BERITA HARI INI

Korban Pergerakan Tanah Bantargadung Dapat Bantuan Sewa Rumah 6 Bulan dari Pemkab Sukabumi RDP Komisi III Bongkar Fakta Baru Kematian Nizam, Ada Dugaan Ancaman Geng ke Ibu Korban Kematian Nizam Dibedah di Senayan, Komisi III DPR RI Soroti Ketajaman Penyidikan Polres Sukabumi Ledakan Avanza Gegerkan Kadudampit, Damkar Kabupaten Sukabumi Tiba dalam 10 Menit Selamatkan Permukiman Truk Kontainer Muat 27 Ton Batu Alam Mogok di Cibadak, Jalur Sukabumi–Bogor Lumpuh Berjam-jam

Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat transmigrasi. Hal itu ditandai dengan penyerahan Sertifikat Hak Milik (SHM) kepada warga transmigrasi di Kecamatan Sagaranten, Kabupaten Sukabumi, yang telah menanti kepastian hukum atas lahan sejak tahun 2001.

23 Juli 202523 Juli 2025

20 Tahun Penantian Berakhir, Warga Transmigrasi di Sagaranten Akhirnya Terima Sertifikat Hak Milik

BERITAUSUKABUMI.COM – Pemerintah terus […]

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) GMNI Sukabumi Raya menggelar aksi unjuk rasa untuk mengkritik terhadap 100 hari pertama masa kepemimpinan Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki dan Wakil Wali Kota Boby Maulana. Dalam pernyataan resminya, GMNI menyebut Kota Sukabumi tengah berada dalam kondisi "darurat korupsi" dan mendesak dilakukannya reformasi birokrasi total. GMNI menilai belum ada terobosan signifikan dalam tata kelola pemerintahan yang mencerminkan perbaikan sistemik. Sebaliknya, mereka menyebut praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang terus berlangsung, bahkan semakin terstruktur dan dilembagakan. Salah satu sorotan tajam ditujukan pada pembentukan Tim Komunikasi Percepatan Pembangunan melalui SK Wali Kota No. 188.45/43-BAPPEDA/2025. GMNI menilai tim ini ilegal karena tidak memiliki dasar hukum sektoral, tidak melalui seleksi terbuka, serta diisi oleh figur non-ASN yang dianggap dekat dengan kekuasaan.

4 Juni 2025

Catatan Redup 100 Hari Kerja Pemerintahan Ayep Zaki-Bobby Maulana Versi GMNI Sukabumi Raya

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi

30 Mei 2025

Dedi Mulyadi Lantik Pejabat di Pabrik Mobil Listrik, Tekankan Inovasi dan Langkah Out of The Box

Pemkab Sukabumi menyiapkan bantuan sewa rumah selama enam bulan hingga rencana relokasi bagi korban bencana pergerakan tanah di Kecamatan Bantargadung.

Korban Pergerakan Tanah Bantargadung Dapat Bantuan Sewa Rumah 6 Bulan dari Pemkab Sukabumi

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR RI pada Senin (2/3/2026), terungkap adanya dugaan ancaman terhadap ibu kandung korban, Lisnawati, yang disebut berasal dari kelompok terorganisir.

RDP Komisi III Bongkar Fakta Baru Kematian Nizam, Ada Dugaan Ancaman Geng ke Ibu Korban

Kasus kematian tragis Nizam Syafi’i (NS) resmi bergulir ke Senayan dan menjadi perhatian Komisi III DPR RI. Dalam RDP, Kapolres Sukabumi AKBP Samian menegaskan penyidikan dilakukan berbasis Scientific Crime Investigation dengan dukungan bukti forensik dan keterangan saksi. DPR memberi dukungan penuh agar proses hukum berjalan transparan, profesional, dan bebas intervensi.

Kematian Nizam Dibedah di Senayan, Komisi III DPR RI Soroti Ketajaman Penyidikan Polres Sukabumi

Kebakaran mobil Toyota Avanza di Kampung Sungapan, Kadudampit, Kabupaten Sukabumi, Senin (2/3/2026), sempat menggegerkan warga setelah terdengar ledakan dari dalam garasi. Berkat respons cepat Damkar Kabupaten Sukabumi Unit Cisaat yang tiba dalam 10 menit, api berhasil dipadamkan sebelum merembet ke rumah lain. Kerugian ditaksir mencapai Rp50 juta tanpa korban jiwa

Ledakan Avanza Gegerkan Kadudampit, Damkar Kabupaten Sukabumi Tiba dalam 10 Menit Selamatkan Permukiman

Truk kontainer bermuatan 27 ton batu alam mogok di Pamuruyan, Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Senin malam (2/3/2026). Insiden ini menyebabkan kemacetan panjang di jalur utama Sukabumi–Bogor menuju Pelabuhan Tanjung Priok.

