BERITA HARI INI

Viral Sewa Kursi Pantai Palabuhanratu Rp25 Ribu per Jam, Dispar Sukabumi Siap Tertibkan Pungutan Kemhan: Program SPPI Akan Dievaluasi Total Usai 5 Peserta Meninggal Dunia Lima Nyawa Melayang di Latsarmil Koperasi Merah Putih, Amnesty Desak Program Dihentikan Tepis Isu Massa di Lapdek Bayaran, Rafi Nasution Klaim Massa Hadir Atas Kesadaran dan Kepedulian “Digarap” di Kebun Cokelat, Siswi SD 10 Tahun di Warungkiara Diduga Jadi Korban Kekerasan Seksual

Pemerintah Kabupaten Sukabumi mengancam akan memberikan sanksi administrative sampai penghentian operasional kepada pihak PT. Daihan Global Indonesia jika tidak memenuhi teguran yang telah ditentukan. Ancaman ini ditegaskan apabila pihak PT. Daihan Global Indonesia tidak segera melaksanakan sejumlah rekomendasi atas dampak kemacetan lalu lintas yang ditimbulkan dari aktivitas operasional pabriknya di kawasan Cibadak, Kabupaten Sukabumi tersebut. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sukabumi, Ali Iskandar mengatakan, teguran ini merupakan hasil tindak lanjut dari pertemuan lintas sektoral yang digelar pada Jumat, 9 Mei 2025 lalu, guna menyikapi keluhan masyarakat. "Berdasarkan hasil peninjauan dan rapat koordinasi, ditemukan sejumlah pelanggaran dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perizinan serta rekomendasi penanganan lalu lintas,"kata Ali Iskandar kepada beritausukabumi.com, belum lama ini.

12 Mei 2025

Masih Timbulkan Kemacetan Pemkab Sukabumi Ancam Hentikan Operasional PT Daehan Global

BERITAUSUKABUMI.COM-Pemerintah Kabupaten Sukabumi mengancam […]

Viral Sewa Kursi Pantai Palabuhanratu Rp25 Ribu per Jam, Dispar Sukabumi Siap Tertibkan Pungutan

Kemhan: Program SPPI Akan Dievaluasi Total Usai 5 Peserta Meninggal Dunia

Diklat Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) untuk program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP)

Lima Nyawa Melayang di Latsarmil Koperasi Merah Putih, Amnesty Desak Program Dihentikan

Rafi'i Nasution membantah isu massa bayaran dalam aksi dukungan Program MBG di Sukabumi. Program dinilai menggerakkan ekonomi rakyat, DPRD tampung aspirasi.

Tepis Isu Massa di Lapdek Bayaran, Rafi Nasution Klaim Massa Hadir Atas Kesadaran dan Kepedulian

Aparat kepolisian tengah mendalami kasus dugaan kekerasan seksual terhadap seorang siswi sekolah dasar (SD) berusia 10 tahun di Kecamatan Warungkiara, Kabupaten Sukabumi. Peristiwa yang mengundang keprihatinan warga tersebut diduga melibatkan tiga anak yang masih sebaya dengan korban.

“Digarap” di Kebun Cokelat, Siswi SD 10 Tahun di Warungkiara Diduga Jadi Korban Kekerasan Seksual

Anggota DPR RI Heri Gunawan menegaskan bahwa kebebasan berpendapat merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang harus dihormati. Namun, ia mengingatkan agar kritik yang berkembang di ruang publik tetap berada dalam koridor etika dan tidak menjurus pada penghinaan terhadap pribadi seseorang, termasuk kepala negara.

Heri Gunawan : Jangan Klaim Atas Nama Rakyat, Petani dan UMKM Juga Merasakan Manfaat MBG

Aliansi Peduli MBG Sukabumi Gelar Doa Bersama di Lapang Merdeka untuk Indonesia dan Prabowo

Modus Baru Penyelundupan Sabu ke Lapas Nyomplong Sukabumi, Disembunyikan di Dalam Bakso

Dua kader Pemuda Muhammadiyah memiliki pandangan berbeda terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tengah mencuatnya kasus dugaan korupsi yang menyeret sejumlah pejabat Badan Gizi Nasional (BGN). Yandra Utama Santosa mendukung keberlanjutan program tersebut, sedangkan Rozak Daud menilai dukungan yang muncul secara masif pasca-kasus korupsi patut dipertanyakan.

Pro-Kontra MBG Pecah di Kalangan Pemuda Muhammadiyah, Yandra dan Rozak Beda Pandangan

Data terbaru kesehatan mental di Jawa Barat menunjukkan fakta mengkhawatirkan. Kabupaten Sukabumi tercatat sebagai daerah dengan jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terbanyak kedua di provinsi tersebut pada tahun 2025, setelah Bogor.

Sukabumi Catat 3.930 ODGJ, Urutan Kedua di Jawa Barat 2025 di Bawah Bogor

Tag: Kemacetan Lalu Lintas

Pemerintah Kabupaten Sukabumi mengancam akan memberikan sanksi administrative sampai penghentian operasional kepada pihak PT. Daihan Global Indonesia jika tidak memenuhi teguran yang telah ditentukan. Ancaman ini ditegaskan apabila pihak PT. Daihan Global Indonesia tidak segera melaksanakan sejumlah rekomendasi atas dampak kemacetan lalu lintas yang ditimbulkan dari aktivitas operasional pabriknya di kawasan Cibadak, Kabupaten Sukabumi tersebut. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sukabumi, Ali Iskandar mengatakan, teguran ini merupakan hasil tindak lanjut dari pertemuan lintas sektoral yang digelar pada Jumat, 9 Mei 2025 lalu, guna menyikapi keluhan masyarakat. "Berdasarkan hasil peninjauan dan rapat koordinasi, ditemukan sejumlah pelanggaran dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perizinan serta rekomendasi penanganan lalu lintas,"kata Ali Iskandar kepada beritausukabumi.com, belum lama ini.

HEADLINE, Inimah Sukabumi, Pemerintahan12 Mei 2025

Masih Timbulkan Kemacetan Pemkab Sukabumi Ancam Hentikan Operasional PT Daehan Global

BERITAUSUKABUMI.COM-Pemerintah Kabupaten Sukabumi mengancam […]

Tidak Ada Pos Lagi.

Tidak ada laman yang di load.