukabumi.
Menurut Iman pertemuan dirinya bersama Dedi Mulyadi bukan sekadar basa-basi politik, tapi pertemuan untuk membicarakan keresahan masyarakat dibawah.
Dari hasil pertemuan santai itu, Iman dan Dedi menyoroti kenyataan pahit yang dialami para pencari kerja, terutama di daerah seperti Sukabumi. Di mana proses rekrutmen kerja masih dipenuhi praktik pungli.
“Agen nakal dan oknum tak bertanggung jawab menjadikan para calon tenaga kerja sebagai lahan basah untuk dirampok secara sistematis,”terang Iman Adinugraha.
Iman Adinugraha pun menegaskan bahwa solusi tidak cukup hanya berhenti pada wacana. Menurutnya, kunci keberhasilan pemberantasan pungli adalah kolaborasi nyata dan kerja sama lintas sektor.
“Kita butuh satu barisan. Pemerintah pusat, daerah, penegak hukum, hingga masyarakat harus duduk satu meja. Jangan biarkan lagi rakyat kecil menjadi korban sistem yang rusak,” kata Iman.
Iman dan Kang Dedi juga berkomitmen untuk segera membentuk tim khusus pemantau dan pelapor pungli di sektor tenaga kerja.
Tim ini akan bekerja menelusuri praktik pungli dari hulu ke hilir, membuka posko pengaduan, dan menindaklanjuti laporan masyarakat secara cepat.
“Tenaga kerja adalah tulang punggung ekonomi bangsa. Kalau akses kerja saja dipersulit oleh pungli, maka kita sedang menciptakan generasi yang frustrasi. Ini saatnya kita ciptakan sistem rekrutmen kerja yang bersih, adil, dan manusiawi,” ujar Iman.
Gubernur Dedi Mulyadi, dengan tegas mengajak seluruh elemen pemerintahan, baik daerah maupun pusat serta aparat penegak hukum untuk tak ragu menyapu bersih para pelaku pungli.
“Kalau kita masih kerja sendiri-sendiri, maka pungli ini akan terus hidup, terus menyengsarakan rakyat. Harus ada gerakan bersama, sistematis, dan konsisten,” ujar Dedi.
Lebih lanjut, Dedi menyebut perlunya pengawasan ketat terhadap birokrasi rekrutmen tenaga kerja. Ia menyarankan audit menyeluruh terhadap lembaga penyalur kerja dan prosedur rekrutmen yang saat ini berlaku. “Kalau ditemukan permainan, sikat. Tak peduli siapa yang terlibat,” imbuhnya dengan tegas.