Truk Kontainer Muat 27 Ton Batu Alam Mogok di Cibadak, Jalur Sukabumi–Bogor Lumpuh Berjam-jam

Ibu kandung NS melaporkan mantan suaminya ke Polres Sukabumi atas dugaan pembiaran dan penelantaran anak sebelum korban meninggal dunia di RS Jampang Kulon.

Ibu Kandung Nizam Laporkan Ayah ke Polres Sukabumi atas Dugaan Pembiaran Anak

Kasus kematian NS, bocah asal Jampangkulon, Kabupaten Sukabumi, resmi naik ke tahap penyidikan. Polisi menemukan sejumlah alat bukti dugaan kekerasan fisik dan psikis, serta telah memeriksa 16 saksi.

Kasus Kematian NS di Jampangkulon Masuk Tahap Penyidikan, Polisi Temukan Bukti Dugaan Kekerasan

Kasus kematian bocah 13 tahun asal Jampangkulon, Sukabumi, terus diselidiki Polres Sukabumi dengan memeriksa 16 saksi dan bukti medis guna mengungkap dugaan kekerasan yang dialami korban.

Polres Sukabumi Sudah Periksa 16 Saksi untuk Ungkap Penyebab Kematian NS

Kematian NS (12), siswa SMP asal Surade, Sukabumi, masih menjadi misteri. Ayah korban mengungkap dugaan kekerasan yang pernah dilaporkan, sementara ibu tiri membantah dan menyebut korban meninggal akibat sakit.

TR Ibu Sambung NS Bantah Telah Lakukan Penganiayaan

Polisi mengimbau masyarakat tidak berspekulasi terkait kematian NS (12) di Jampangkulon, Sukabumi. Dugaan yang mengaitkan ibu sambung korban ramai di media sosial, sementara penyebab pasti kematian masih menunggu hasil uji laboratorium forensik.

Polisi Minta Netizen Tak Berspekulasi Soal Kematian Anak di Jampangkulon yang Dikaitkan dengan Ibu Tiri Korban

Tag: #ReformasiBirokrasi

Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat transmigrasi. Hal itu ditandai dengan penyerahan Sertifikat Hak Milik (SHM) kepada warga transmigrasi di Kecamatan Sagaranten, Kabupaten Sukabumi, yang telah menanti kepastian hukum atas lahan sejak tahun 2001.

HEADLINE, Pemerintahan23 Juli 202523 Juli 2025

20 Tahun Penantian Berakhir, Warga Transmigrasi di Sagaranten Akhirnya Terima Sertifikat Hak Milik

BERITAUSUKABUMI.COM – Pemerintah terus […]

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) GMNI Sukabumi Raya menggelar aksi unjuk rasa untuk mengkritik terhadap 100 hari pertama masa kepemimpinan Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki dan Wakil Wali Kota Boby Maulana. Dalam pernyataan resminya, GMNI menyebut Kota Sukabumi tengah berada dalam kondisi "darurat korupsi" dan mendesak dilakukannya reformasi birokrasi total. GMNI menilai belum ada terobosan signifikan dalam tata kelola pemerintahan yang mencerminkan perbaikan sistemik. Sebaliknya, mereka menyebut praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang terus berlangsung, bahkan semakin terstruktur dan dilembagakan. Salah satu sorotan tajam ditujukan pada pembentukan Tim Komunikasi Percepatan Pembangunan melalui SK Wali Kota No. 188.45/43-BAPPEDA/2025. GMNI menilai tim ini ilegal karena tidak memiliki dasar hukum sektoral, tidak melalui seleksi terbuka, serta diisi oleh figur non-ASN yang dianggap dekat dengan kekuasaan.

HEADLINE, Pemerintahan4 Juni 2025

Catatan Redup 100 Hari Kerja Pemerintahan Ayep Zaki-Bobby Maulana Versi GMNI Sukabumi Raya

BERITAUSUKABUMI.COM-Dewan Pimpinan Cabang (DPC) […]

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi

HEADLINE, Jabar, Pemerintahan30 Mei 2025

Dedi Mulyadi Lantik Pejabat di Pabrik Mobil Listrik, Tekankan Inovasi dan Langkah Out of The Box

BERITAUSUKABUMI.COM-Gubernur Jawa Barat, Dedi […]

Tidak Ada Pos Lagi.

Tidak ada laman yang di load.