Beritau Sukabumi - Laman 105 dari 558 - CUKUP BERITAU

BERITA HARI INI

Viral Sewa Kursi Pantai Palabuhanratu Rp25 Ribu per Jam, Dispar Sukabumi Siap Tertibkan Pungutan Kemhan: Program SPPI Akan Dievaluasi Total Usai 5 Peserta Meninggal Dunia Lima Nyawa Melayang di Latsarmil Koperasi Merah Putih, Amnesty Desak Program Dihentikan Tepis Isu Massa di Lapdek Bayaran, Rafi Nasution Klaim Massa Hadir Atas Kesadaran dan Kepedulian “Digarap” di Kebun Cokelat, Siswi SD 10 Tahun di Warungkiara Diduga Jadi Korban Kekerasan Seksual

Pelaksana proyek rehabilitasi Daerah Irigasi Cimuncang di Desa Kebonpedes, Sukabumi, membantah tudingan pekerjaan asal jadi. Kontraktor menegaskan progres pembangunan baru mencapai 20 persen.

5 Juli 2026

Kontraktor Bantah Proyek Irigasi Cimuncang Kebonpedes Sukabumi Asal Jadi, Progres Pekerjaan Baru 20 Persen

BERITAUSUKABUMI.COM-Pihak pelaksana proyek rehabilitasi […]

1 Juli 2026

Viral Sewa Kursi Pantai Palabuhanratu Rp25 Ribu per Jam, Dispar Sukabumi Siap Tertibkan Pungutan

1 Juli 20261 Juli 2026

Ade Suryaman Kembali Dikukuhkan Jadi Sekda Sukabumi, Asep Japar Tegaskan Tak Ada ASN Titipan

1 Juli 2026

ASN Sukabumi Kini Bisa Menabung Kurban Lewat Program BEREHAN, Peternak Lokal Diuntungkan

28 Juni 202628 Juni 2026

Jelang Musda, Golkar Jabar Ganti Plt Ketua DPD Golkar Kabupaten Sukabumi

Mantan Bupati Sukabumi Marwan Hamami membuka peluang maju pada Pileg 2029. Loyalis menyebut Golkar menjadi opsi utama sebagai kendaraan politiknya.

28 Juni 2026

Mantan Bupati Marwan Hamami Buka Peluang Maju di Pileg 2029

28 Juni 2026

Hemat Rp40 Triliun, DPR Setuju Hentikan MBG bagi Seluruh Siswa SMA Sederajat

Diklat Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) untuk program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP)

27 Juni 2026

Lima Nyawa Melayang di Latsarmil Koperasi Merah Putih, Amnesty Desak Program Dihentikan

Massa AKBAR 2626 menyerahkan piagam satir bertuliskan "Penguasa yang Sombong" kepada Wali Kota Sukabumi sebagai kritik atas minimnya komunikasi dengan masyarakat.

26 Juni 202626 Juni 2026

Wali Kota Sukabumi Tak Temui Demonstran, Massa AKBAR 2626 Beri Piagam “Penguasa yang Sombong”

26 Juni 2026

BPS Sukabumi Kerahkan 2.600 Petugas Sensus Ekonomi 2026, Data Akurat Jadi Kunci Pembangunan

Viral Sewa Kursi Pantai Palabuhanratu Rp25 Ribu per Jam, Dispar Sukabumi Siap Tertibkan Pungutan

Kemhan: Program SPPI Akan Dievaluasi Total Usai 5 Peserta Meninggal Dunia

Diklat Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) untuk program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP)

Lima Nyawa Melayang di Latsarmil Koperasi Merah Putih, Amnesty Desak Program Dihentikan

Rafi'i Nasution membantah isu massa bayaran dalam aksi dukungan Program MBG di Sukabumi. Program dinilai menggerakkan ekonomi rakyat, DPRD tampung aspirasi.

Tepis Isu Massa di Lapdek Bayaran, Rafi Nasution Klaim Massa Hadir Atas Kesadaran dan Kepedulian

Aparat kepolisian tengah mendalami kasus dugaan kekerasan seksual terhadap seorang siswi sekolah dasar (SD) berusia 10 tahun di Kecamatan Warungkiara, Kabupaten Sukabumi. Peristiwa yang mengundang keprihatinan warga tersebut diduga melibatkan tiga anak yang masih sebaya dengan korban.

“Digarap” di Kebun Cokelat, Siswi SD 10 Tahun di Warungkiara Diduga Jadi Korban Kekerasan Seksual

Anggota DPR RI Heri Gunawan menegaskan bahwa kebebasan berpendapat merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang harus dihormati. Namun, ia mengingatkan agar kritik yang berkembang di ruang publik tetap berada dalam koridor etika dan tidak menjurus pada penghinaan terhadap pribadi seseorang, termasuk kepala negara.

