BERITAUSUKABUMI.COM–Ratusan warga Desa Sukamulya, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, menggelar aksi damai di depan PT Paiho Indonesia pada Kamis (26/6/2025).
Aksi tersebut merupakan bentuk protes terhadap sistem rekrutmen Tenaga Harian Lepas (THL) yang dinilai diskriminatif dan merugikan warga lokal.
Massa aksi membawa sejumlah spanduk dan baliho bertuliskan tuntutan dan kecaman, di antaranya “Aliansi Masyarakat Sukamulya Menolak Eksploitasi Borongan”, “Stop Adu Domba Kami”, hingga “PT Deswita Pemakan Gaji Tenaga Harian Lepas, RIP Kesejahteraan THL”.
Koordinator aksi, Eden Suhendar, menegaskan warga menolak keras praktik rekrutmen THL yang dilakukan secara tidak transparan. Ia menilai banyak tenaga kerja lokal diperlakukan tidak adil dan tidak mendapatkan hak normatif sebagai pekerja.
“Para THL ini tidak memiliki status kerja yang jelas, tidak ada perjanjian hitam di atas putih, bahkan tidak mendapat hak dasar seperti upah layak, sistem penggajian resmi, dan jatah makan. Banyak dari mereka juga diberhentikan sepihak tanpa alasan,” ujar Eden kepada wartawan.
Dalam aksi damai ini, massa menuntut empat poin utama yaitu Pengangkatan seluruh THL menjadi karyawan tetap, Prioritaskan rekrutmen bagi warga Desa Sukamulya, Pemenuhan hak normatif pekerja sesuai peraturan ketenagakerjaan dan Penghapusan praktik percaloan tenaga kerja di lingkungan pabrik.
Eden menyebutkan bahwa aksi damai ini murni merupakan bentuk keprihatinan terhadap nasib para pekerja lokal yang selama ini termarjinalkan.
Sementara itu, Kepala Desa Sukamulya, Dudun Ibrahim, membenarkan adanya aksi tersebut. Ia menyebutkan bahwa terdapat dua kelompok warga yang terlibat dalam aksi, yaitu kelompok yang menolak dan kelompok yang mendukung sistem THL di PT Paiho.
“Ada dua kubu hari ini. Satu menuntut perubahan sistem THL, yang satu lagi mendukung. Ini menunjukkan adanya kegelisahan dan perbedaan pandangan di tengah masyarakat,” kata Dudun saat dikonfirmasi.
Dudun mengakui bahwa munculnya ketegangan ini tak lepas dari minimnya transparansi dan dugaan pembiaran oleh oknum lembaga desa terkait mekanisme rekrutmen tenaga kerja.
Ia pun menyerukan agar tidak terjadi gesekan antarkelompok warga dan meminta aparat serta pihak perusahaan segera mencari solusi yang adil.
“Harapan saya, tidak ada konflik horizontal. Dan semoga praktik pungutan liar berkedok pengurusan lamaran kerja benar-benar diberantas,” tegasnya.
Aksi damai ini menyoroti pentingnya perbaikan sistem ketenagakerjaan di wilayah industri, terutama dalam memberikan kesempatan yang adil bagi warga lokal untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan bermartabat.
