BERITAUSUKABUMI.COM-Para tokoh pemekaran daerah dari wilayah Jampang mendesak Pemerintah Kabupaten Sukabumi agar kembali mengusulkan rencana pemekaran Kabupaten Sukabumi menjadi tiga wilayah administratif, yaitu Kabupaten Sukabumi (induk), Kabupaten Sukabumi Utara, dan Kabupaten Jampang (Sukabumi Selatan).
Desakan ini muncul seiring mencairnya wacana pencabutan moratorium pemekaran daerah oleh Pemerintah Pusat.
Hendra Permana, mantan anggota DPRD Kabupaten Sukabumi periode 2004–2009 sekaligus anggota Pansus Pemekaran, menegaskan bahwa opsi pembentukan tiga kabupaten merupakan alternatif paling ideal secara geografis, administratif, dan pelayanan publik.
“Secara geografis, wilayah Jampang sangat layak menjadi kabupaten tersendiri. Akses masyarakat ke pusat pemerintahan di Palabuhanratu sangat sulit dan jauh. Ini berbeda dengan Sukabumi Utara yang lebih dekat dengan Kota Sukabumi dan infrastruktur transportasi yang lebih baik,” ujar Hendra saat diwawancarai, Minggu (19/5/2024).
Ia juga mengingatkan bahwa Pemkab Sukabumi sebenarnya sudah memiliki landasan kuat melalui hasil kajian LPM Unpad pada tahun 2006, yang menyebutkan pemekaran ke dalam dua atau tiga kabupaten merupakan langkah yang layak dan menguntungkan seluruh wilayah.
Senada dengan Hendra, Henda Pribadi, mantan Ketua Presidium Kabupaten Jampang dan penggiat pemekaran, menekankan bahwa pemekaran Jampang telah menjadi amanat sejak 1990 melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 31 Tahun 1990 tentang Program Jangka Panjang Daerah.
“Upaya terakhir sudah dilakukan melalui Forkoda CDOB Jawa Barat dan telah masuk ke Kementerian Dalam Negeri sebagai Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) bersama Kabupaten Sukabumi Utara. Tapi terhenti karena moratorium,” jelas Henda.
Ketua Forkoda Jabar, Bayu Risnandar, juga membenarkan bahwa Kabupaten Jampang termasuk dalam 173 CDOB yang direkomendasikan DPD RI pada 2016.
Kini, ia menilai, pencabutan moratorium menjadi momentum krusial bagi daerah-daerah yang selama ini menunggu kepastian.
Sementara itu, tokoh Jampang lainnya, H. Isep Mahesa, Ketua YFSBBP, menyatakan dukungannya terhadap pemekaran Jampang dan meminta Bupati Sukabumi terpilih, Asep Japar, agar memberi perhatian dan tindak lanjut konkret.
“Pemekaran ini bukan hanya soal wilayah, tapi soal pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Pajampangan yang selama ini terpinggirkan,” ucap Isep.
Dukungan serupa disampaikan oleh Yudi Pratama alias “Peci Merah”, Ketua Perguruan Poskab Sapujagat Pajampangan.
Ia menegaskan masyarakat siap turun ke jalan jika perlu.
“Kalau diperlukan, kami siap turun aksi ke Pemerintah Pusat demi kemajuan daerah. Ini bukan lagi wacana, tapi kebutuhan nyata,” ujarnya.
Menutup pernyataan, Hendra Permana yang kini menjabat Ketua Umum Paguyuban Jampang Tandang menyebutkan pihaknya akan segera mendatangi Bupati dan DPRD Sukabumi guna menyampaikan tuntutan ini secara resmi bersama tokoh masyarakat Pajampangan