Heri Gunawan : Jangan Klaim Atas Nama Rakyat, Petani dan UMKM Juga Merasakan Manfaat MBG

Aliansi Peduli MBG Sukabumi Gelar Doa Bersama di Lapang Merdeka untuk Indonesia dan Prabowo

Modus Baru Penyelundupan Sabu ke Lapas Nyomplong Sukabumi, Disembunyikan di Dalam Bakso

Dua kader Pemuda Muhammadiyah memiliki pandangan berbeda terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tengah mencuatnya kasus dugaan korupsi yang menyeret sejumlah pejabat Badan Gizi Nasional (BGN). Yandra Utama Santosa mendukung keberlanjutan program tersebut, sedangkan Rozak Daud menilai dukungan yang muncul secara masif pasca-kasus korupsi patut dipertanyakan.

Pro-Kontra MBG Pecah di Kalangan Pemuda Muhammadiyah, Yandra dan Rozak Beda Pandangan

Data terbaru kesehatan mental di Jawa Barat menunjukkan fakta mengkhawatirkan. Kabupaten Sukabumi tercatat sebagai daerah dengan jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terbanyak kedua di provinsi tersebut pada tahun 2025, setelah Bogor.

Sukabumi Catat 3.930 ODGJ, Urutan Kedua di Jawa Barat 2025 di Bawah Bogor

Kabar duka menyelimuti keluarga besar Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan masyarakat luas. Kopral Kepala Partika Subagyo Lelono, yang lebih dikenal sebagai Kopral Bagyo, berpulang ke Rahmatullah di usia 61 tahun, Kamis (18/7/2025).

HEADLINE, Sosok18 Juli 2025

Kopral Bagyo, Sosok Tangguh TNI ‘Push-Up 21 Jam’, Tutup Usia di Usia 61 Tahun

BERITAUSUKABUMI.COM-Kabar duka menyelimuti keluarga […]

HEADLINE, Jabar, PERISTIWA18 Juli 2025

Euforia Pernikahan Putra Gubernur Dedi Mulyadi Berujung Duka

BERITAUSUKABUMI.COM-Acara makan gratis dalam […]

Pemerintahan18 Juli 2025

DPU Kabupaten Sukabumi Kebut Perbaikan Jalan Bantarmuncang–Tenjojaya

BERITAUSUKABUMI.COM-Pemerintah Kabupaten Sukabumi terus […]

HEADLINE, Pemerintahan18 Juli 2025

Pemkab Sukabumi Rekonstruksi Jalan Caringin–Cidahu, Targetkan Jalan Kuat dan Nyaman

BERITAUSUKABUMI.COM-Pemerintah Kabupaten Sukabumi melalui […]

Meskipun telah diberhentikan dari jabatannya sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sukabumi, Prasetyo masih tetap menerima gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Namun, seluruh tunjangan jabatannya otomatis dihentikan.

HEADLINE, Hukum17 Juli 2025

Sudah jadi Tersangka Prasetyo Masih Dapat Gaji Meski Dicopot dari Jabatan Kepala DLH Kabupaten Sukabumi

BERITAUSUKABUMI.COM-Meskipun telah diberhentikan dari […]

