HEADLINE, Legislatif

DPRD Kabupaten Sukabumi Heran Siswa di SMP Negeri 1 Lengkong Belajar di Lantai

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi, Hera Iskandar mengaku heran sampai saat ini ada ratusan siswa di SMP Negeri 1 Lengkong, Kabupaten Sukabumi, masih belajar diatas lantai.

Terlebih, rasa heran Hera itu bertambah setelah memperoleh informasi jika ratusan siswa di SMP Negeri 1 Lengkong, terpaksa harus belajar beralas lantai selama hampir dua tahun.

“Heran tidak habis pikir, masa SMP Negeri sudah dua tahun tidak memiliki meja dan kursi belajar untuk siswanya,”kata Hera dikonfirmasi BERITAUSUKABUMI.COM, terkait ratusan siswa di SMP Negeri 1 Lengkong yang belajar di lantai karena ketiadaannya meja dan kursi belajar, Kamis (3/8/2023).

HEADLINE, Sains dan Pendidikan

Miris, Hampir Dua Tahun Pelajar SMP Negeri 1 Lengkong Belajar Beralas Lantai

Alasan terkendala anggaran, ratusan pelajar di empat kelas di SMP Negeri 1 Lengkong Kecamatan Lengkong, Kabupaten Sukabumi, sampai saat ini terpaksa harus belajar beralas lantai.

Ratusan siswa SMP Negeri 1 Lengkong ini belajar beralas lantai sudah berlangsung cukup lama, yakni hampir dua tahun.

“Iya memang betul, kondisi sekarang ini ada empat kelas (Kelas VIII A dan D) yang siswanya terpaksa harus belajar tanpa meja dan bangku (belajar di lantai),”ungkap Humas SMP Negeri 1 Lengkong, Ramdan Soleh dikonfirmasi wartawan, Kamis (3/8/2023).

HEADLINE, Saung Publik

Naik Jabatan Tak Perlu Harus Tasyakur

Kebanyakan kita bersyukur atas jabatan yang diraih. Bahkan ada yang pesta pora, pora pesta, memproklamirkan sukses naik jabatan. Ini nampak umum dan benar, sangat biasa dalam realitas sosial kita.

Naik jabatan, dapat jabatan baru dengan segala fasilitas lengkap, sebaiknya tidak disyukuri, melainkan ditafakuri. Umar bin Abdul Aziz diangkat menjadi Khalifah malah menangis.

HEADLINE, Hukum

Marpaung Law Firm and Parthner Ancam Laporkan Balik HMI Sukabumi

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Marpaung Law Firm and Parthner, mengancam akan melaporkan balik sejumlah fungsionaris HMI Sukaumi, yang saat ini telah melaporkan lembaganya ke Polres Sukabumi, sekaitan dengan pendampingan hukum untuk desa di Kabupaten Sukabumi.

“Apabila yang dilaporkan tersebut tidak terbukti, maka kami Law Firm Marpaung and Partner akan melakukan pembuktian terbalik. Kami dari LAW Firm Marpaung and Partner bersama para kepala desa yang sudah MOU terkait kegiatan pendampingan hukum ini, akan melaporkan balik kepada pihak yang berwajib,”kata Direktur Marpaung Law Firm and Parthner, HR Irianto Marpaung dikonfirmasi BERITAUSUKABUMI.COM, belum lama ini.

Buntut Transfer Uang DD ke LBH 60 Kades di Kabupaten Sukabumi Diperiksa Inspektorat

Buntut transfer uang ke rekening salah satu Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang ada di Sukabumi, sebanyak 60 kepala desa (kades) di Kabupaten Sukabumi terpaksa menjalani pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Sukabumi.

Puluhan kades itu diperiksa Inspektorat Kabupaten Sukabumi setelah sebelumnya Laskar Pasundan Indonesia (LPI), melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Sukabumi, Kamis (28/7/2023) lalu.

Tidak Ada Pos Lagi.

Tidak ada laman yang di load.