BERITAUSUKABUMI.COM-Pemerintah resmi membuka rekrutmen nasional besar-besaran untuk memperkuat Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih.
Sebanyak 35.476 posisi disiapkan, dengan target menjaring SDM profesional yang siap menggerakkan ekonomi desa hingga kawasan pesisir.
Langkah ini diumumkan melalui siaran pers Kementerian Koordinator Bidang Pangan pada 15 April 2026. Rekrutmen dilakukan oleh Panitia Seleksi Nasional SDM Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) sebagai bagian dari percepatan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa penguatan ekonomi berbasis desa tidak bisa dilepaskan dari kualitas sumber daya manusia.
Menurutnya, dibutuhkan figur-figur yang tidak hanya kompeten, tetapi juga berintegritas dan mampu menjadi motor penggerak ekonomi rakyat dari level paling bawah.
“Penguatan kelembagaan di desa, kelurahan, dan kawasan pesisir membutuhkan SDM yang profesional dan berintegritas,” ujarnya.
Pada tahap awal, pemerintah membuka 30.000 posisi Manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang akan ditempatkan sebagai pegawai BUMN di bawah PT Agrinas Pangan Nusantara.
Selain itu, tersedia 5.476 posisi Pengelola Kampung Nelayan Merah Putih di bawah PT Agrinas Jaladri Nusantara.
Seluruh posisi tersebut akan berstatus pegawai BUMN dengan skema Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).
Pendaftaran dibuka mulai 15 hingga 24 April 2026 melalui laman resmi phtc.panselnas.go.id. Masyarakat dapat mengakses informasi lengkap terkait syarat, tahapan seleksi, hingga mekanisme pendaftaran melalui situs tersebut.
Rekrutmen ini terbuka bagi lulusan D-III, D-IV, hingga S-1 dari جميع jurusan. Syarat umum yang ditetapkan antara lain usia maksimal 35 tahun dan IPK minimal 2,75.
Pemerintah menekankan bahwa proses seleksi dilakukan dengan sistem berbasis merit, mengedepankan transparansi dan kompetensi. Dengan demikian, seluruh peserta memiliki peluang yang sama tanpa adanya praktik titipan.
“Tidak ada jalur khusus, tidak ada titipan, dan tidak ada pihak yang bisa menjamin kelulusan. Jika ada yang menjanjikan hal tersebut, itu adalah penipuan,” tegas panitia dalam pernyataannya.
Pelaksanaan rekrutmen ini melibatkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian PANRB, Kementerian Koperasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan, hingga Badan Kepegawaian Negara.
Koordinasi dilakukan oleh BP BUMN untuk memastikan proses berjalan cepat, transparan, dan akuntabel.
Pemerintah juga meminta dukungan pemerintah daerah, mulai dari gubernur hingga kepala desa, untuk aktif menyosialisasikan program ini serta mengawal implementasinya di lapangan.
Program ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem ekonomi desa yang lebih kuat, modern, dan berkelanjutan, sekaligus membuka peluang besar bagi generasi muda untuk berkontribusi langsung dalam pembangunan nasional.