Mahkamah Konstitusi (MK) resmi menolak seluruh permohonan uji materi terhadap Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), yang mengatur syarat pendidikan bagi calon presiden dan wakil presiden. Putusan dengan nomor perkara 87/PUU-XXIII/2025 itu dibacakan dalam sidang pleno di Ruang Sidang MK pada Selasa (17/6/2025). Permohonan ini diajukan oleh Hanter Oriko Siregar dan Horison Sibarani yang mengusulkan agar syarat pendidikan minimum bagi capres dan cawapres dinaikkan dari tamat pendidikan menengah (SMA atau sederajat) menjadi minimal lulusan strata satu (S-1). “Permohonan para pemohon ditolak seluruhnya,” tegas Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar putusan, didampingi delapan hakim konstitusi lainnya. Pertimbangan MK: Jangan Batasi Hak Konstitusional Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur menjelaskan, ketentuan Pasal 169 huruf r merupakan bagian dari syarat kumulatif yang diatur dalam UU Pemilu, dan selaras dengan Pasal 6 ayat (2) UUD 1945. Dalam konstitusi sendiri tidak terdapat batasan minimal pendidikan bagi capres maupun cawapres. Menurut Mahkamah, keinginan para pemohon justru bisa berdampak negatif terhadap hak konstitusional warga negara. Jika syarat pendidikan dinaikkan ke jenjang S-1, maka warga negara yang hanya tamat SMA tidak lagi punya kesempatan mencalonkan diri, meski memiliki kapasitas dan mendapat dukungan rakyat. “Permohonan ini dapat menyempitkan peluang partai politik untuk mengusung calon potensial yang mungkin hanya lulusan SMA namun memiliki pengalaman dan kemampuan,” ujar Ridwan. Tak Halangi Calon dengan Pendidikan Tinggi Mahkamah menegaskan bahwa aturan saat ini tidak membatasi partai politik mengusung calon dengan pendidikan tinggi. Artinya, meskipun syarat minimum adalah lulusan SMA atau sederajat, calon dengan latar belakang akademik lebih tinggi tetap bisa diajukan. Jika norma diubah menjadi lulusan S-1, justru sebaliknya, akan menghalangi kandidat dengan latar belakang pendidikan menengah yang mungkin memiliki rekam jejak luar biasa di bidang kepemimpinan. Negara Boleh Atur, Asal Tidak Diskriminatif Mahkamah juga menekankan bahwa negara tetap memiliki hak untuk menetapkan syarat tertentu sepanjang itu objektif, rasional, tidak diskriminatif, dan sesuai dengan nilai-nilai konstitusi. Selama syarat tersebut tidak menghalangi hak asasi, tidak bersifat diskriminatif, dan sesuai kebutuhan jabatan, maka aturan seperti Pasal 169 huruf r tetap dianggap konstitusional. Meski begitu, Mahkamah membuka ruang jika di kemudian hari pembentuk undang-undang (DPR dan Presiden) ingin merevisi syarat pendidikan tersebut sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan bangsa. Ada Pendapat Berbeda Dalam putusan ini, Ketua MK Suhartoyo menyampaikan pendapat berbeda (dissenting opinion). Ia beranggapan bahwa para pemohon seharusnya tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sehingga permohonannya tidak layak untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Oleh karena itu, menurutnya, seharusnya putusan berbunyi “permohonan tidak dapat diterima”. Latar Belakang Permohonan Dalam sidang sebelumnya pada 3 Juni 2025, pemohon Hanter Oriko Siregar berpendapat bahwa pendidikan tingkat SMA hanya memberikan pemahaman umum dan tidak cukup untuk memahami kompleksitas pemerintahan dan geopolitik global. Ia menilai presiden sebagai simbol negara harus memiliki wawasan luas, pemahaman tata kelola negara, dan kemampuan menganalisis isu-isu strategis nasional serta internasional. Dengan kewenangan presiden yang begitu besar, seperti mengajukan rancangan undang-undang, menurutnya diperlukan kemampuan intelektual yang lebih tinggi. Mereka pun meminta MK menyatakan bahwa Pasal 169 huruf r bertentangan dengan UUD 1945. Kesimpulan Dengan putusan ini, Mahkamah menegaskan bahwa lulusan SMA tetap sah untuk mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden. Syarat pendidikan yang lebih tinggi bisa diusulkan, tapi melalui jalur legislasi, bukan lewat jalur yudisial. Tag: mahkamah konstitusi, uji materi uu pemilu, syarat capres cawapres, pendidikan presiden, mk tolak uji materi, pasal 169 huruf r, hanter oriko siregar, horison sibarani, putusan mk 87/PUU-XXIII/2025, berita politik nasional, berita hukum terbaru Ask ChatGPT

HEADLINE, Hukum17 Juli 2025

MK Tolak Uji Materi Soal Syarat Pendidikan Capres-Cawapres Minimal S1

BERITAUSUKABUMI.COM-Mahkamah Konstitusi (MK) resmi […]

Khasanah16 Juli 2025

Baznas Kabupaten Sukabumi Turut Berbagi di Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional ke-29 di Sukabumi

BERITAUSUKABUMI.COM -Peringatan Hari Lanjut […]

Ketegangan kembali mencuat di Kampung Cibolang, Desa Citepus, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, terkait keberadaan bangunan mencurigakan yang dihuni warga negara asing (WNA) asal Korea Selatan. Setelah sebelumnya sempat digerebek pada 8 Mei 2025, bangunan itu kembali disambangi petugas Imigrasi Kelas I Sukabumi pada Selasa, 15 Juli 2025. Namun, pemeriksaan kali ini kembali menemui jalan buntu. WNA Korea yang berada di dalam bangunan memilih mengurung diri dan menolak keluar saat petugas hendak melakukan pemeriksaan.

HEADLINE, PERISTIWA, Sukabumi16 Juli 202516 Juli 2025

WNA Korea Ngumpet di Bangunan Misterius Cibolang, Petugas Imigrasi Gagal Periksa

WNA Korea Ngumpet di […]

Inimah Sukabumi, Pemerintahan16 Juli 2025

Tebing Longsor di Ruas Jalan Cempakaratu–Cipedes, PU Lakukan Penanganan Darurat

BERITAUSUKABUMI.COM –Bahu jalan di […]

Pemerintahan16 Juli 2025

Pengecoran Jalan Pakuwon–Cipeuteuy Capai 40 Persen, Warga Diimbau Tidak Melintas Sebelum Waktu

BERITAUSUKABUMI.COM-Proyek peningkatan infrastruktur jalan […]

«
1
…
103
104
105
106
107
…
558
»

Tidak Ada Pos Lagi.

Tidak ada laman yang di load.