BERITAUSUKABUMI.COM-Langkah Pemerintah Kota Sukabumi untuk mengembalikan fungsi Lapang Merdeka sebagai ruang publik olahraga dan kegiatan upacara mendapat apresiasi dari anggota DPRD Kota Sukabumi, Danny Ramdhani.
Menurutnya, hal ini merupakan langkah tepat untuk menjaga esensi dan keamanan fasilitas publik.
“Saya sangat mengapresiasi pernyataan Kepala Dinas PUPR, Pak Sonny Hatunuhun, yang ingin mengembalikan fungsi Lapang Merdeka sebagai tempat olahraga dan kegiatan upacara,” ujar Danny kepada BERITAUSUKABUMI.COM, (21/5/2025).
Danny menyoroti bahwa penggunaan Lapang Merdeka untuk konser dengan panggung dan sistem suara besar kerap membawa dampak negatif, baik dari sisi infrastruktur maupun kenyamanan publik.
Ia menekankan pentingnya menjaga nilai tontonan dan tuntunan dari setiap kegiatan yang digelar di ruang publik tersebut.
“Ketika lapangan digunakan untuk konser besar, pasti ada efeknya. Jangan hanya berpikir soal keramaian, tapi juga harus perhatikan dampaknya, baik dari segi fisik maupun edukasi masyarakat,” tegasnya.
Politisi yang dikenal vokal dalam isu tata ruang ini juga menyinggung regulasi yang perlu diperhatikan.
Ia merujuk pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Publik.
Menurutnya, penggunaan Lapang Merdeka untuk kegiatan komersial sering kali tidak sebanding dengan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Dulu waktu Pak Murod masih menjabat, beliau juga memahami pentingnya menjaga aturan. Kadang, kegiatan sponsor atau konser besar malah menimbulkan kerugian karena biaya pemeliharaan tidak sebanding dengan pemasukan PAD. Contohnya, kalau hanya dapat Rp3 juta dari retribusi, apa layak? Itu jadi pertanyaan,” katanya.
Danny juga mengingatkan soal aspek keamanan. Ia menyebut bahwa Lapang Merdeka memiliki banyak akses masuk yang bisa menjadi celah kerawanan jika tidak diawasi ketat, terutama dalam event besar.
“Alhamdulillah, dua event terakhir berjalan lancar, tapi kita harus tetap memperhatikan aspek K3 keselamatan, keamanan, dan kenyamanan,” tuturnya.
Lebih lanjut, ia mengimbau agar evaluasi terhadap Perda dilakukan secara menyeluruh.
Jika memang perlu ada pengecualian untuk kegiatan tertentu, hal itu harus dibahas secara terbuka dan sesuai prosedur.
“Saya, sebagai anggota DPRD, meminta pemerintah daerah jangan tabrak aturan. Kredibilitas kita semua dipertaruhkan. Hindari isu-isu yang menimbulkan dugaan-dugaan tak sedap,” tegasnya.
