BERITAUSUKABUMI.COM– Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sukabumi Raya menyuarakan keprihatinan atas proses pemeriksaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Sukabumi Tahun 2024 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Mereka menolak jika audit tersebut hanya menjadi formalitas tanpa menyentuh akar persoalan tata kelola keuangan daerah.
Dalam pernyataan resminya, GMNI meminta BPK untuk tidak sekadar memberikan predikat “wajar tanpa pengecualian” (WTP) jika masih terdapat praktik korupsi yang tersembunyi di balik laporan keuangan.
“Kami menolak audit yang hanya dijadikan legitimasi formal atas kebobrokan APBD. Fungsi BPK harus digunakan untuk membongkar praktik penyimpangan seperti proyek fiktif, mark-up anggaran, hingga belanja yang tidak berdampak bagi rakyat,” tegas Ketua GMNI Sukabumi Raya, Ariis Gunawan kepada BERITAUSUKABUMI.COM, Senin (12/5/2025).
Aris juga menyoroti lemahnya tindak lanjut atas temuan BPK di masa lalu.
Ia menyebut banyak laporan audit yang hanya menjadi dokumen mati, tanpa menghasilkan perubahan berarti dalam pengelolaan keuangan daerah.
Desak DPRD Kota Sukabumi Bentuk Pansus
Lebih lanjut, Aris mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sukabumi untuk menjalankan fungsi pengawasannya secara terbuka.
GMNI kata Aris mengajukan tiga tuntutan utama kepada DPRD Kota Sukabumi yakni mengumumkan secara terbuka tindak lanjut atas temuan BPK.
Melibatkan masyarakat sipil dalam rapat pengawasan anggaran dan mendorong pembentukan Panitia Khusus (Pansus) jika ditemukan indikasi penyimpangan.
Tak hanya itu, GMNI juga menantang Pemerintah Kota Sukabumi untuk menunjukkan komitmen nyata dalam pemberantasan korupsi.
Mereka meminta agar pejabat yang terbukti terlibat permainan anggaran segera dicopot dari jabatannya.
“Kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) jangan dijadikan kamuflase untuk menutupi eksploitasi anggaran. Kami akan terus mengawal, menekan, dan jika perlu, melawan kekuasaan yang berkhianat kepada rakyat,” tegas Aris.
