BERITAUSUKABUMI.COM-Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natilius Pigai menanggapi munculnya kekhawatiran kembalinya dwifungsi ABRI atau TNI di Indonesia.
Menurut Natilius Pigai, mereka yang mengangkat isu akan munculnya kembali dwi fungsi ABRI itu hanya datang dari orang-orang yang kurang pekerjaan.
Pigai menjelaskan bahwa kekhawatiran tentang kebangkitan dwifungsi ABRI merupakan sebuah anggapan yang tidak berdasar.
Menurutnya, sistem pemerintahan Indonesia saat ini adalah pemerintahan sipil yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi sipil.
“Itu hanya sekadar imajinasi, sesuatu yang tidak mungkin. Mereka yang mengangkat isu tersebut hanyalah orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan,”ungkap Natilius Pigai kepada wartawan usai memberikan kuliah umum di Nusa Putra University (NPU) Sukabumi, Rabu (19/3/2025).
Malah saat ini kata Natilius Pigai, dari kabinet Merah Putih, 30 menteri saat ini semuanya berasal dari kalangan aktivis.
Pigai menjelaskan dalam draft terbaru revisi UU TNI, telah ditetapkan batasan yang mengatur sejauh mana TNI dapat menduduki jabatan publik.
Oleh karena itu, tegas Pigai, tidak ada celah bagi kembalinya konsep dwifungsi ABRI di masa kini.
“Sama seperti yang disampaikan Pak Dasco, bahwa isu ini hanyalah ilusi yang dihembuskan oleh kelompok tertentu yang tidak ingin melihat pemerintah bekerja untuk rakyat dan memanfaatkan kekayaan negara demi kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Pigai berpendapat bahwa wacana dwifungsi ABRI tidak relevan dengan kondisi Indonesia saat ini, yang telah lama beralih dari sistem yang mengizinkan militer terlibat dalam berbagai aspek kehidupan negara, termasuk dalam pemerintahan.
Pigai meyakinkan publik bahwa meskipun TNI memiliki peran penting dalam pembangunan dan keamanan negara, namun konsep dwifungsi ABRI yang pernah ada di masa Orde Baru sudah tidak berlaku lagi.
